Pansus: Anies Tak Ada Keinginan Politik Atasi Masalah Banjir Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat turun membersihkan Kali Sentiong dalam kegiatan gerebek lumpur. (ANTARA/HO-KOminfotik Jakarta Pusat)

MerahPutih.com - Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan mengundang tiga ahli terkait penanganan banjir di Jakarta.

DPRD ingin mencari tahu bagaimana solusi mengendalikan banjir di ibu kota yang kerap menghantui warga Jakarta tiap tahun.

Ketiga ahli itu yakni Firdaus Ali sebagai pakar di bidang bioteknologi lingkungan dari UI, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga, dan pengamat perkotaan Yayat Supriyatna.

Baca Juga:

Pansus Banjir DPRD DKI Kembali Bekerja

Berdasarkan hasil diskusi, ketiganya kurang lebih memiliki pendapat yang sama yakni Pemda DkI belum memiliki keinginan politik baik secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir.

"Intinya rekomendasi dari tiga ekspert itu kurang lebih sama bahwa DKI Jakarta tidak ada keinginan politik baik secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir," ujar Ketua Pansus Banjir Zita Anjani di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

Petugas membantu evakuasi warga yang terdampak banjir di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta. Banjir yang mencapai 2 meter dan merendam ratusan rumah warga tersebut akibat luapan air dari Sungai Ciliwung. (Foto: Antara)
Petugas membantu evakuasi warga yang terdampak banjir di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta. Banjir yang mencapai 2 meter dan merendam ratusan rumah warga tersebut akibat luapan air dari Sungai Ciliwung. (Foto: Antara)

Zita menuturkan, untuk mengatasi banjir di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan selaku eksekutif yang menjalankan kegiatan harus memiliki keseriusan menanggulangi banjir.

Ketiga pakar itu juga memberi saran agar Pemprov DKI membuat master plan terintegrasi pengendalian banjir. Sehingga, ada indikator keberhasilan penanganan banjir.

"Master plan yang kita gunakan ini tahun 1973 tapi kita belum ada mau ngomongin masalah-masalah yang integrated gitu. misalnya Pemprov DKI beli pompa, toa, pelebaran lahan, bikin polder segala macam itu apa dampaknya terhadap banjir? Mengurangi atau tidak? Gak ada indikator keberhasilannya," ungkapnya.

Baca Juga:

Pansus Banjir Panggil Pemprov DKI Terkait Penanganan Banjir di Jakarta

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN ini menyampaikan pihaknya juga akan memberikan rekomendasi kepada Pemda DKI bagaimana secara program maupun anggaran untuk menuntaskan persoalan banjir.

"Sehingga nanti hasil rekomendasi kami bisa dibaca publik dan tidak lagi nanti DPRD yang disalahkan karena DPRD sudah maksimal, sudah mengadakan pansus, mengundang expert, melakukan diskusi panjang, dan memberi rekomendasi, tapi tetap yang menjalankan adalah eksekutif. Jadi kuncinya ada di Pak Gubernur," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Azas Tigor: Pansus Banjir DPRD DKI Nggak Jelas dan Habisi Anggaran

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiongkok Kembali Tangguhkan Masuknya Warga Asing
Dunia
Tiongkok Kembali Tangguhkan Masuknya Warga Asing

iongkok kembali melarang masuk warga asing dari berbagai negara, termasuk Inggris, Bangladesh, dan Filipina.

Fraksi  PDIP Protes Lahan untuk RTH Dijadikan Pusat Kuliner oleh Pemprov DKI
Indonesia
Fraksi PDIP Protes Lahan untuk RTH Dijadikan Pusat Kuliner oleh Pemprov DKI

"Ini RTH, lahan ini dulu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pedagang kembang-kembang. Zaman eranya pak Ahok, itu di relokasi dan akan dikembalikan pada fungsi sebagai jalur hijau RTH

Kabupaten Bekasi Kembali Ajukan Perpanjangan PSBB
Indonesia
Kabupaten Bekasi Kembali Ajukan Perpanjangan PSBB

Lonjakan kasus positif dengan jumlah kasus baru mencapai 66 yang mayoritas disumbang oleh kluster kawasan industri.

Calon Haji Butuh Transparansi, Din Syamsuddin: Mereka Sangat Kecewa
Indonesia
Calon Haji Butuh Transparansi, Din Syamsuddin: Mereka Sangat Kecewa

Din Syamsuddin dapat memahami keputusan Menteri Agama

Reaktif COVID-19, Puluhan Demonstran Tolak Omnibus Law Dievakuasi ke Wisma Karantina
Indonesia
Reaktif COVID-19, Puluhan Demonstran Tolak Omnibus Law Dievakuasi ke Wisma Karantina

Jika nantinya hasil swab mereka positif, mereka akan tak dibawa ke Wisma Atlet

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Formappi: Suara Kritis Dibungkam
Indonesia
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Formappi: Suara Kritis Dibungkam

"Pemerintah Jokowi tak ingin mendapatkan interupsi atau gangguan dari suara-suara kritis dan kritik warga. Alat-alat negara mulai dimaksimalkan untuk membungkam suara kritis," ujar Lucius.

Aji Mumpung! Warga Tulungagung Tipu Calon Pembeli Masker Hingga Puluhan Juta
Indonesia
Aji Mumpung! Warga Tulungagung Tipu Calon Pembeli Masker Hingga Puluhan Juta

Pemesanan itu dilakukan RPS pada NL pada 2 Februari 2020

DPRD DKI Setuju Transjakarta Bangun Trem Rute Blok M-Kota
Indonesia
DPRD DKI Setuju Transjakarta Bangun Trem Rute Blok M-Kota

Hanya saja, kata Aziz, ide pembuatan trem di koridor I harus dikaji secara matang

 Persiapan Pemberlakuan PSBB di Jabar Sudah 100 Persen
Indonesia
Persiapan Pemberlakuan PSBB di Jabar Sudah 100 Persen

"Persiapan PSBB Provinsi per hari ini sudah 100 persen, bahkan saya monitor Ciayumajakuning sudah rapat khusus di Majalengka," kata Kang Emil

Biar Rakyat Nurut, Pejabat Perlu Contohkan Gunakan Masker Yang Benar
Indonesia
Biar Rakyat Nurut, Pejabat Perlu Contohkan Gunakan Masker Yang Benar

"Pemimpin kita belum beri contoh baik dalam pakai masker. Apa yang diharapkan dengan realita belum sama," kata Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono.