PAN Yakin Mayoritas Fraksi di Parlemen Dukung Revisi UU ITE Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Dewanto Samodro

MetahPutih.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut Saleh, urgensi perubahan UU ITE sudah dirasakan oleh semua fraksi yang ada di DPR. Sehingga, ia berkeyakinan mayoritas fraksi akan mendukung revisi UU ITE tersebut.

"Fraksi PAN tentu senang jika pemerintah menginisiasi perubahan UU ITE tersebut. Jadi, kalau nanti ada usulan itu, diyakini akan disetujui mayoritas fraksi," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/2).

Baca Juga:

Pimpiman DPR Sambut Baik Usul Jokowi Revisi UU ITE

Saleh mengatakan, para pakar hukum sudah mengungkapkan bahwa terdapat pasal karet dalam UU ITE. Masyarakat juga banyak menjadi korban akibat penggunaan pasal-pasal karet tersebut.

"Tidak hanya itu, aturan yang diatur tersebut juga ternyata sudah diatur di dalam KUHP. Setidaknya, substansinya sama," ujarnya.

Saleh menjelaskan, biasanya jika pemerintah yang mengusulkan untuk melakukan revisi UU, maka birokrasi pelaksanaannya akan lebih mudah dan tidak berbelit.

"Apalagi, substansi perubahannya sudah jelas. Di DPR tentu tidak akan banyak dipersoalkan lagi," imbuhnya.

Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan secara langsung beroperasinya Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur, Minggu. (Rangga Pandu Asmara Jingga)
Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan secara langsung beroperasinya Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur, Minggu. (Rangga Pandu Asmara Jingga)

Meski demikian, kata Saleh, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan revisi UU ITE.

Pertama, perubahan tersebut harus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada.

"Sebab teknologi informasi ini perubahannya sangat cepat. Kalau mau direvisi, sekalian disesuaikan dengan perkembangan IT kontemporer. Termasuk perkembangan media-media sosial," kata Saleh.

Baca Juga:

Jokowi Usul ke DPR Hapus Pasal Karet di UU ITE

Anggota Komisi IX DPR ini mengingatkan, jangan sampai ada pasal-pasal karet lain yang mudah menjerat seperti sebelumnya. Apalagi, di masa pandemi masyarakat banyak beraktivitas dengan menggunakan internet.

Sedangkan yang kedua, Saleh melanjutkan, revisi UU ITE harus diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi. Bukan penekanan pada upaya pemidanaan. Hal yang berkaitan dengan aturan pidana, sebaiknya diatur di dalam KUHP.

"Kalau persoalan penipuan, penghinaan, penghasutan, adu domba, penyebaran data yang tidak benar, dan lain-lain, cukup diatur di KUHP. Dengan begitu, implementasi UU ITE lebih mudah. Tidak ada tumpang tindih," pungkas Saleh. (Pon)

Baca Juga:

PKS Setuju Usul Jokowi Revisi UU ITE: Jangan Hanya Move Politik Kosong Belaka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Datangi Kantor Menkumham Yasonna, AHY Bawa Bukti KLB Moeldoko Abal-abal
Indonesia
Datangi Kantor Menkumham Yasonna, AHY Bawa Bukti KLB Moeldoko Abal-abal

Kehadiran AHY untuk menyampaikan surat keberatan atas diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang disebutnya ilegal dan abal-abal.

436 Rumah Warga Terkena Dampak Banjir di Jember
Indonesia
436 Rumah Warga Terkena Dampak Banjir di Jember

Banjir hingga ketinggian lebih dari satu meter. yang terjadi di Jember, Jawa Timur. Akibatnya, 436 rumah warga di daerah aliran sungai (DAS) Bedadung terkena dampaknya.

Komnas HAM Sebut Penembakan 4 Anggota FPI Pelanggaran HAM
Indonesia
Komnas HAM Sebut Penembakan 4 Anggota FPI Pelanggaran HAM

Komnas HAM memaparkan hasil investigasi peristiwa tewasnya enam laskar FPI pada 27 November 2020 lalu. Hasilnya, Komnas HAM menyatakan tewasnya 4 orang laskar FPI merupakan pelanggaran HAM.

Eks Anak Buah Anies Baswedan Didakwa Rugikan Negara Rp 152 Miliar
Indonesia
Eks Anak Buah Anies Baswedan Didakwa Rugikan Negara Rp 152 Miliar

Eks Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan didakwa melakukan korupsi pengadaan tanah di Munjul mengakitbakan kerugian negara sebesar Rp 152,5 miliar.

Sektor Pertanian Jawa Barat Diharapkan Tidak Kena Refocusing Anggaran
Indonesia
Sektor Pertanian Jawa Barat Diharapkan Tidak Kena Refocusing Anggaran

Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta tidak melakukan refocusing anggaran pada sektor pertanian.

Tito Karnavian Usulkan Sinkronisasi Dalam Skema Pemberian Bansos
Indonesia
Tito Karnavian Usulkan Sinkronisasi Dalam Skema Pemberian Bansos

Karena, daerah tingkat I dan tingkat II, dan desa memiliki anggaran tersendiri

Sekat Pemudik, Pemkot Bandung Siapkan 8 Titik Cek Poin
Indonesia
Sekat Pemudik, Pemkot Bandung Siapkan 8 Titik Cek Poin

"Kita sudah sangat siap termasuk ada posko utama di Cikapayang,” ucap Ema di Taman Sejarah Kota Bandung, Kamis (29/4).

Malaysia dan Singapura Ikut Bantu Pencarian KRI Nanggala 402
Indonesia
Malaysia dan Singapura Ikut Bantu Pencarian KRI Nanggala 402

Malaysia dan Singapura menawarkan bantun untuk ikut mencari KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali utara, Rabu (21/4.

Ini Kendala Sulitnya Aparat Tangkap KKB Papua
Indonesia
Ini Kendala Sulitnya Aparat Tangkap KKB Papua

Mabes Polri menegaskan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang belakangan menebar aksi teror di Kabupaten Puncak, Papua sudah teridentifikasi.

Kesalahan Pemerintah di UU Cipta Kerja Cederai Moralitas Demokrasi
Indonesia
Kesalahan Pemerintah di UU Cipta Kerja Cederai Moralitas Demokrasi

"Proses legislasi itu bukan sekadar urusan administrasi, tetapi perwujudan konkret "demokrasi perwakilan". Ada moralitas demokrasi yang tercederai di sini," kata Bivitri