Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2020
Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id)

Hari ini, genap satu tahun Presiden Joko Widodo yang berduet dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rakyat Indonesia. Enam tahun memerintah, setelah 5 tahun sebelumnya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jokowi-Ma'ruf dihadapkan dengan berbagai persoalan.

Sudah hampir 8 bulan di satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, rakyat Indonesia dihadapkan pada pandemi COVID-19. Bukan hanya masalah kesehatan yang menjangkiti warga, tetapi masalah ekonomi dan sosial masyarakat juga sangat terpengaruh akibat pandemi ini.

Resesi ekonomi di depan mata, daya beli masyarakat yang menurun, pemutusan hubungan kerja yang terus berlangsung, penganguran, dan kemiskinan yang meningkat karena pandemi ini terus menghatui rakyat.

Baca Juga:

Catatan Hukum dan HAM Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, masyarakat berkemampuan ekonomi menengah ke bawah termasuk masyarakat rentan miskin, menjadi kelompok masyarakat atau lapisan sosial yang akan paling terdampak oleh resesi ekonomi. Masyarakat yang termasuk dalam kelompok 40 persen terbawah akan sangat terdampak resesi.

Di bidang hukum, pelemahan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tetap menjadi sorotan publik. UU KPK ini sudah hampir satu tahun tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK), yang diajukan masyarakat sipil dan mantan pimpinan KPK.

Ditambah, dengan UU Cipta Kerja yang merupakan usulan pemerintah dan sudah disahkan DPR menuai pro dan kontrak yang mengakibatkan unjuk rasa diberbagai wilayah di saat pandemi. UU ini dinilai berbagai ormas Islam, seperti MUI, Muhammadiyah dan NU bakal merugikan masa depan warga Indonesia.

"Sumber kegaduhan antara lain tak adanya naskah asli UU OBL yang telah ditandatangani DPR dan Pemerintah, aneka versi yang beredar semakin memperburuk suasana," ujar Waketum MUI Muhyiddin Junaidi.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebut tren kepuasan kinerja Jokowi cenderung stagnan. Tercatat persentase kepuasan kinerja Presiden Jokowi selama September tahun ini sebesar 68,3 persen.

Sejak Jokowi menjabat pada periode pertama, Indikator mencatat kepuasan terendah terhadap kinerja Jokowi terjadi pada Juni 2015, yakni sebesar 40,7 persen. Sementara, untuk persentase kepuasan tertinggi kinerja Jokowi sejak periode pertama, menurut data Indikator, yaitu pada September 2018 dengan angka 72,4 persen.

Jokowi
Presiden Jokowi dan para menteri. (Foto: setkab.go.id).

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit yaitu pandemi COVID-19 dan diharapkan dapat melaluinya dengan baik.

"Kalau kita semua paham apa yang kita hadapi maka saya yakin dan percaya kita bisa menyelesaikan dan menuntaskan masa-masa itu dengan baik," ujarnya.

Ia menilai, agar visi-misi Presiden bisa dijalankan dengan baik terutama saat menghadapi pandemi ini agar program pembangunan sudah berjalan cukup baik terus disinkronkan dan diselaraskan saja agar lebih harmonis.

"Hubungan kerja antar-menteri agar lebih bersinergi untuk melaksanakan visi-misi Presiden," kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Baca Juga:

Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf, Massa Bakal Diarahkan ke Patung Kuda

#Jokowi #KH Ma'ruf Amin
Bagikan
Bagikan