Panglima Berikan 'Lampu Hijau' Agar Purnawirawan TNI yang Diduga Makar Diproses Hukum Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat menjadi inspektur upacara Peringatan HUT Ke-67 Kopassus, di Makopassus Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (24/4). (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Merahputih.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto angkat bicara soal ditetapkannya sejumlah purnawirawan jenderal TNI dan beberapa pecatan tentara sebagai tersangka dalam kasus pemufakatan makar dan kerusuhan.

Menurut Hadi, untuk purnawirawan sudah memiliki wadah tersendiri dan berada di luar institusi TNI.

"Untuk purnawirawan sudah ada wadah sendiri, karena purnawirawan secara hukum sudah masuk di ranah sipil. Namun untuk kesatuan sendiri para purnawirawan itu masih dalam pembinaan dari seluruh kepala staf angkatan," kata Hadi di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

BACA JUGA: Polisi Klaim Bisa Dapatkan Dalang Utama Kerusuhan 22 Mei dari Buku Tabungan

Kedua purnawirawan tersebut adalah Mayjen (Purn) Soenarko, Mayjen (Purn) Kivlan Zen dan beberapa pecatan TNI dalam kasus percobaan pembunuhan terhadap beberapa tokoh nasional.

Hadi melanjutkan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan beberapa purnawirawan untuk menjalin soliditas. "Kami terus melaksanakan komunikasi dengan beliau untuk menjaga persatuan kesatuan. Terkait dengan proses hukum dan sebagainya TNI tidak ikut karena sudah masuk di ranah sipil," ungkap Hadi.

Hadi menilai, kasus yang menimpa para purnawirawan itu tak akan menggangu sinergitas TNI dan Polri. "Seperti yang diketahui soliditas TNI-polri sampai sekarang terus. Mulai dari Babinsa dan Babin Kamtibmas ini adalah salah satu bentuknya," imbuh Hadi.

Mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko

Sementara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya sangat paham bahwa membangun soliditas dengan TNI adalah suatu hal yang mutlak dalam rangka menjaga tegaknya NKRI. "Oleh karena itu saya menyampaikan kepada panglima komitmen dari polri untuk senantiasa sinergi bekerja sama dengan TNI," terangya.

Meski begitu, Tito mengaku penanganan kasus purnawirawan TNI yang kini tengah diproses menimbulkan ketidaknyamanan bagi Polri sendiri. "Tapi ya hukum harus berkata demikian, ada azas persamaan dimjka hukum, semua orang sama dimuka hukum. Kita juga pernah menangani purnawirawan polri dalam beberapa kasus, saat ini juga kita harus lakukan untuk menunjukan kesamaan dimuka hukum," imbuh Tito.

BACA JUGA: Pengacara: Kivlan Zen jadi Sasaran Pembunuhan

Tito menambahkan, dalam kasus Kivlan dan Soenarko, keduanya sama-sama berbeda. "Agak berbeda dengan kasus bapak Soenarko, ini senjatanya jelas kemudian dimiliki oleh beliau waktu beliau di Aceh, lalu dibawa ke Jakarta kemudian belum ada rencana senjata itu akan digunakan misalnya untuk melakukan pidana tertentu. Sepeti dalam kasus bapak Kivlan Zen, jadi gradenya beda, sehingga saya kira masih bisa terbuka ruang komunikasi untuk masalah bapak Soenarko ini," tutup Tito. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH