Panggil UMKM Makanan dan Minuman ke Kantor, Polisi Bantah Lakukan Pemeriksaan Ilustrasi UMKM. (Foto: Antara)

MerahPutih.com- Media sosial diramaikan dengan adanya panggilan Kepolisian terhadap penggiat Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) di wilayah Jakarta Barat. Dalam surat panggilan tersebut, mereka diminta datang untuk dimintai keterangan oleh Polres Metro Jakarta Barat.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo memberikan, klarifikasi ditengah kontroversi soal pemanggilan itu dalam rangka memberikan edukasi.

"Salah satunya adalah membahas mengenai peraturan dan perijinan UMKM " kata Ady kepada wartawan, Minggu (17/10).

Baca Juga:

Pelaku UMKM Kini Bisa Konsultasi Bisnis dengan Mentor

Ady menjelaskan, kegiatan edukasi tersebut dalam upaya mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terlebih saat pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM.

Ady mencontohkan rilis Katadata Insight Center (KIC), mayoritas UMKM (82,9%) merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mengalami pertumbuhan positif.

"Kita edukasi kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) guna mendorong Program Pemulihan Ekonomi Nasional, " kata Ady.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Joko Dwi Harsono memastikan tak ada pemeriksaan. Pihaknya memberikan edukasi secara bertahap kepada pelaku usaha.

Ia memaparkan, hingga saat ini sebanyak 25 pelaku usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) telah memenuhi undangan untuk datang ke Polres Metro Jakarta Barat. langkah ini diambil guna melindungi hak masyarakat sebagai konsumen tidak terjadi akibat buruk terkait dengan kelayakan produk yang beredar dan di konsumsi oleh masyarakat (konsumen).

Dalam kegiatan edukasi yang diberikan berupa pemahaman tentang aturan dimana aturan tersebut juga untuk melindungi para konsumen.

"Khususnya terkait bahan makanan dan minuman yang diperjualbelikan dan layak untuk dikonsumsi," kata Joko

Selain itu, yang lebih penting para pelaku usaha UMKM tersebut dipandu bagaimana memperoleh izin yang diperlukan. Untuk UMKM sendiri pemerintah telah mempermudah dengan mengurus ijin PIRT (Perijinan Industri Rumah Tangga) melalui Dinas Kesehatan setempat.

Tangkapan layar UMKM dipanggi Polisi.
Tangkapan layar UMKM dipanggi Polisi.

"Jadi pemerintah sudah mengakomodir dan mempermudah dalam hal perijinan tersebut dalam rangka menggiatkan kembali usaha mikro yang sempat terpuruk selama pandemi ini. Ini juga bagian tugas Polri untuk mendukung kebijakan pemerintah dibidang ekonomi sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen, " jelas Joko.

Joko memastikan, pihaknya akan menjemput bola sebagai bentuk pelayanan Polri yaitu memberikan edukasi dengan mendatangi para pelaku usaha UMKM. Sehingga para pelaku usaha tetap bisa melakukan kegiatan ekonominya tanpa harus datang ke polres.

"Tidak ada penindakan disini, tapi lebih kepada edukasi dan memudahkan para pelaku UMKM bisa berkembang dengan baik," tambahnya.

Salah satu pelaku UMKM, Justice Taiwan Hoco mengapresiasi undangan Polri ini dan mengaku mendapat banyak informasi soal pengurusan izin terutama mengenai barang dagangan yang diperdagangkan berupa makanan dan minuman. (Knu)

Baca Juga:

Mayoritas Pelaku UMKM Ingin Memilih Bikin Produk Ramah Lingkungan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenhub Batasi Frekuensi Penerbangan Saat Larangan Mudik
Indonesia
Kemenhub Batasi Frekuensi Penerbangan Saat Larangan Mudik

Pada periode sebelum dan sesudah pelarangan mudik, Kemenhub telah melakukan pengetatan syarat pelaku perjalanan dalam negeri yang berlaku mulai 22 April – 5 Mei dan 18-24 Mei 2021.

Polda Jabar Gelar Pengamanan Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Indonesia
Polda Jabar Gelar Pengamanan Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

Pengamanan itu bakal dilakukan oleh tim gabungan

Jokowi: Saya Sering Dihina
Indonesia
Jokowi: Saya Sering Dihina

Hal itu dikatakan Jokowi ke Mahfud sebelum dirinya belum menjadi Menko Polhukam

Aparat Waspadai Adanya Propaganda untuk Ganggu PON Papua
Indonesia
Aparat Waspadai Adanya Propaganda untuk Ganggu PON Papua

Satuan Tugas (Satgas) Mandala II TA 2021 mendapat pembekalan untuk pengamanan Pekan Olah Raga Nasional (PON) yang akan berlangsung di Papua.

Miris, Pelajar Sekolah Dasar Sumbang Pasien COVID-19 Terbanyak di Usia Anak
Indonesia
Miris, Pelajar Sekolah Dasar Sumbang Pasien COVID-19 Terbanyak di Usia Anak

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan, anak rentang usia sekolah (0-18 tahun) menyumbang 8,87 persen kasus COVID-19 secara nasional.

Raffi Ahmad Cs Bebas dari Jeratan Hukum
Indonesia
Raffi Ahmad Cs Bebas dari Jeratan Hukum

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menjelaskan, alasan perkara ini hentikan karena tidak ditemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan kawan-kawan.

Gubernur Banten Perintahkan Pengawasan Sekolah Daring
Indonesia
Gubernur Banten Perintahkan Pengawasan Sekolah Daring

"Pendidikan tidak boleh berhenti. Kita pastikan anak-anak kita tetap bersekolah meskipun dengan daring. Karena pandemi ini masih menjadi penyebab,” kata Gubernur Banten Wahidin di Serang, Rabu (29/7).

Tangis Haru Warnai Kepergian Novel Baswedan Cs dari KPK
Indonesia
Tangis Haru Warnai Kepergian Novel Baswedan Cs dari KPK

Para pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) itu pamit dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.30 WIB.

Ogah Kasasi Vonis Pinangki, Kejagung Diduga Lakukan Disparitas Penegakan Hukum
Indonesia
Ogah Kasasi Vonis Pinangki, Kejagung Diduga Lakukan Disparitas Penegakan Hukum

Kejaksaan belum memutuskan mengajukan kasasi atas putusan banding terdakwa Pinangki karena masih menunggu salinan putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tapi, Jampidsus Ali Mukartono justru mempertanyakan mengapa selalu mengejar pemberitaan soal Pinangki.

Rp 2 Triliun Anggaran Kemenag Direalokasi untuk Penanganan COVID-19
Indonesia
Rp 2 Triliun Anggaran Kemenag Direalokasi untuk Penanganan COVID-19

Indonesia terus berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Seluruh upaya dikerahkan, termasuk dengan merealokasi sejumlah program dan anggaran.