Panglima TNI: Sekarang Ini Bangsa Indonesia Terkotak-Kotakkan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto inspeksi mendadak ke Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2020). (ANTARA/HO-Puspen TNI)

MerahPutih.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, beberapa minggu terakhir ini, masyarakat dikotak-kotakkan dengan munculnya narasi provokasi yang tersebar melalui media sosial.

"Isu-isu tersebut bila kita lihat membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, terpolarisasi dan dibenturkan satu sama lain," ujar Hadi Tjahjanto di acara webinar dengan tema "Sinergi Anak Bangsa Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara dari Aksi Separatisme di Dunia Maya”, Minggu (21/11).

Tersebar juga sebuah narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah yang sah di media sosial. Namun, Hadi tak menyampaikan secara gamblang pihak mana yang mengungkapkan narasi tersebut.

Baca Juga:

TNI Copoti Baliho Rizieq, Kuasa Hukum FPI: Nanti Bagian Perang Satpol PP

"Tidak percaya kepada berbagai upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat," tuturnya.

Kemudian bahasa-bahasa yang ramai di medsos berisi provokasi yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Isu-isu yang dimainkan adalah isu-isu sensitif.

"Semuanya ditujukan untuk membangkitkan emosi masyarakat dan dapat dibakar sehingga dapat terjadi eskalasi yang dapat bermuara pada tindakan anarkis dan kerusuhan sosial," terangnya.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. ANTARA/HO-Puspen TNI/aa. (Handout Puspen TNI)
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. ANTARA/HO-Puspen TNI/aa. (Handout Puspen TNI)

Menurut Hadi, langkah semacam itu merupakan propaganda untuk memecah belah bangsa. Dalam bahasa kerennya, disebut sebagai politik identitas.

"Politik identitas inilah yang sejatinya digunakan oleh penjajah untuk mengadu domba bangsa kita sehingga tidak bersatu dan mudah dijajah di masa lalu," paparnya.

Baca Juga:

Buntut Pencopotan Baliho Rizieq, Fadli Zon Ingatkan TNI Tak Terseret ke Ranah Politik

Politik identitas ini, ungkap Hadi, kembali marak digunakan sejak beberapa tahun belakangan ini seperti kontestasi pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Karena dinilai mudah untuk menggerus kepercayaan masyarakat dan mudah untuk meraih dukungan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Kantor TNI dan Polri Diusulkan Jadi Tempat Vaksinasi COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ratusan Pengendara Langgar Aturan Ganjil Genap
Indonesia
Ratusan Pengendara Langgar Aturan Ganjil Genap

Sambodo mengatakan sosialisasi akan dilakukan sampai besok, Rabu (5/8).

Pengamat Intelijen Desak Pemerintah Buka Data Rekam Perjalanan Pasien Corona
Indonesia
Pengamat Intelijen Desak Pemerintah Buka Data Rekam Perjalanan Pasien Corona

“Jujur mengungkap data itu perlu sebagai suatu langkah kewaspadaan," ujarnya

Tak Terima Asetnya Disita Negara, Benny Tjokro Nangis
Indonesia
Tak Terima Asetnya Disita Negara, Benny Tjokro Nangis

“Ini yang sangat mengganggu pikiran dan perasaan saya,” kata Benny

Ribuan Pengendara Masih Langgar Aturan PSSB di Jakarta
Indonesia
Ribuan Pengendara Masih Langgar Aturan PSSB di Jakarta

"Jumlah teguran pada tanggal 14 April 2020 sebanyak 2.090 teguran," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo

Anies Bergerak Cepat Usai 2 Warga Depok Positif Corona
Indonesia
Anies Bergerak Cepat Usai 2 Warga Depok Positif Corona

"Sebagai update bahwa tim ini akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan," kata Anies

Akibat PSBB, Ketua MPR Prediksi Ekonomi Indonesia Memburuk
Indonesia
Akibat PSBB, Ketua MPR Prediksi Ekonomi Indonesia Memburuk

Perekonomian negara yang terus memburuk akan menyebabkan semakin banyak orang menderita akibat kemiskinan atau masyarakat tidak berpenghasilan lagi akibat PHK.

Rizal Ramli Minta Jokowi Tingkatkan Produksi Pangan Hindari Krisis
Indonesia
Rizal Ramli Minta Jokowi Tingkatkan Produksi Pangan Hindari Krisis

Saat ini, di luar panic buying, permintaan pasokan bahan pangan naik mencapai 10 persen

Wartawan Ditangkap saat Liput Demo Omnibus Law Jadi Bentuk Ancaman Kebebasan Pers
Indonesia
Wartawan Ditangkap saat Liput Demo Omnibus Law Jadi Bentuk Ancaman Kebebasan Pers

“Hal ini merupakan ancaman atas kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers yang dilindungi undang-undang, dalam hal ini Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegasnya.

KPU-Bawaslu Seia Sekata Sukseskan Pilkada Ditengah Pandemi Corona
Indonesia
KPU-Bawaslu Seia Sekata Sukseskan Pilkada Ditengah Pandemi Corona

Penyelenggara memiliki resiko keuangan tidak semata-mata dalam pengadaan namun pengelolaan dan pertanggungjawaban

KPK Periksa Legislator PDIP Riezky Aprilia untuk Tersangka Harun Masiku
Indonesia
KPK Periksa Legislator PDIP Riezky Aprilia untuk Tersangka Harun Masiku

Politikus partai banteng moncong putih itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi