Panja Revisi UU Otonomi Khusus Papua Resmi Dibentuk Sidang Paripurna DPR. (Foto:dpr.go.id)

MerahPutih.com - Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) pembahasan Revisi UU Otsus Papua, Kamis (24/6).

"Kita sepakat bentuk panja dan kita hadirkan seluruh kementerian teknis untuk terlibat dalam proses pembahasan ini," kata Ketua Pansus Revisi Otsus Papua Komarudin Watubun saat dikonfirmasi.

Baca Juga:

Dugaan Potensi Abuse of Power Menguat Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Keputusan itu diambil dalam rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian, Wenkumham Eddy Omar Sharif Hiariej dan jajaran dari Kementerian Keuangan, yang mengagendakan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Otsus Papua.

Menurut Komarudin, masih banyak permasalahan di Papua meski UU Otsus telah berjalan kurang lebih 20 tahun. Salah satunya terkait tumpang tindih pemberlakuan aturan di Papua.

Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2) (dpr.go.id)

"Tumpang tindih pemberlakuan peraturan di sana namun di satu sisi ada Otsus berlaku. Tapi menteri-menteri sektoral ini dia dengan berbagai aturannya membuat Otsus itu tidak jalan maksimal," ujarnya.

Komarudin menyebut, karena benturan antara peraturan khusus dengan aturan-aturan sektoral, seperti infrastruktur, para menteri sesuka hati turun tanpa melibatkan pemerintah daerah dalam perencanaannya.

Baca Juga:

RUU Data Pribadi Batasi Usia Bebas Main Medsos Harus 17 Tahun

Oleh karena itu, Pansus DPR dengan pemerintah sepakat untuk menghadirkan hampir semua kementerian, saat pembahasan RUU Otsus Papua di Panja nanti.

"Diharapkan dengan keterlibatan berbagai menteri revusi kali ini bisa menjawab persoalan rakyat di Papua yang selama 20 tahun Otsus jalan antara dan tiada itu," tutup politikus PDIP itu. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sita Dokumen Usai Geledah Kantor dan Rumah Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Sita Dokumen Usai Geledah Kantor dan Rumah Azis Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan penggeledahan di empat lokasi pada Rabu (28/4).

KRI Nanggala 402 Terbelah Menjadi Tiga
Indonesia
KRI Nanggala 402 Terbelah Menjadi Tiga

KRI Nanggala 402 tenggelam di perairan Bali dan seluruh awak dinyatakan gugur.

Polisi Ungkap Penyebab Jatuhnya Helikopter Milik Kemenhub
Indonesia
Sekjen Senior Bandingkan Kantor PDIP Yogyakarta Dulu dan Sekarang
Indonesia
Sekjen Senior Bandingkan Kantor PDIP Yogyakarta Dulu dan Sekarang

Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo melakukan pengguntingan pita pembukaan pameran seni rupa "Akara", yang dilaksanakan DPP PDI Perjuangan (PDIP) dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno, di Yogyakarta, Sabtu (5/6).

Toilet SPBU Pertamina di Joglo Raya Bebas dari Penjaga Dua Ribuan
Indonesia
Toilet SPBU Pertamina di Joglo Raya Bebas dari Penjaga Dua Ribuan

Salah satunya ada di SPBU Jalan Joglo Raya. Dari pantauan merahputih.com, tidak ada penampakan para penjaga dua ribuan yang duduk di dekat kamar kecil.

Alasan Indonesia Tarik Dana dari IMF
Indonesia
Alasan Indonesia Tarik Dana dari IMF

Alokasi SDR bukanlah utang, melainkan semacam dana yang bisa digunakan untuk cadangan devisa dan tidak ada batas waktu untuk dikembalikan, sehingga berbeda dengan pinjaman IMF pada krisis 1998.

COVID-19 Meroket, Ini Perintah Jokowi ke Kapolri dan Panglima TNI
Indonesia
COVID-19 Meroket, Ini Perintah Jokowi ke Kapolri dan Panglima TNI

“Beliau menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk memastikan bahwa implementasi di lapangan dari PPKM Mikro ini benar-benar sesuai dengan yang sudah dirumuskan,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi

Fadli Zon Minta Densus 88 Dibubarkan, Begini Respons Mabes Polri
Indonesia
Fadli Zon Minta Densus 88 Dibubarkan, Begini Respons Mabes Polri

Mabes Polri merespons pernyataan anggota DPR Fadli Zon yang menyarankan agar Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri sebaiknya dibubarkan.

Kelompok Buruh Serukan Perlawanan Terhadap Israel
Indonesia
Kelompok Buruh Serukan Perlawanan Terhadap Israel

Massa aksi terpantau menyerukan penghentian kekerasan terhadap rakyat Palestina oleh Zionis-Israel yang masih berlangsung hingga hari ini