Panglima TNI Mudahkan Prajurit Ambil Pendidikan Dokter Spesialis Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Prajurit dan pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dibukankan jalan untuk mengambil pendidikan dokter spesialis. Hal ini untuk menambah jumlah dokter spesialisnya yang sangat kurang.

"Saya ingin data tentang dokter spesialis yang ada di masing-masing angkatan (matra), karena saya ingin melakukan terobosan (mengatasi kekurangan dokter spesialis)," kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa di Pusat Kesehatan TNI di Jakarta, Kamis (10/2).

Baca Juga:

Panglima TNI Perintahkan Pengusutan Cepat Kasus Korupsi Dana Perumahan Prajurit

Ia berharap, para prajurit dan ASN di lingkungan TNI dapat memanfaatkan kerja sama pendidikan dokter spesialis antara Universitas Airlangga dan Tentara Nasional Indonesia yang diresmikan minggu lalu.

"Kita harus memenuhi dulu (jumlah dokter spesialis), kalau tidak kita terseok-seok. Oleh karena itu, mumpung ada ide yang sangat kreatif dari Universitas Airlangga untuk menambah, mempercepat pendidikan dokter spesialis," katanya.

Panglima TNI meminta jajarannya menentukan rumah sakit yang akan ditunjuk untuk menampung para mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

"Tugas berikutnya RS mana di masing-masing angkatan yang kemudian bisa dijadikan tempat pendidikan. Maksudnya, pendidikan di Universitas Airlangga, tetapi praktiknya nanti dititipkan kepada RS, RS, ya RS kita," kata Panglima.

Ia menegaskan, kerja sama antara TNI dan Universitas Airlangga tidak sampai menyediakan beasiswa.

"Kami hanya mempermudah ini, memang tidak sampai dengan penyiapan beasiswa, tetapi dengan mempermudah seperti ini untuk dokter umum diterima mahasiswa PPDS lebih tinggi akhirnya. Saya rasa itu juga sudah sangat membantu," katanya.

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa .(ANTARA/Genta Tenri Mawang)
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa .(ANTARA/Genta Tenri Mawang)

Jumat(4/2), Panglima TNI menghadiri penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pendidikan dokter spesialis antara Universitas Airlangga dan TNI.

Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih menyampaikan Indonesia masih kekurangan dokter umum dan dokter spesialis sehingga kesenjangan atau disparitas pelayanan kesehatan antardaerah masih terjadi.

Ia menyebut, Indonesia sejauh ini memiliki sekitar 41.000 dokter spesialis dan 145.000 dokter umum.

"Namun jumlah itu belum memadai, karena satu orang dokter spesialis masih harus melayani lebih dari 6.000 orang," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Datangi Kejagung, Panglima TNI Dukung Pengusutan Proyek Satelit Kemenhan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sejak Minggu, 4 RW di Pejaten Timur Direndam Banjir
Indonesia
Sejak Minggu, 4 RW di Pejaten Timur Direndam Banjir

Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) bersama warga bergotong royong membersihkan lumpur akibat banjir tersebut.

PSI Sayangkan Rumah Dinas Tidak Ditinggali Lurah dan Camat DKI
Indonesia
PSI Sayangkan Rumah Dinas Tidak Ditinggali Lurah dan Camat DKI

Kegiatan rehabilitasi rumah dinas lurah-camat DKI mendapat kritikan tajam dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Hari Kemerdekaan, Pemerintah Jual Sukuk Ritel SR017 Secara Online
Indonesia
Hari Kemerdekaan, Pemerintah Jual Sukuk Ritel SR017 Secara Online

Penjualan sukuk ritel seri SR017 dilakukan secara daring untuk mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel dan mendukung terwujudnya keuangan inklusif.

Puan Minta Pemerintah Perketat Pengawasan di Tempat Penjualan Hewan Kurban
Indonesia
Puan Minta Pemerintah Perketat Pengawasan di Tempat Penjualan Hewan Kurban

Pemerintah diminta memperketat pengawasan tempat penjualan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang jatuh pada 10 Juli 2022.

[HOAKS atau FAKTA]: Gunakan Obat Bius Setelah Vaksin COVID-19 Sebabkan Kematian
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gunakan Obat Bius Setelah Vaksin COVID-19 Sebabkan Kematian

Beredar informasi tentang penggunaan obat bius setelah vaksin COVID-19 menyebabkan kematian.

Wakil Ketua MPR RI Ingatkan Pemerintah soal Potensi Kebocoran APBN
Indonesia
Wakil Ketua MPR RI Ingatkan Pemerintah soal Potensi Kebocoran APBN

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengapresiasi pemerintah atas penyampaian RAPBN yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo kemarin.

Bareskrim Polri Tetapkan 57 Tersangka Kasus Pinjol Ilegal
Indonesia
Bareskrim Polri Tetapkan 57 Tersangka Kasus Pinjol Ilegal

"Kita sudah mengungkap 13 kasus dengan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," jelas Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto

[HOAKS atau FAKTA]: Kemunculan Varian Omicron Sudah Terjadwal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemunculan Varian Omicron Sudah Terjadwal

Beredar sebuah narasi melalui akun Facebook Rosyid Masboy yang menginformasikan jadwal perilisan varian COVID-19.

Edukasi Bakal Hilangkan Stigma Negatif Terkait Pasar Modal
Indonesia
Edukasi Bakal Hilangkan Stigma Negatif Terkait Pasar Modal

Stigma negatif dari masyarakat terkait pasar modal dan instrumennya akibat maraknya kasus-kasus penipuan.

KPK Klaim Tuntutan Azis Syamsuddin Sudah Sesuai Aspek Keadilan
Indonesia
KPK Klaim Tuntutan Azis Syamsuddin Sudah Sesuai Aspek Keadilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim tuntutan penjara yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin telah berdasarkan pertimbangan aspek keadilan dan kebenaran.