Pansus: Anies Tak Ada Keinginan Politik Atasi Masalah Banjir Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat turun membersihkan Kali Sentiong dalam kegiatan gerebek lumpur. (ANTARA/HO-KOminfotik Jakarta Pusat)

MerahPutih.com - Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan mengundang tiga ahli terkait penanganan banjir di Jakarta.

DPRD ingin mencari tahu bagaimana solusi mengendalikan banjir di ibu kota yang kerap menghantui warga Jakarta tiap tahun.

Ketiga ahli itu yakni Firdaus Ali sebagai pakar di bidang bioteknologi lingkungan dari UI, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga, dan pengamat perkotaan Yayat Supriyatna.

Baca Juga:

Pansus Banjir DPRD DKI Kembali Bekerja

Berdasarkan hasil diskusi, ketiganya kurang lebih memiliki pendapat yang sama yakni Pemda DkI belum memiliki keinginan politik baik secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir.

"Intinya rekomendasi dari tiga ekspert itu kurang lebih sama bahwa DKI Jakarta tidak ada keinginan politik baik secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir," ujar Ketua Pansus Banjir Zita Anjani di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

Petugas membantu evakuasi warga yang terdampak banjir di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta. Banjir yang mencapai 2 meter dan merendam ratusan rumah warga tersebut akibat luapan air dari Sungai Ciliwung. (Foto: Antara)
Petugas membantu evakuasi warga yang terdampak banjir di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta. Banjir yang mencapai 2 meter dan merendam ratusan rumah warga tersebut akibat luapan air dari Sungai Ciliwung. (Foto: Antara)

Zita menuturkan, untuk mengatasi banjir di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan selaku eksekutif yang menjalankan kegiatan harus memiliki keseriusan menanggulangi banjir.

Ketiga pakar itu juga memberi saran agar Pemprov DKI membuat master plan terintegrasi pengendalian banjir. Sehingga, ada indikator keberhasilan penanganan banjir.

"Master plan yang kita gunakan ini tahun 1973 tapi kita belum ada mau ngomongin masalah-masalah yang integrated gitu. misalnya Pemprov DKI beli pompa, toa, pelebaran lahan, bikin polder segala macam itu apa dampaknya terhadap banjir? Mengurangi atau tidak? Gak ada indikator keberhasilannya," ungkapnya.

Baca Juga:

Pansus Banjir Panggil Pemprov DKI Terkait Penanganan Banjir di Jakarta

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN ini menyampaikan pihaknya juga akan memberikan rekomendasi kepada Pemda DKI bagaimana secara program maupun anggaran untuk menuntaskan persoalan banjir.

"Sehingga nanti hasil rekomendasi kami bisa dibaca publik dan tidak lagi nanti DPRD yang disalahkan karena DPRD sudah maksimal, sudah mengadakan pansus, mengundang expert, melakukan diskusi panjang, dan memberi rekomendasi, tapi tetap yang menjalankan adalah eksekutif. Jadi kuncinya ada di Pak Gubernur," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Azas Tigor: Pansus Banjir DPRD DKI Nggak Jelas dan Habisi Anggaran

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Tutup Penerbangan dari India, Kecuali Kiriman Logistik
Indonesia
Pemerintah Tutup Penerbangan dari India, Kecuali Kiriman Logistik

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, untuk sementara waktu, tak ada penerbangan reguler dari India ke Indonesia.

Silvany Pasaribu Patahkan Argumen PM Vanuatu, PDIP: Counter Attacknya Patut Diacungi Jempol
Indonesia
Silvany Pasaribu Patahkan Argumen PM Vanuatu, PDIP: Counter Attacknya Patut Diacungi Jempol

Indonesia memiliki tanggung jawab sejarah untuk memerjuangkan kepentingan nasional Indonesia

[HOAKS atau FAKTA] Mahasiswa Tewas Dipukul Polisi Saat Demo Tolak TKA
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Mahasiswa Tewas Dipukul Polisi Saat Demo Tolak TKA

Dalam tautan video tersebut, terlihat pendemo yang wajahnya berlumuran darah dan diberi keterangan "Polisi pukul mahasiswa hingga tewas".

Novel Baswedan Minta Polri Tangkap Aktor Intelektual Penyiraman Air Keras
Indonesia
Novel Baswedan Minta Polri Tangkap Aktor Intelektual Penyiraman Air Keras

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, meminta aparat kepolisian segera menangkap aktor intelektual atau dalang dibalik penyiraman air keras terhadap dirinya.

Formappi Nilai DPR-Pemerintah Gunakan 'Celah' COVID-19 Kebut Omnibus Law
Indonesia
Formappi Nilai DPR-Pemerintah Gunakan 'Celah' COVID-19 Kebut Omnibus Law

RUU ini memperlihatkan masih banyaknya bolong yang seharusnya menjadi pertimbangan serius DPR

[Hoaks atau Fakta]: Jomblo Bakal Disuntik Mati
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jomblo Bakal Disuntik Mati

Berdasarkan hasil penelusuran, pria tersebut adalah penyiar berita Kazakh yang viral karena mengucapkan twitter lidah dalam bahasa Kazakh.

Sekjen Senior Bandingkan Kantor PDIP Yogyakarta Dulu dan Sekarang
Indonesia
Sekjen Senior Bandingkan Kantor PDIP Yogyakarta Dulu dan Sekarang

Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo melakukan pengguntingan pita pembukaan pameran seni rupa "Akara", yang dilaksanakan DPP PDI Perjuangan (PDIP) dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno, di Yogyakarta, Sabtu (5/6).

Gerindra Heran Megawati Sebut Jakarta Amburadul
Indonesia
Gerindra Heran Megawati Sebut Jakarta Amburadul

Menurut Taufik, pihak yang memberikan penghargaan pasti berdasarkan pertimbangan secara matang dan penilaian dengan kajian matang.

3 Hari Operasi, Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Jatim Capai Rp133 Juta
Indonesia
3 Hari Operasi, Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Jatim Capai Rp133 Juta

Operasi juga menuai 5.390 sanksi sosial serta denda administratif 2.382 kali.

Cegah Warga Mudik, Ada 338 Titik Penyekatan Kendaraan di Jawa Barat
Indonesia
Cegah Warga Mudik, Ada 338 Titik Penyekatan Kendaraan di Jawa Barat

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan ada 338 titik penyekatan yang dijaga oleh petugas gabungan (dinas perhubungan, kepolisian, TNI dan Satpol PP) di wilayah Jawa Barat untuk mencegah pemudik dan pemudik dini Lebaran 2021.