Headline
 Pangkostrad Letjen TNI Besar Harto Inspeksi Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Pangkostrad Letjen TNI Besar Harto (kiri) dan Danrem 172/PWY Kolonel Inf J Binsar P Sianipar (kanan) diarak prajurit Yonif PR 328/DGH di perbatasan RI-PNG (Dokumen Penrem 172/PWY)

MerahPutih.Com - Kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang terletak di Pulau Papua termasuk salah satu jalur merah yang perlu mendapat pengawasan khusus TNI dan masyarakat sekitar.

Pentingnya zona perbatasan mendorong Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Besar Harto Karyawan melakukan inspeksi khusus ke sejumlah pos satuan tugas (satgas) pengamanan perbatasan (pamtas) Indonesia-Papua Nugini di Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua.

Dalam kunjungan kali ini Pangkostrad Letjen Besar Harto didampingi Danrem 172/PWY Kolonel Inf J Binsar P Sianipar dan Komandan Satgas Pamtas Yonif PR 328/DGH Mayor Inf Erwom Iswari. Pada kesempatan tersebut, Pangkostrad secara khusus berkomunikasi dengan satgas dan berpesan agar seluruh personel yang bertugas menjadi contoh dan teladan bagi warga yang berada di wilayah perbatasan.

Pangkostrad Letjen TNI Besar Harto Karyawan
Pangkostrad Letjen TNI Besar Harto Karyawan menginspeksi petugas keamanan (Foto: Antaranews)

"Prajurit Kostrad harus profesional dalam pengabdian kepada bangsa dan negara," ujar Pangkostrad Letjen Besar Harto di Jayapura, Rabu, (13/3).

Dalam lawatan ke bumi Cenderawasih, Pangkostrad bersama rombongan bergerak menuju Pos Kotis Yonif 328/DGH di perbatasan Skouw-Wutung.

Pangkostrad dan rombongan langsung disambut dengan tarian adat masyarakat perbatasan serta prosesi injak piring, yang kemudian di sambut Wakil Walikota Jayapura Rustan Saru serta unsur muspida setempat dan para perwira Yonif 328/DGH.

Disela kunjungannya di perbatasan, Pangkostrad bertatap muka dengan para prajurit dan memberikan pengarahan.

Dalam pengarahannya, Pangkostrad Letjen TNI Besar Harto Karyawan sebagaimana dilansir Antara berharap agar setiap prajurit bersikap ramah tamah kepada rakyat dan membantu rakyat.

"Prajurit Kostrad harus punya semangat, niat dan tekad dalam melaksanakan tugas. Selain itu prajurit harus berwibawa serta hindari sifat-sifat yang tidak baik. Karena dengan kewibawaan prajurit maka akan dapat disegani oleh rakyat," katanya.

Letjen TNI Besar Harto Karyawan
Letjen TNI Besar Harto Karyawan Pangkostrad (Foto: ANTARA FOTO)

Letjen Besar Harto menambahkan bahwa prajurit harus bisa mengayomi masyarakat dengan santun dan berkomunikasi yang baik. Selain itu harus mampu membela dirinya apabila menghadapi bahaya di daerah penugasan sehingga para prajurit siap membela bangsa dan negara.

Mantan Pangdam Siliwangi ini juga menginginkan agar setiap prajurit dapat mengantisipasi setiap perkembangan situasi dan selalu siap siaga menghadapi situasi apapun.

"Dengan kemampuan, setiap prajurit harus dapat merencanakan dan menganalisa sesuatu hal dari apa yang dilihat maupun di dengar selama di daerah penugasan sehingga prajurit dapat mengambil keputusan yang tepat dilapangan," katanya.

Pangkostrad Letjen Besar Harto Karyawan menegaskan agar setiap prajurit dapat mengasah kemampuan dengan membaca situasi yang ada di sekitar daerah operasi baik itu kearifan lokal maupun masyarakat di wilayah penugasannya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Panglima TNI dan Kapolri Perintahkan Kejar Perusahaan Pelaku Pembakaran Hutan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
SBY Dipastikan Berobat di Pusat Kanker  Minneapolis Amerika Serikat
Indonesia
SBY Dipastikan Berobat di Pusat Kanker Minneapolis Amerika Serikat

Mantan Ketua Umum Demokrat itu rencananya bakal berobat kanker prostat ke Amerika Serikat (AS) ditemani keluarganya dan berangkat hari ini.

Senator Aceh Minta Jokowi Lakukan Reshuffle Sejumlah Menteri
Indonesia
Senator Aceh Minta Jokowi Lakukan Reshuffle Sejumlah Menteri

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle sejumlah menteri yang tidak berhasil menangani COVID-19.

Uang Pemerintah Ngendap di Bank Naik Jadi Rp 226 Triliun, Jokowi Kesal
Indonesia
Uang Pemerintah Ngendap di Bank Naik Jadi Rp 226 Triliun, Jokowi Kesal

Saat ini defisit APBN sudah mencapai Rp 548 triliun. Padahal, sebagian APBN itu ditranfer ke daerah sebanyak Rp 642 triliun, baik ke provinsi, kabupaten, kota.

Kabupaten Bogor Mulai Siapkan Dana Rp 250 Miliar Buat Pilkada 2024
Indonesia
Kabupaten Bogor Mulai Siapkan Dana Rp 250 Miliar Buat Pilkada 2024

Ketentuan mengenai penganggaran dana cadangan Pilkada 2024 tersebut telah dibahas bersama KPU Kabupaten Bogor dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan lalu.

Kasus Impor Baja, Sejumlah PNS Kemenperin Diperiksa Kejagung
Indonesia
Kasus Impor Baja, Sejumlah PNS Kemenperin Diperiksa Kejagung

Kejagung memeriksa sejumlah pegawai sipil negeri (PNS) di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi impor besi atau baja dan produk turunannya.

Wagub DKI Pastikan 8 Warganya Terjangkit Virus dari Tikus Hoaks
Indonesia
Wagub DKI Pastikan 8 Warganya Terjangkit Virus dari Tikus Hoaks

Beredar kabar bahwa 8 warga Jakarta terpapar virus yang berasal dari hewan tikus.

MKD Angkat Bicara soal Lima Mobil Arteria Dahlan Pakai Pelat Nopol Sama
Indonesia
MKD Angkat Bicara soal Lima Mobil Arteria Dahlan Pakai Pelat Nopol Sama

"Saat ini kita sudah punya pelat khusus anggota DPR, MKD mendorong anggota supaya pakai pelat itu saja," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1).

Alasan Ribuan Orang Ditolak Bepergian Menggunakan Kereta Api Jelang Nataru
Indonesia
Alasan Ribuan Orang Ditolak Bepergian Menggunakan Kereta Api Jelang Nataru

Dan pelanggan di bawah 12 tahun harus menunjukkan hasil negatif PCR yang berlaku 3x24 Jam

Kasus Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi dari Danareksa Sekuritas
Indonesia
Kasus Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi dari Danareksa Sekuritas

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk nama tersangka RARL," Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (6/4).

Tarif Hunian Jelang MotoGP Mandalika Bakal Diatur Pergub
Indonesia
Tarif Hunian Jelang MotoGP Mandalika Bakal Diatur Pergub

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat akan diterbitkan untuk menetapkan ambang batas harga hunian di zona utama, zona satu, dan zona penyangga menjelang pergelaran puncak MotoGP Mandalika pada 18-20 Maret 2022.