Pancing Kontroversi dan Kegaduhan, Pembahasan RUU Cipta Kerja Harusnya Dihentikan Sejumlah pengunjuk rasa dari sejumlah organisasi buruh melakukan aksi damai menolak Omnibus Law' RUU Cipta Lapangan Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana

Merahputih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menyebut, DPR mestinya mendengar gelombang protes dari publik yang menolak pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja di tengah wabah COVID-19.

Ia menilai, rencana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR pada (30/4/2020) sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang mulai dibahas oleh DPR seharusnya tak perlu jika DPR lebih peka.

"DPR mesti mendengar aspirasi publik ya karena bagaimanapun juga gelombang protes dari publik terhadap RUU Cipta Kerja ini tidak sedikit," kata Wempy kepada wartawan, Senin (20/4).

Baca Juga:

BEM SI Nilai Pemerintah Abaikan Hak Publik soal Omnibus Law

Menurutnya, sikap DPR yang ngotot membahas RUU Cipta Kerja ini menimbulkan kesan bahwa DPR hanya mengakomodasi kepentingan kelompok kapitalis dan mengabaikan aspirasi publik.

Ia menekankan, DPR mesti memasang kuping untuk mendengar aspirasi publik, sehingga arus bawah yang menghendaki bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja ini tidak sekedar akan dibahas demi kepentingan elit.

"Karena kesan yang terjadi itu kan akomodasi kelompok elit, para kelompok kapitalis," ujarnya.

Wempy menilai, wajar jika kaum buruh yang merasa dirugikan ingin melakukan aksi protes sebagai respon atas sikap DPR yang tidak mengakomodir tuntutan mereka soal RUU Cipta Kerja.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) bakal menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi bertajuk #GejayanMemanggil ini digelar di Sleman, Yogyakarta, Senin (9/3).
Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) bakal menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi bertajuk #GejayanMemanggil ini digelar di Sleman, Yogyakarta, Senin (9/3). Foto: Net

Dengan demikian Said Iqbal dan kawan-kawan sebagai orang yang dirugikan dari hadirnya rancangan undang-undang tersebut merespon, merespon apa yang dibuat DPR.

"Jadi apa yang dibuat oleh Said Iqbal itu kan itu adalah klimaks dari pada situasi yang selama ini yang dilihat bahwa DPR ngotot membahas tanpa mendengarkan apa tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat," tandasnya.

Respon buruh itu, lanjut Direktur Indopolling Network ini, mestinya ditanggapi DPR dengan menunda atau menahan pembahasan RUU Cipta Kerja.

"Nah respon ini mesti ditanggapi DPR, tanggapi apa? Mestinya di-hold dulu?pembahasan ini sembari menunggu masukan dari teman-teman yang saat ini sedang fokus untuk menghadapi wabah Covid-19," pungkas Wempy.

Sebelumnya diberitakan, KSPI dan serikat buruh lainnya berencana menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR dan Kantor Kemenko Perekonomian, pada (30/4), dengan melibatkan puluhan ribu massa.

Baca Juga

Kritik Omnibus Law, Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter

Rencana aksi KSPI cs ini sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang mulai dibahas DPR. Selain itu, KSPI juga akan menuntut agar tidak ada PHK selama pandemi corona.

"Tuntutan dalam aksi ini adalah tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, setop PHK, dan liburkan buruh dengan upah penuh selama pandemi corona berlangsung," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis pada Kamis (16/4). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kuasa Hukum: Pinangki Tidak Tahu Menahu Soal Action Plan
Indonesia
Kuasa Hukum: Pinangki Tidak Tahu Menahu Soal Action Plan

Tim kuasa hukum Pinangki Sirna Malasari membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) menerima uang sebesar USD500.000 dari Djoko Tjandra.

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Indonesia Masih Perlu Tingkatkan Kemampuan SDM-nya
Indonesia
Hadapi Revolusi Industri 4.0, Indonesia Masih Perlu Tingkatkan Kemampuan SDM-nya

Bambang menilai kurikulum pendidikan kejuruan masih perlu disesuaikan

11 Anak Buah John Kei Masih Buron
Indonesia
11 Anak Buah John Kei Masih Buron

Pemeriksaan terhadap T diketahui ada 10 DPO yang diduga terlibat di TKP Klaster Australia, Perumahan Green Lake, Cipondoh, Tangerang.

170 Sekolah di Bogor Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka
Indonesia
170 Sekolah di Bogor Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

Uji coba tersebut dilaksanakan selama satu bulan

Berkaca dari Pertarungan Ahok-Anies, Anak Jokowi Bisa Terjungkal Jika Terlalu Percaya Diri
Indonesia
UU Ciptaker Tak Perlu Direvisi Meski 'Typo', Pemerintah-DPR Diminta Koordinasi
Indonesia
UU Ciptaker Tak Perlu Direvisi Meski 'Typo', Pemerintah-DPR Diminta Koordinasi

Karena yang diubah hanya pada kesalahan ketik saja, bukan pada subtansi undang-undang

Ini Jadwal Masuk Sekolah Tatap Muka di Yogyakarta
Indonesia
Ini Jadwal Masuk Sekolah Tatap Muka di Yogyakarta

Pembukaan sekolah tatap muka di seluruh Yogyakarta menunggu hasil evaluasi risiko penularan COVID-19 di perguruan tinggi.

Polisi Hadirkan Lebih dari 25 Saksi Saat Rekonstruksi di Tol Japek
Indonesia
Pemerintah Diminta Investigasi Meninggalnya ABK WNI di Kapal Tiongkok
Indonesia
Pemerintah Diminta Investigasi Meninggalnya ABK WNI di Kapal Tiongkok

Cuplikan adegan-adegan pelarungan ketiga WNI itu ramai dibahas di dunia maya

Bawaslu Janji Awasi Ketat Kampanye di Media Sosial
Indonesia
Bawaslu Janji Awasi Ketat Kampanye di Media Sosial

Pengawasan media sosial atau medsos menjadi tantangan bagi seluruh jajaran pengawas di pelosok Indonesia.