Pandji Unggah Foto Selfie Bareng Lem Aibon, Apa Respons Anies? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Komika Pandji Pragiwaksono mengunggah foto selfie bareng lem aibon sambil memention Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Lalu, apa respons Anies?

Mantan Jubir Timses Anies-Sandi itu memposting foto selfie sambil memegang lem Aica Aibon

Baca Juga

Begini Klarifikasi Anies Baswedan Terkait Anggaran Selangit Lem Aibon dan Bolpoin

"Halo Mas @aniesbaswedan," tulis Pandji, Minggu (8/12)

Seperti diketahui, anggaran lem aibon sebesar Rp 82 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 sempat menjadi pergunjingan di masyarakat.

Mendapatkan 'serangan' dari Pandji, Anies merespons tweet tersebut dengan singkat

"Anda mau masuk #tweetjahat ya?" tulis Anies.

Tweet jahat adalah salah satu strategi Timses Anies-Sandi di Pilgub DKI Jakarta 2017 yang berupa video untuk menanggapi sejumlah tweet akun di media sosial yang memfitnah Anies-Sandi. Kemudian, video itu diunggah ke akun medsos kampanye pasangan yang menumbangkan Ahok-Djarot.

Baca Juga

Polemik Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin, Anies: Sistemnya Digital Tapi Tidak Smart

"Tujuannya menunjukkan ini loh kita ini santai saja terhadap segala macam fitnah, serangan baik-baik aja, bukan barang baru. Jadi bahkan kita bilang, kita ini fokus bangun warga Jakarta kok. Dan ini bagian yang normal saja, nggak usah dimasukin hati, santai saja, jawabnya juga guyonan," kata Anies pada Rabu (22/3). (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kehadiran Wakapolri di Pernikahan Eks Kapolsek Kembangan Menuai Kritik Tajam
Indonesia
Kehadiran Wakapolri di Pernikahan Eks Kapolsek Kembangan Menuai Kritik Tajam

Komitmen tegas sebagai sebuah institusi ternyata tidak dipatuhi oleh oknum anggota penegak hukum kepolisian itu sendiri.

Menag Gus Yaqut Punya Tugas Berat Meredam Intoleransi
Indonesia
Menag Gus Yaqut Punya Tugas Berat Meredam Intoleransi

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mewanti-wanti jangan sampai perlakuan diskriminatif atas nama agama justru muncul dari Kemenag.

Rezim Jokowi Dinilai Tabrak UU Tempatkan Jenderal Polisi Aktif di Kementerian
Indonesia
Rezim Jokowi Dinilai Tabrak UU Tempatkan Jenderal Polisi Aktif di Kementerian

setidaknya ada tiga jenderal polisi aktif duduk di kementerian.

Suharso Monoarfa Terpilih Jadi Ketum PPP
Indonesia
Suharso Monoarfa Terpilih Jadi Ketum PPP

Suharso Monoarfa terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Muktamar IX di Makassar.

 [HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Akhirnya Berikan Kuota 10 GB Gratis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Akhirnya Berikan Kuota 10 GB Gratis

“Kalau pun gratis 10 GB, itu untuk kampus yang bekerja sama dengan kami,” ungkapnya kepada wartawam melalui sambungan telepon.

Kementerian BUMN Berharap Penangkapan Maria Lumowa Bisa Kembalikan Kerugian BNI
Indonesia
Kementerian BUMN Berharap Penangkapan Maria Lumowa Bisa Kembalikan Kerugian BNI

Maria bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan BNI.

Gegara Bus DKI, Penumpukan Penumpang di Stasiun Bogor Berkurang
Indonesia
Gegara Bus DKI, Penumpukan Penumpang di Stasiun Bogor Berkurang

Pemprov DKI menyediakan 50 bus gratis untuk mengangkut warga di wilayah Bogor, Depok, Tangerang (Bodetabek)

Kisah Polwan yang Rela Tinggalkan Waktu Keluarga untuk Berjibaku Tekan Penyebaran Corona
Indonesia
Kisah Polwan yang Rela Tinggalkan Waktu Keluarga untuk Berjibaku Tekan Penyebaran Corona

Perempuan yang lama bertugas di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ini mengaku, saban pagi mesti berangkat dari rumah tanpa perlu berlama-lama bersama ketiga buah hatinya.

Kasus Gratifikasi THR yang Diduga Libatkan Rektor UNJ Dinilai Memalukan
Indonesia
Kasus Gratifikasi THR yang Diduga Libatkan Rektor UNJ Dinilai Memalukan

Gratifikasi tersebut diduga berasal dari Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin untuk diberikan kepada pejabat tinggi di Kemendikbud.

 Klaim Kecolongan, Fraksi Golkar Tarik Dukungan RUU Ketahanan Keluarga
Indonesia
Klaim Kecolongan, Fraksi Golkar Tarik Dukungan RUU Ketahanan Keluarga

Nurul menilai RUU Ketahanan Keluarga terlalu jauh mengintervensi urusan domestik sebuah keluarga. Atas dasar itu, Fraksi Partai Golkar secara tegas menarik dukungan terhadap RUU tersebut.