Panglima TNI Kerahkan Intelijen Pantau Netralitas Prajurit di Pemilu 2024 Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah dimulai sejak 14 Juni 2022, yakni perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

Pemungutan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) serta anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Sementara itu, pemilihan kepala daerah serentak akan digelar pada 27 November 2024.

Baca Juga:

Personel TNI-Polri Bakal Diberikan Pelatihan Cegah Pelanggaran HAM

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan netralitas seluruh jajarannya untuk tidak memihak kepada salah satu kandidat pun dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

"Waktu saya mulai fit and proper test sudah menjamin bahwa TNI harus netral. Tentunya, saya akan konsisten untuk itu ya,"" katanya.

Yudo menegaskan pihaknya tak segan memberikan sanksi dengan menggunakan perangkat hukum yang ada kepada anggota TNI yang terbukti melanggar netralitas dengan memihak salah satu kandidat.

"Saya sudah sampaikan reformasi birokrasi tentang tetap tegakan hukum. Kalau memang kena pidana, ya pidana. Jadi, prajurit-prajurit yang melanggar hukum pastinya akan kami kenakan sanksi hukum," tegasnya.

Selain itu, TNI juga memiliki perangkat intelijen untuk memastikan jajarannya di wilayah tetap netral dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

"Kan selama ini juga netral terus kan dari dulu TNI? Kalau ada oknum, ya pasti akan kami proses hukum. Jadi, nggak perlu diragukan lagi saya kira di dalam sejarah TNI. Sejak pemilu pertama sampai kemarin, kan semua, kami kan netral," katanya.

TNI bersama Polri segera menginventarisasi daerah-daerah mana saja yang memiliki potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Sekarang ini belum, masih kondusif sekarang. Nanti menjelang pemilu, baru sesuai permintaan Polri. Kami akan mem-back up pasukan kami yang diperlukan. Tentunya, daerah-daerah mana saja yang dianggap rawan dan sebagainya diperkuat, dan sebagainya. Nanti tergantung Polri," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Panglima TNI Yudo Margono Akui Tanggung Jawabnya Kini Bertambah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menteri Hadi Susun Solusi soal 300 Sertifikat Redistribusi Tanah Disita BLBI
Indonesia
Menteri Hadi Susun Solusi soal 300 Sertifikat Redistribusi Tanah Disita BLBI

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, tengah mencari solusi terkait 300 sertifikat redistribusi tanah yang disita Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Insentif Pembelian Motor Listrik Diyakini Dorong Investasi
Indonesia
Insentif Pembelian Motor Listrik Diyakini Dorong Investasi

Pemberian bantuan atau insentif pembelian kendaraan listrik diharapkan bisa jadi stimulus.

Pemprov DKI Pastikan Pasokan dan Harga Pangan Stabil
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Pasokan dan Harga Pangan Stabil

Pemerintah DKI Jakarta memastikan pasokan kebutuhan pangan yang berkualitas untuk masyarakat Jakarta dalam kondisi stabil, serta harga pangan tetap terjaga dan terjangkau.

DLH DKI Cabut Izin PT Karya Citra Nusantara Marunda
Indonesia
DLH DKI Cabut Izin PT Karya Citra Nusantara Marunda

DLH DKI mencabut izin lingkungan PT Karya Citra Nusantara (KCN)

Korlantas Polri Minta Pemilik Kendaraan Rusak akibat Kecelakaan Segera Melapor
Indonesia
Korlantas Polri Minta Pemilik Kendaraan Rusak akibat Kecelakaan Segera Melapor

Korlantas Polri mendukung pendataan ulang kendaraan yang rusak akibat kecelakaan.

Puluhan Penerbangan di Jepang Dibatalkan Dampak Ancaman Bom
Dunia
Puluhan Penerbangan di Jepang Dibatalkan Dampak Ancaman Bom

Lebih dari 60 penerbangan di Bandar Udara Internasional Chubu Centrair dibatalkan.

Di Sidang MK, DPR Sebut Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Paling Adil
Indonesia
Di Sidang MK, DPR Sebut Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Paling Adil

Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap menolak adanya sistem propsional tertutup pada pemilihan umum (pemilu).

Surya Paloh Serukan Masyarakat Hindari Perpecahan Saat Pemilu 2024
Indonesia
Surya Paloh Serukan Masyarakat Hindari Perpecahan Saat Pemilu 2024

Surya Paloh mengatakan, lebih baik tidak ada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) apabila pesta demokrasi itu mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia.

Hakim Agung Gazalba Saleh Penuhi Panggilan KPK
Indonesia
Hakim Agung Gazalba Saleh Penuhi Panggilan KPK

Hakim Agung GazalbaSaleh akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perayaan Imlek Jadi Momentum Menghapus Diskriminasi dan Perkuat Toleransi
Indonesia
Perayaan Imlek Jadi Momentum Menghapus Diskriminasi dan Perkuat Toleransi

Perayaan Imlek tinggal menghitung hari. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menilai perayaan Imlek merupakan momentum untuk menghapus segala bentuk diskriminasi di masyarakat. Imlek menurutnya tidak sebatas pada perayaan semata.