Pansus Banjir Panggil Pemprov DKI Terkait Penanganan Banjir di Jakarta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI terkait, mengenai rapat penanganan banjir di ibu kota.

SKPD yang bakal diundang seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Cipta Karya Pertanahan dan Tata Ruang (Citata), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.

Baca Juga

Penanganan COVID-19 Terhambat Ego Sektoral dan Regulasi

“Mulai minggu depan kita akan jadwalkan rapat dengan SKPD atau pihak terkait untuk meminta masterplan penanganan banjir," ujar Ketua Pansus Banjir DPRD DKI, Zita Anjani di Jakarta, Rabu (16/9).

Rapat nanti, lanjut Zita, Pansus Banjir akan menanyakan lokasi sungai mana saja yang telah dikerjakan dalam penanganan banjir. Penggilan pekan depan hanya seputar menggali kinerja SKPD dalam menghadapi banjir tahunan.

"Jadi kami masih terus menggali identifikasi masalah dari mereka,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)

Putri Ketum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) ini mengaku, Pansus Banjir sudah mempunyai data penyebab banjir di Jakarta. Kata dia, faktor banjir didominasi pendangkalan dan penyempitan pada saluran mikro maupun makro. Data itu diperoleh dari hasil reses 106 jajaran DPRD DKI.

Banjir yang disebabkan pendangkalan terjadi pada sungai penghubung di Jalan Bukit Duri, Pancoran Barat, Jatinegara, Kramat Jati, Cililitan, Kali Mookervart, dan Kali Grogol. Selain pendangkalan akibat sedimentasi, penyempitan karena bangunan liar di bibir saluran juga menjadi faktor penyebab banjir di kawasan tersebut.

Selain itu, ucap Zita, Pansus juga akan menggandeng akademisi dan ahli perkotaan untuk dimintai pendapat, dan selanjutnya melakukan diskusi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) untuk mendapatkan solusi bersama.

Baca Juga

Erick Thohir Sebut Operasi Yustisi Sasar Orang Tanpa Gejala

“Pastinya nanti kami berikan rekomendasi terbaik yang objektif, mendetail, menyeluruh, dan tentunya extra ordinary untuk Pemprov DKI dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” tutup Zita. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaksa Ajukan Banding Vonis Rizieq Shihab di Kasus Kerumunan
Indonesia
Jaksa Ajukan Banding Vonis Rizieq Shihab di Kasus Kerumunan

"Tanggal 28 Mei 2021, Jaksa (Penuntut Umum) menyatakan banding terhadap perkara 221, 222, 226," ujarnya

BIN Rangkul Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI
Indonesia
BIN Rangkul Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI

Rehabilitasi eks-napiter merupakan upaya memanusiakan manusia

Kritikan ICW Salah Alamat, Pengamat: BIN Bukan Penegak Hukum
Indonesia
Kritikan ICW Salah Alamat, Pengamat: BIN Bukan Penegak Hukum

Berdasarkan UU 17/2011 tentang Intelijen, fungsi pokok BIN adalah pengumpulan dan analisis informasi

PSI Minta Anies Buat Aturan Jelas Soal Jam Malam di RT Zona Merah
Indonesia
PSI Minta Anies Buat Aturan Jelas Soal Jam Malam di RT Zona Merah

Fraksi PSI DPRD DKI meminta Pemprov untuk segera membuat aturan detail pengawasan serta sanksi soal jam malam di RT zona merah, sehingga ada jeda waktu sosialisasi sebelum hari raya Idul Fitri.

Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat
Indonesia
Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan memasukkan batas usia kendaraan yang diizinkan beroperasi.

Perayaan Pekan Paskah, Seluruh Gereja Bakal Dijaga Ketat Polisi
Indonesia
Perayaan Pekan Paskah, Seluruh Gereja Bakal Dijaga Ketat Polisi

Jelang Hari Jumat Agung dan Paskah yang jatuh pada pekan ini, kepolisian melakukan pengetatan pengamanan khususnya di gereja-gereja.

Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Buruh Tuntut Keluarkan Perppu Cipta Kerja
Indonesia
Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Buruh Tuntut Keluarkan Perppu Cipta Kerja

Kelompok buruh kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa (20/10).

Polisi Bongkar Sindikat Pemalsuan Buku Nikah Jaringan Jakarta-Subang
Indonesia
Polisi Bongkar Sindikat Pemalsuan Buku Nikah Jaringan Jakarta-Subang

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara meringkus tujuh orang yang tergabung dalam sindikat pembuat buku nikah palsu jaringan Jakarta-Subang.

Rakernas Perkin Ke-XIV Angkat Tema Bersatu untuk Kemajuan Kinologi Indonesia
Indonesia
Rakernas Perkin Ke-XIV Angkat Tema Bersatu untuk Kemajuan Kinologi Indonesia

Perkumpulan Kinologi Indonesia (Perkin) menyelenggarakan Rakernas Ke-XIV di JHL Solitaire Hotel Serpong, Tangerang, 20 dan 21 Maret 2021.

KSPI Minta Subsidi Upah Tidak Hanya Diberikan kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Indonesia
KSPI Minta Subsidi Upah Tidak Hanya Diberikan kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Semua buruh adalah rakyat Indonesia yang membayar pajak dan mempunyai hak yang sama sebagaimana diatur dalam konstitusi.