Pandangan Mahfud Terkait Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkostitusional Bersayarat dan perintahkan pembuat aturan selambat-lambatnya dua tahun untuk memperbaiki UU yang dikenal dengan Omnibus Law tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menjelaskan putusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat tak menjadikan undang-undang tersebut inkonstitusional.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Jokowi: Seluruh Materi dan Substansi Tetap Berlaku

Dia menegaskan UU Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional hanya apabila pemerintah tidak memperbaikinya dalam kurun 2 tahun.

"Itu bunyi vonisnya," kata Mahfud dalam keterangan videonya, Minggu (5/11).

Mahfud menambahkan, dalam amar putusan itu bahwa dalam waktu 2 tahun undang-undang ini masih berlaku. Permintaan MK hanya meminta pemerintah diperintahkan untuk memperbaiki prosedur.

"Undang-undang tersebut berlaku dengan catatan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis," imbuh Mahfud yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Baca Juga:

Jokowi Ajukan Revisi UU Cipta Kerja di Prolegnas Prioritas 2022

Mahfud pun menegaskan bahwa pemerintah telah memutuskan tidak mengeluarkan kebijakan strategis selama UU Cipta Kerja dalam masa perbaikan.

Namun, dia menekankan, pemerintah masih boleh mengeluarkan kebijakan yang bersifat teknis dan administratif.

"Selama atau di dalam 2 tahun ada kebijakan yang dikeluarkan lagi tentu tidak boleh strategis, tapi kebijakan yang sifatnya operasional saja, teknis administrasi," tuturnya.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku

Ia lantas meminta masyarakat tak reaktif menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menurut dia, yang membuat putusan MK menjadi ramai bukan soal vonisnya tapi teori putusannya.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang putusan MK pada 25 November lalu, DPR dan pemerintah diminta memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Bila tidak diperbaiki, UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemensos Salurkan Bantuan ke Pengungsi Yalimo Papua
Indonesia
Kemensos Salurkan Bantuan ke Pengungsi Yalimo Papua

Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik untuk para pengungsi di pengungsian Yalimo, Papua, Senin (5/7) pagi.

Alasan Polisi Belum Periksa Haris Azhar dan Fatia 'KontraS'
Indonesia
Alasan Polisi Belum Periksa Haris Azhar dan Fatia 'KontraS'

Luhut telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya

Stok Habis, Pemerintah Diminta Kerja Ekstra Distribusikan Vaksin ke Daerah
Indonesia
Stok Habis, Pemerintah Diminta Kerja Ekstra Distribusikan Vaksin ke Daerah

Saat ini, kondisi darurat dan tingkat kematian akibat COVID-19 masih tinggi, karena banyak masyarakat yang belum divaksin.

Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Dekati 4 Juta
Indonesia
Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Dekati 4 Juta

Indonesia juga menempati posisi enam besar di dunia dalam jumlah suntikan

RSDC Wisma Atlet Rawat 4.814 pasien COVID-19
Indonesia
RSDC Wisma Atlet Rawat 4.814 pasien COVID-19

Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran hingga Selasa (1/2) mencapai 4.814 orang.

Pasien di IGD dan Wisma Atlet Jakarta Mulai Menurun
Indonesia
Pasien di IGD dan Wisma Atlet Jakarta Mulai Menurun

"IGD-IGD sekarang ruangannya banyak yang kosong, sudah mulai ada ruang kosong di IGD kita,” ujar Anies

Hari Ini Buruh Kembali Geruduk Kantor Anies
Indonesia
Hari Ini Buruh Kembali Geruduk Kantor Anies

Kenaikan UMP sebesar 0,8 persen itu masih dinilai buruh terlalu kecil.

DPRD DKI Soroti Lemahnya Serapan PMD Tujuh BUMD
Indonesia
DPRD DKI Soroti Lemahnya Serapan PMD Tujuh BUMD

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mengkritik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang loyo dalam menyerap penyerapan penanaman modal daerah (PMD).

Akademisi IPB Nilai Airlangga Salah Jurus Redam Gejolak Harga Minyak Goreng
Indonesia
Akademisi IPB Nilai Airlangga Salah Jurus Redam Gejolak Harga Minyak Goreng

Airlangga Hartarto dinilai gagal mengorkestrasi kebijakan terkait stabilitas minyak goreng karena pendekatan yang dipakai keliru.

Pemasok Gas Medis di Bandung Naikkan Produksi 1.100 Tabung per Hari
Indonesia
Pemasok Gas Medis di Bandung Naikkan Produksi 1.100 Tabung per Hari

Kini, dalam satu hari PT. Aneka Gas Industri sudah bisa memproduksi 1.100 tabung berkapasitas 6 meter kubik.