PAN Yakin Mayoritas Fraksi di Parlemen Dukung Revisi UU ITE Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Dewanto Samodro

MetahPutih.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut Saleh, urgensi perubahan UU ITE sudah dirasakan oleh semua fraksi yang ada di DPR. Sehingga, ia berkeyakinan mayoritas fraksi akan mendukung revisi UU ITE tersebut.

"Fraksi PAN tentu senang jika pemerintah menginisiasi perubahan UU ITE tersebut. Jadi, kalau nanti ada usulan itu, diyakini akan disetujui mayoritas fraksi," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/2).

Baca Juga:

Pimpiman DPR Sambut Baik Usul Jokowi Revisi UU ITE

Saleh mengatakan, para pakar hukum sudah mengungkapkan bahwa terdapat pasal karet dalam UU ITE. Masyarakat juga banyak menjadi korban akibat penggunaan pasal-pasal karet tersebut.

"Tidak hanya itu, aturan yang diatur tersebut juga ternyata sudah diatur di dalam KUHP. Setidaknya, substansinya sama," ujarnya.

Saleh menjelaskan, biasanya jika pemerintah yang mengusulkan untuk melakukan revisi UU, maka birokrasi pelaksanaannya akan lebih mudah dan tidak berbelit.

"Apalagi, substansi perubahannya sudah jelas. Di DPR tentu tidak akan banyak dipersoalkan lagi," imbuhnya.

Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan secara langsung beroperasinya Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur, Minggu. (Rangga Pandu Asmara Jingga)
Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan secara langsung beroperasinya Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur, Minggu. (Rangga Pandu Asmara Jingga)

Meski demikian, kata Saleh, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan revisi UU ITE.

Pertama, perubahan tersebut harus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada.

"Sebab teknologi informasi ini perubahannya sangat cepat. Kalau mau direvisi, sekalian disesuaikan dengan perkembangan IT kontemporer. Termasuk perkembangan media-media sosial," kata Saleh.

Baca Juga:

Jokowi Usul ke DPR Hapus Pasal Karet di UU ITE

Anggota Komisi IX DPR ini mengingatkan, jangan sampai ada pasal-pasal karet lain yang mudah menjerat seperti sebelumnya. Apalagi, di masa pandemi masyarakat banyak beraktivitas dengan menggunakan internet.

Sedangkan yang kedua, Saleh melanjutkan, revisi UU ITE harus diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi. Bukan penekanan pada upaya pemidanaan. Hal yang berkaitan dengan aturan pidana, sebaiknya diatur di dalam KUHP.

"Kalau persoalan penipuan, penghinaan, penghasutan, adu domba, penyebaran data yang tidak benar, dan lain-lain, cukup diatur di KUHP. Dengan begitu, implementasi UU ITE lebih mudah. Tidak ada tumpang tindih," pungkas Saleh. (Pon)

Baca Juga:

PKS Setuju Usul Jokowi Revisi UU ITE: Jangan Hanya Move Politik Kosong Belaka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadi Tersangka KPK, Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan Anaknya Kompak Sakit
Indonesia
Jadi Tersangka KPK, Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan Anaknya Kompak Sakit

Tim penyidik akan melakukan penjadwalan dan pemanggilan ulang

Pemangkasan Eselon PNS Bikin Pemerintah Hemat Rp5 Triliun Lebih
Indonesia
Pemangkasan Eselon PNS Bikin Pemerintah Hemat Rp5 Triliun Lebih

Kemenpan-RB harus menata proses tersebut bersama Kementerian Keuangan

DPRD Minta Anies Rombak Hotel Melati Jadi Ruang Perawatan Pasien COVID-19
Indonesia
DPRD Minta Anies Rombak Hotel Melati Jadi Ruang Perawatan Pasien COVID-19

Pemrov DKI Jakarta diminta untuk bertindak cepat dalam mengantisipasi semakin menipisnya ruang perawatan bagi pasien COVID-19.

Hindari Preseden Buruk di Kasus Syekh Ali Jaber, MPR: Keterbukaan Ini Penting
Indonesia
Hindari Preseden Buruk di Kasus Syekh Ali Jaber, MPR: Keterbukaan Ini Penting

Syarief Hasan menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas kejadian yang menimpa Syekh Ali Jaber

Penyelam Polri dan Pasukan Elite TNI Diterjunkan ke Lokasi Jatuh Sriwijaya Air
Indonesia
Penyelam Polri dan Pasukan Elite TNI Diterjunkan ke Lokasi Jatuh Sriwijaya Air

Pasukan elite TNI dari Kopaska dan Denjaka ikut diturunkan mencari korban dan puing Pesawat Sriwijaya Air yang diduga jatuh di sekitar Pulau Laki.

Cuaca Ekstrem Akibat La Nina, Pemkot Solo Siaga Bencana
Indonesia
Cuaca Ekstrem Akibat La Nina, Pemkot Solo Siaga Bencana

"Sesuai prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) ada potensi ancaman bencana yang bakal terjadi akibat fenomena La Nina di tanah air. Kami perlu melakukan kesiapsiagaan mulai dari sekarang," ujar Ade

Geledah Bekas Markas FPI, Densus 88 Temukan Benda Mencurigakan
Indonesia
Geledah Bekas Markas FPI, Densus 88 Temukan Benda Mencurigakan

Densus 88 Antiteror menemukan beberapa barang bukti mencurigakan dari bekas markas FPI di Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pasca penangkapan Munarman.

Sambangi KPK, Kapolri Ucapkan Hari Pers Nasional
Indonesia
Sambangi KPK, Kapolri Ucapkan Hari Pers Nasional

Listyo mengajak seluruh insan pers untuk terus memberikan informasi yang benar

Ratusan Ribu Kendaraan Masuk Jakarta Usai Liburan Panjang Idul Adha
Indonesia
Ratusan Ribu Kendaraan Masuk Jakarta Usai Liburan Panjang Idul Adha

Pengendara kembali melalui GT Cikupa (arah Barat), GT Ciawi (arah Selatan), dan GT Cikampek Utama, serta GT Kalihurip Utama (arah Timur).

Dewas KPK Tak Bakal Usut Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri, Ini Alasannya
Indonesia
Dewas KPK Tak Bakal Usut Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri, Ini Alasannya

Dewas tidak punya wewenang dalam perkara pidana