Pandangan Pengamat Politik soal Jokowi Larang Menteri Suarakan Penundaan Pemilu Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan pers terkait Cuti Bersama Idul Fitri 1443 Hijriah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/4). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo akhirnya bersuara terkait isu penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatannya. Kepala Negara menegaskan tidak boleh ada lagi anggota menteri kabinet yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

Baca Juga

Politikus PKB Minta Menteri Patuh Jokowi soal Larangan Bicara Penundaan Pemilu

Menanggapi pernyataan Jokowi, pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan, larangan presiden itu sangat jelas dan konkrit, sekaligus menunjukkan kekecewaan Jokowi pada anak buahnya yang beberapa belakangan ini mewacanakan penundaan pemilu.

"Contoh pesan tersirat, memiliki big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda," kata Emrus kepada MerahPutih.com, Rabu (6/4).

Analis Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) ini berpandangan, ketegasan Jokowi ini sangat konsisten dengan pernyataanya sebelumnya terkait hal yang sama.

"Ketika itu ia mengatakan. Ada tiga, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," papar Emrus mencontohkan omongan Jokowi.

Baca Juga

Jokowi Larang Menteri Suarakan Penundaan Pemilu, Fadli Zon: Itu Langkah Bijak

Karena itu, menurut Emrus, menteri yang merasa ditegor, sejatinya harus mengundurkan diri saja dari jabatannya, jika masih punya "muka". Lain halnya jika sudah tidak punya "muka".

Dugaan dia, ada dua menteri yang disinggung Jokowi. Pertama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang intensitas menyatakan penundaan pemilu dan atau perpanjangan masa jabatan presiden ke ruang publik.

Sedangkan satu lagi menteri yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang menyampaikan subyek yang relatif sama ke ruang publik, namun dengan gradasi sangat rendah.

"Sebab, ucapannya itu tidak agenda politik di fraksinya di Senayan. Bisa jadi menteri yang bersangkutan hanya sekedar menyampaikan pesan dari orang/aktor politik yang mempunyai motif komunikasi politik pragmatis," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Jokowi Tetapkan Cuti Bersama Idul Fitri 29 April-6 Mei 2022

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Naik Terus, Kasus COVID-19 di Indonesia Bertambah 2.881 Hari Ini
Indonesia
Naik Terus, Kasus COVID-19 di Indonesia Bertambah 2.881 Hari Ini

Bahkan, pada Kamis (7/7) tercatat mengalami kenaikan sebanyak 2.881 kasus baru Corona.

LPSK Siap Lindungi Saksi dan Korban Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat
Indonesia
LPSK Siap Lindungi Saksi dan Korban Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat

LPSK mendukung kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini

Survei: Kinerja Jokowi-TNI Peroleh Nilai Tertinggi dan DPR-DPD Terendah
Indonesia
Survei: Kinerja Jokowi-TNI Peroleh Nilai Tertinggi dan DPR-DPD Terendah

Dalam survei key opinion leader (KOL) dari 270 tokoh yang tersebar di 34 provinsi, kata Rio, kinerja presiden dan wakil presiden diberi nilai atau skor 7,01.

Pemerintah Diminta Atasi Kesenjangan Pendidikan di Indonesia
Indonesia
Pemerintah Diminta Atasi Kesenjangan Pendidikan di Indonesia

Kesenjangan di bidang pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi mendapat sorotan dari Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti. Menurutnya, masalah yang muncul antara lain biaya kuliah sangat mahal.

Pasca Dilantik, Komisioner Bawaslu Segera Lakukan Evaluasi Internal
Indonesia
Pasca Dilantik, Komisioner Bawaslu Segera Lakukan Evaluasi Internal

Tugas berat menanti anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru saja dilantik. Anggota Rahmat Bagja menyebut dirinya bersama dengan empat orang lainnya yang juga telah dilantik akan langsung melakukan evaluasi.

Sudah Ada 252 BLU, Pemerintah Dirikan BLU Borobudur
Indonesia
Sudah Ada 252 BLU, Pemerintah Dirikan BLU Borobudur

252 BLU berada di 21 K/L (kementerian/lembaga) dengan aset kelolaan sebesar Rp 888 triliun dan total pendapatan Rp 96 triliun.

3.393 Orang Terinfeksi COVID-19 Dalam Sehari
Indonesia
3.393 Orang Terinfeksi COVID-19 Dalam Sehari

Penambahan kasus baru COVID-19 kembali terjadi di tanah air. Hingga Senin (18/7) ada tambahan 3.393 kasus baru corona. Sehingga total menjadi 6.138.346 kasus positif Corona.

Pintu Masuk ke Bali Diperketat
Indonesia
Pintu Masuk ke Bali Diperketat

"Yang pasti kita melakukan peningkatan pengamanan wilayah, situasi di Bali. Kita selalu berkoordinasi dengan Densus 88 Mabes Polri yang ada di wilayah Bali," ucap Bayu

Koalisi Kawal Pemilu 2024 Soroti Pansel  KPU-Bawaslu Tidak Sesuai Aturan
Indonesia
Koalisi Kawal Pemilu 2024 Soroti Pansel KPU-Bawaslu Tidak Sesuai Aturan

Dalam Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan komposisi tim seleksi KPU dan Bawaslu berasal dari perwakilan unsur pemerintah sebanyak tiga orang, perwakilan unsur masyarakat empat orang, dan perwakilan unsur akademisi empat orang.

Komposisi Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara
Indonesia
Komposisi Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara

Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 menetapkan 30 nama anggota DPR RI sebagai panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN).