Panggil Mahfud MD, Wapres Klaim Pembangunan di Papua Bakal Dimasifkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah). ANTARA/HO-Asdep KIP Setwapres

MerahPutih.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menerima Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (9/6), di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi usai pertemuan mengungkapkan, Menko Polhukam antara lain melaporkan mengenai persiapan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Termasuk kondisi keamanan di kedua provinsi tersebut dan rencana agar percepatan pembangunan kesejahteraan dapat segera terlaksana.

Baca Juga:

Wapres Sebut Persoalan Ketenagakerjaan Indonesia Semakin Kompleks

“Agar program-program yang sifatnya quick win dapat segera berjalan dan bisa segera menguntungkan untuk kesejahteraan di Papua (dan Papua Barat),” ujar Masduki.

Masduki menambahkan, akan ada rapat lanjutan yang berkaitan dengan rencana percepatan tersebut, khususnya terkait Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Jadi, Bappenas dan Kementerian Keuangan akan segera dipanggil oleh Wakil Presiden untuk kepentingan itu,” ujarnya.

Kemudian hasil pembahasan tersebut, imbuh Masduki, akan diangkat di dalam forum rapat terbatas.

“Apabila itu sudah terlaksana, maka tahap berikutnya insyaallah akan ada rapat terbatas yang akan dilaporkan ke Bapak Presiden,” tambahnya.

Masduki memaparkan, Wapres sangat memberikan perhatian penuh kepada kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Wapres juga berharap agar semua rencana terkait hal tersebut dapat segera direalisasikan.

“Karena yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Papua (dan Papua Barat) bisa segera sejahtera,” ujar Masduki mengutip pernyataan Wapres.

Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Antara).
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Antara).

Sebagai informasi, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Presiden menunjuk Wapres Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah dalam tim tersebut.

Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD merupakan salah satu anggota Dewan Pengarah.

Anggota Dewan Pengarah lainnya adalah Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Staf Presiden.

Selain itu, ada pula Ketua Harian yang juga merangkap anggota, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagaimana tertuang dalam Keppres, Dewan Pengarah bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat.

Baca Juga:

Komandan Separatis KNPB Penyebar Hoaks TNI-Polri Tembaki Warga Papua Diciduk

Sebelumnya, saat menyampaikan keterangan pers pada 19 Mei 2021 lalu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa kebijakan pemerintah secara umum di Papua dan Papua Barat adalah dengan tetap menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan, dan tanpa senjata.

“Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang berisi instruksi penanganan Papua dengan pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan yang komprehensif dan multidimensi,” ungkap Mahfud.

Kebijakan ini, dalam tataran teknisnya, antara lain afirmasi berupa Dana Otonomi Khusus (Otsus) hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan.

Dipaparkan Mahfud, Dana Otsus di Papua diberikan sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang rencananya akan ditingkatkan menjadi 2,2 persen. (Knu)

Baca Juga:

Mahasiswa Papua APN Dukung Perdamaian di Bumi Cendrawasih

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Robot Damkar Rp37 Miliar tak Beraksi saat Kejagung Terbakar, Ini Alasannya
Indonesia
Robot Damkar Rp37 Miliar tak Beraksi saat Kejagung Terbakar, Ini Alasannya

Satriadi beralaskan, robot pemadam itu tidak digunakan karena kebakaran di Kejagung terjadi di gedung dengan bangunan yang tinggi.

New Normal, Ini Yang Bakal Dilakukan Tjahjo Agar Kinerja ASN Efektif
Indonesia
New Normal, Ini Yang Bakal Dilakukan Tjahjo Agar Kinerja ASN Efektif

ASN harus menjadi pelopor dan teladan dalam penerapan normal baru (new normal) di Indonesia dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam tatanan normal baru.

Ridwan Kamil Prihatin Bupati Bandung Barat Diduga Korupsi Bantuan Sosial COVID-19
Indonesia
Ridwan Kamil Prihatin Bupati Bandung Barat Diduga Korupsi Bantuan Sosial COVID-19

Padahal, beberapa waktu lalu ada pertemuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan KPK dalam pencegahan korupsi.

Tak Keluarkan Peringatan Dini, BMKG Prakirakan Jakarta Cerah Berawan Hari Ini
Indonesia
Tak Keluarkan Peringatan Dini, BMKG Prakirakan Jakarta Cerah Berawan Hari Ini

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi bersuhu 25 hingga 30 derajat Celsius

Kuasa Hukum Minta RJ Lino Dibebaskan
Indonesia
Kuasa Hukum Minta RJ Lino Dibebaskan

Tim kuasa hukum Richard Joost (RJ) Lino meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan seluruh gugatan praperadilan.

Empat Kali Anies Ajukan Jual Saham Bir Tapi Dicuekin DPRD DKI
Indonesia
Empat Kali Anies Ajukan Jual Saham Bir Tapi Dicuekin DPRD DKI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah mengajukan sebanyak empat kali ke DPRD perihal penjualan saham minuman keras (miras) di PT Delta. Namun hingga kini belum ada jawaban dari Legislator DKI itu.

PLN Kian Terpuruk
Indonesia
PLN Kian Terpuruk

Proyek 35.000 MW belum rampung sepenuhnya tercatat progress proyek pembangunan pembangkit yang telah beroperasi mencapai 8.137 MW atau sebesar 23 persen per Juni 2020. Namun, kondisi PLN sudah kelebihan pasokan.

Pasar Harjodaksino Ditutup akibat COVID-19, Pedagang Tetap Nekat Jualan
Indonesia
Pasar Harjodaksino Ditutup akibat COVID-19, Pedagang Tetap Nekat Jualan

Pedagang berpindah berjualan di sepanjang Jalan Ir Soekarno, Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Politisi PAN Desak Anies Pasang Internet Gratis di Pemukiman Kumuh DKI
Indonesia
Politisi PAN Desak Anies Pasang Internet Gratis di Pemukiman Kumuh DKI

Tak semua orang tua mampu menyediakan paket internet untuk anaknya belajar.

Hasil Tes GeNose Tidak Berlaku Bagi Warga Dari Sumatera ke Jawa
Indonesia
Hasil Tes GeNose Tidak Berlaku Bagi Warga Dari Sumatera ke Jawa

Dengan melakukan tes antigen di daerah asal, pelaku perjalanan mencegah potensi terjadinya kerumunan di pelabuhan. Karena kerumunan dapat menjadi pusat penularan COVID-19.