Pansus BLBI Diharapkan Tak Jadi Kuda Troya Kepentingan Politik Aset tanah milik obligor BLBI disita Satgas. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/rwa.

MerahPutih.com - Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diminta untuk maksimal bekerja menuntaskan mega skandal keuangan negara itu.

Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (GHMS), Hardjuno Wiwoho berharap Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) agar tidak menjadikan Pansus BLBI sebagai kuda troya kepentingan politik.

Baca Juga

Aset Tommy Soeharto Yang Disita Satgas BLBI Mulai Dilelang Negara

"Jangan sampai mereka masuk angin dan menjadikan Pansus BLBI sebagai ajang barter politik," ucap Hardjuno dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (13/1)

Hardjuno menegaskan, pihaknya akan terus memantau pekembangan kinerja dari Pansus BLBI. Sebab, banyak uang negara masih ditangan obligor BLBI.

"Kami sebagai elemen civil society akan terus mengawal kerja Pansus BLBI DPD RI ini," paparnya.

Diketahui, DPD RI mengesahkan pembentukan tiga pansus di awal 2022. Tiga Pansus yang dibentuk DPD RI yakni Pansus BLBI, Pansus Polymerase Chain Reaction (PCR), dan Pansus Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

"Mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi waktu kerja pansus dalam membahas isu-isu terkait langsung dapat bekerja setelah disahkan, disetujui komposisi, dan keanggotaan pansus pada sidang kali ini," kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono pada pembukaan Sidang Paripurna.

Baca Juga

Aset Tanah Obligor BLBI yang Dirampas Negara Mencapai Triliunan Rupiah

Menurutnya, kasus BLBI adalah peristiwa extraordinary cryme yang merupakan kejahatan ketika negara sedang alami transisi dari pemerintah orde baru ke era reformasi.

Maka dari itu, Nono Sampono meminta, Pansus BLBI DPD RI ini harus bekerja semaksimal mungkin. Dengan demikian, kotak pandora kasus BLBI bisa terungkap.

"Kasus BLBI terjadi karena patut diduga ada kongkalikong tingkat tinggi. Adanya permainan yang sangat canggih dari para pejabat perbankan pada waktu itu," tuturnya. (Asp)

Baca Juga

DPD Mulai Usut PCR, UU Cipta Kerja dan BLBI Lewat Pansus

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
NasDem Puji Jokowi, Mampu Bawa Indonesia Dapat Apresiasi Negara Lain
Indonesia
NasDem Puji Jokowi, Mampu Bawa Indonesia Dapat Apresiasi Negara Lain

Presiden Joko Widodo mendapat pujian dari salah satu anggota koalisinya, yakni Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Pencairan BST Tahap 7-8 di DKI Belum Jelas
Indonesia
Pencairan BST Tahap 7-8 di DKI Belum Jelas

Komisi A DPRD DKI menyebut jika Pemprov belum memiliki anggaran untuk kelanjutan bantuan sosial tunai (BST) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga pencairan BST tahap 7 dan 8 masih belum dipastikan.

Survei Spektrum Politika: Elektabilitas PDIP Paling Tinggi, Demokrat Tak Ada di Lima Besar
Indonesia
Survei Spektrum Politika: Elektabilitas PDIP Paling Tinggi, Demokrat Tak Ada di Lima Besar

Survei tersebut mengambil tema "Dinamika Perubahan Persepsi dan Perilaku Memilih Masyarakat Pasca Pemilu 2019" di Indonesia pada 5-17 Juli 2021

Api Abadi PON XX Diambil dari Sorong untuk Diarak Keliling Papua
Indonesia
Api Abadi PON XX Diambil dari Sorong untuk Diarak Keliling Papua

Api abadi PON XX Papua akan diambil dari Sorong pada Minggu 26 September.

BMKG Laporkan Terjadi Dua Kali Gempa Guncang Selat Sunda
Indonesia
BMKG Laporkan Terjadi Dua Kali Gempa Guncang Selat Sunda

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadi gempa bumi yang mengguncang Selat Sunda disebabkan aktivitas sesar lokal.

 KSP Apresiasi Keputusan Baleg Jadikan RUU TPKS Inisiatif DPR
Indonesia
KSP Apresiasi Keputusan Baleg Jadikan RUU TPKS Inisiatif DPR

Agar pembahasan RUU TPKS di DPR berlangsung efektif dan segera dapat diundangkan, KSP menginisiasi pembentukan gugus tugas lintas.

Kompolnas: Densus 88 Salah Satu Detasemen Antiteror Terbaik di Dunia
Indonesia
Kompolnas: Densus 88 Salah Satu Detasemen Antiteror Terbaik di Dunia

Kompolnas sebagai pengawasan fungsional Polri, termasuk Densus 88 di dalamnya, sangat mengapresiasi kinerja Densus 88 yang sangat efektif dan profesional

Pemprov DKI Tutup 7 Sekolah akibat Ditemukan Kasus COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Tutup 7 Sekolah akibat Ditemukan Kasus COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap melangsungkan pembelajaran tatap muka (PTM) meski di tengah penyebaran varian baru COVID-19 Omicron.

Ketua KPK Usul Integrasi Sistem Neraca Komoditas Atasi Kelangkaan Pangan
Indonesia
Ketua KPK Usul Integrasi Sistem Neraca Komoditas Atasi Kelangkaan Pangan

Untuk mengawasi masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas kebijakan tata kelola yang memicu kelangkaan pangan

Soal Informasi TWK, KPK Minta ICW Tak Asal Tuduh
Indonesia
Soal Informasi TWK, KPK Minta ICW Tak Asal Tuduh

Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa telah menerima hasil TWK para pegawai dari BKN pada 27 April