Panglima TNI Perintahkan Pengusutan Cepat Kasus Korupsi Dana Perumahan Prajurit Perumahan TNI. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Penyalahgunaan dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Periode 2013-2020 yang merugikan institusi TNI, dengan jumlah Rp 127,736 miliar diperintahkan dilakukan secara cepat.

Dalam perkara ini, dua orang tersangka telah ditetapkan yakni satu orang dari unsur TNI dan satu orang lainnya sipil atau pihak swasta. Kedua tersangka tersebut adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI berinisial YAK menjabat Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019. Kemudian tersangka NPP merupakan Direktur Utama PT Griya Sari Harta.

Baca Juga:

Datangi Kejagung, Panglima TNI Dukung Pengusutan Proyek Satelit Kemenhan

NPP ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/12), kemudian dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sedangkan tersangka YAK ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD sejak 22 Juli 2021.

YAK diyakini telah mengeluarkan uang sejumlah Rp 127,736 miliar dari rekening TWP AD ke rekening pribadinya. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dengan ditransfer ke rekening NPP dengan dalih pengadaan kavling perumahan prajurit TNI AD.

Penempatan dana TWP AD tersebut menyalahi Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/181/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018.

"Saya ingin terus cepat tapi harus tepat, jangan sampai lama-lama, karena tidak ada yang ditunggu. Tapi jangan pula terburu-buru sehingga tidak teliti,” kata Jenderal TNI Andika saat menerima audiensi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (JAMPidmil) di Jakarta, Minggu (16/1).

Menurut Andika, kasus tersebut merugikan institusi TNI dalam jumlah yang besar, selain itu merusak kepercayaan masyarakat karena TNI diberikan kewenangan termasuk dalam hal penegakan hukum.

"Itu kerugian yang luar biasa, itu tidak boleh terjadi lagi, dan ini sebagai pembelajaran sebenarnya,” kata Andika.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menekankan, supremasi hukum merupakan panglima tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menilai tuntutan yang diberikan dalam perkara tersebut sudah bagus dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau saya lihat tuntutannya kayaknya bagus sudah masuk berkasnya, kita benar-benar harus akuntabel karena kita institusi yang diberikan kewenangan, termasuk menegakkan hukum, bagaimana kita mau dipercaya apabila kita sendiri tidak akuntabel," ujar Andika.

AMPidmil Laksamana Muda TNI Anwar Saadi menyampaikan, penyidikan perkara tersebut bersifat koneksitas sehingga untuk tersangka TNI disidik Puspomad TNI, sedangkan tersangka sipil disidik Kejaksaan Agung.

"Demikian pula pada tahap penuntutan, nanti kami akan berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal TNI untuk mengajukan permohonan personel auditur-auditer yang punya profesionalisme dalam penuntutan. Ini gabungan dengan jaksa penuntut dalam tim penuntut koneksitas,” terang Anwar.

Terkait kasus TWP AD ini, penyidik koneksitas yang terdiri atas Jaksa Penyidik JAMPidmil Kejaksaan Agung, Pusat Polisi Militer TNI AD, dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menerima audiensi Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Militer (JAMPidmil) Kejaksaan Agung Laksamana Muda TNI Anwar Saadi membahas penanganan perkara penyalahgunaan Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD), disiarkan melalui kanal YouTube Jenderal Andika Perkasa, Minggu (16/1/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menerima audiensi Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Militer (JAMPidmil) Kejaksaan Agung Laksamana Muda TNI Anwar Saadi membahas penanganan perkara penyalahgunaan Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD), disiarkan melalui kanal YouTube Jenderal Andika Perkasa, Minggu (16/1/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam konferensi pers secara virtual Jumat (10/12), menyebutkan, selain NPP, juga ada inisial yang bekerja sama dengan YAK, yaitu A selaku Direktur Utama PT Indah Bumi Utama, Kolonel Czi (Purn) CW, serta KGSMS dari PT Artha Mulia Adi Niaga.

Leonard menjelaskan, dana TWP AD ranahnya berasal dari keuangan negara yang dipotong secara autodebit dari gaji prajurit TNI. Oleh karena itu, negara terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang disalahgunakan kepada para prajurit.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam rasuah tersebut sebanyak Rp 127,736 miliar.

Leonard menambahkan Puspomad TNI telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait tersangka YAK, yakni ruko, mobil, dan tanah. Penyidik menjerat YAK dan NPP dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Knu)

Baca Juga:

Proyek Satelit Kemhan Mulai Diselidiki, Panglima TNI Akui Indikasi Prajurit Terlibat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Beda Keinginan Presidential Threshold Partai Pendukung Jokowi
Indonesia
Beda Keinginan Presidential Threshold Partai Pendukung Jokowi

PKB mengajak parpol lainnya untuk bersama-sama menyuarakan adanya revisi terbatas UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, khususnya terkait besaran PT.

KPK Dorong SNANK Jadi Solusi Tata Kelola CPO dan Produk Turunannya
Indonesia
KPK Dorong SNANK Jadi Solusi Tata Kelola CPO dan Produk Turunannya

Integrasi proses bisnis hulu–hilir kelapa sawit melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK)

Gesekan Oknum Aparat di Mimika Tak Ganggu Kekompakan TNI-Polri untuk Menjaga Negara
Indonesia
Gesekan Oknum Aparat di Mimika Tak Ganggu Kekompakan TNI-Polri untuk Menjaga Negara

"TNI-Polri harus selalu kompak karena, jika keduanya bersama, negara tetap kuat," ujar Kasatgas Operasi Nemangkawi Brigjen Ramdhani Hidayat kepada wartawan, Selasa

Turunnya Harga Tes PCR Bikin Mobilitas Meningkat, Warga Diminta Bertanggung Jawab
Indonesia
Turunnya Harga Tes PCR Bikin Mobilitas Meningkat, Warga Diminta Bertanggung Jawab

Pemerintah bisa menurunkan harga karena ada sejumlah barang mendapatkan pajak khusus

KPK Tetapkan 4 Eks Anggota DPRD Jambi Tersangka Suap "Ketok Palu"
Indonesia
KPK Tetapkan 4 Eks Anggota DPRD Jambi Tersangka Suap "Ketok Palu"

Keempat eks legislator Jambi itu, yakni Fahrurrozi (FR), Arrakmat Eka Putra (AEP), Wiwid Iswhara (WI), dan Zainul Arfan (ZA).

Erick Thohir Sebut Minyak Goreng untuk Operasi Pasar 'Kemasan Ekonomis'
Indonesia
Erick Thohir Sebut Minyak Goreng untuk Operasi Pasar 'Kemasan Ekonomis'

Untuk sementara akan beredar wilayah Medan dan Sumut dulu

Dukcapil Telah Gratiskan Verifikasi NIK dan KTP Setara Rp 6 Triliun
Indonesia
Dukcapil Telah Gratiskan Verifikasi NIK dan KTP Setara Rp 6 Triliun

Biaya diumpamakan Rp1.000 per klik. Nominal itu yang bisa diterima Ditjen Dukcapil jika menerapkan ketentuan hak akses data secara berbayar sebagaimana dilakukan otoritas data di beberapa negara lain.

Periksa 2 Hakim Sebagai Saksi, KPK Telusuri Aliran Dana Tersangka Suap Hakim Itong
Indonesia
Periksa 2 Hakim Sebagai Saksi, KPK Telusuri Aliran Dana Tersangka Suap Hakim Itong

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Hidayat selaku hakim tunggal PN Surabaya menyidangkan perkara permohonan pembubaran PT SGP yang diwakili Kasiono sebagai kuasa hukum perusahaan.

Jelang MotoGP, Tarif Akomodasi di Lombok Naik Berkali Lipat
Indonesia
Jelang MotoGP, Tarif Akomodasi di Lombok Naik Berkali Lipat

Pelaku industri pariwisata di NTB memikirkan dan menyadari bagaimana bisnis usaha ataupun pariwisata yang berkelanjutan. Tidak semata-mata berdasarkan hal-hal yang sifatnya sementara.

Mabes Polri Gelar Festival Mural Piala Kapolri 2021
Indonesia
Mabes Polri Gelar Festival Mural Piala Kapolri 2021

Polri menggelar festival atau lomba seni mural Piala Kapolri 2021, yang rencananya bakal diselenggarakan pada 30 Oktober 2021 di Lapangan Bhayangkara.