PAN Tunggu Permintaan Jokowi Masuk Kabinet Partai Amanat Nasional. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional mengklaim memiliki banyak kader terbaik untuk menjadi menteri, jika Presiden Jokowi meminta PAN bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

"PAN siap berkontribusi bagi bangsa dan negara apa pun pos yang diamanatkan nantinya. Siapa pun orangnya bagi PAN tidak ada persoalan," kata Anggota Fraksi PAN DPR Guspardi Gaus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/4).

Baca Juga:

Soal Reshuffle Kabinet, Ini Arahan AHY untuk Demokrat

Ia mengaku, partainya belum menerima informasi yang utuh dari Istana terkait tawaran dalam kabinet meskipun beberapa hari ini mencuat kabar bahwa PAN diajak bergabung jika Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Sejauh ini PAN belum menerima secara resmi kepastian mengenai tawaran kabinet tersebut karena kabar merapatnya PAN ke pemerintah justru didapat dari informasi dari para pengamat politik dan media massa.

"PAN masih pada posisi menunggu pihak istana. Kami belum mendapatkan informasi yang pasti terkait penunjukan menteri untuk pos baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Investasi, atau kementerian lain jika Presiden melakukan 'reshuffle'," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan, PAN menghormati apa pun keputusan Presiden Jokowi terkait wacana perombakan kabinet. Menurut dia, jika PAN diajak bergabung, itu merupakan apresiasi Presiden kepada partainya untuk memperkuat pemerintahan.

"Masuk atau tidak masuk dalam kabinet, posisi PAN tetap mendukung kebijakan pro-rakyat. PAN tetap menjalankan fungsi 'check and balance'," katanya.

Rapat Kabinet. (Foto: Sekretariat Presiden)
Rapat Kabinet. (Foto: Sekretariat Presiden)

Guspardi mengatakan PAN mendukung jika Presiden mengambil langkah melakukan "reshuffle" kabinet agar roda pemerintahan makin baik.

Menurutnya, semua keputusan yang akan diambil Presiden tentu sudah melewati pertimbangan politik, efektivitas dalam upaya peningkatan kinerja kabinet, demi kemajuan bangsa dan negara.

Tenaga Ahli Utama KSP (Kantor Staf Presiden) Donny Gahral Adian belum bisa memastikan apakah akan dilakukan reshuffle kabinet menyusul penunjukkan menteri baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Investasi.

"Reshuffle, sekali lagi, itu hak prerogatif presiden. Bersabar saja. Kita tunggu," ujar Donny. (Pon)

Baca Juga:

Berbagai Kekuatan Politik Mendesak Jokowi Ganti Beberapa Menteri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Penjualan Senpi Beserta Amunisinya Oleh Anggota Polri ke KKB Diharap Tak Perkeruh Suasana
Indonesia
Kasus Penjualan Senpi Beserta Amunisinya Oleh Anggota Polri ke KKB Diharap Tak Perkeruh Suasana

Langkah itu menurut dia agar dapat memberikan efek jera serta pembelajaran bagi aparat Kepolisian lainnya

Ketua Bawaslu Sebut Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2020 Cuma 60 Persen
Indonesia
Ketua Bawaslu Sebut Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2020 Cuma 60 Persen

"Melihat hasil pilkada serentak di 270 daerah kabupaten/kota partisipasi pemilih sekitar 60 persen. Angkanya jauh dari partisipasi Pilpres 2019 lalu," ujar Abhan.

Massa PA212 Bubar, Polisi Buka Lagi Jalan di Dekat Bundaran HI
Indonesia
Massa PA212 Bubar, Polisi Buka Lagi Jalan di Dekat Bundaran HI

Tinggal menunggu yang dari arah utara ke selatan

KPK Sebut Suap Masih Menjadi Modus Pelaku Usaha
Indonesia
KPK Sebut Suap Masih Menjadi Modus Pelaku Usaha

KPK menyebutkan perilaku suap masih menjadi modus utama pelaku usaha di Indonesia.

KPK Usut Dugaan Korupsi di Bandung Barat
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Bandung Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan korupsi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Dua Pria Mencurigakan Diduga Pelaku Pembunuhan Editor Metro TV, Ini Penjelasan Polisi
Indonesia
Dua Pria Mencurigakan Diduga Pelaku Pembunuhan Editor Metro TV, Ini Penjelasan Polisi

Polisi tidak mau langsung percaya pada pengakuan saksi lalu kemudian mencurigai orang seenaknya

Pakar Hukum Nilai Presidential Treshold Idealnya Ditiadakan
Indonesia
Pakar Hukum Nilai Presidential Treshold Idealnya Ditiadakan

Rakyat telah rindu dengan suguhan menu calon-calon presiden yang berkualitas

Saksi Sebut Pinangki Minta Kenalkan dengan Djoko Tjandra
Indonesia
Saksi Sebut Pinangki Minta Kenalkan dengan Djoko Tjandra

Jaksa penuntut umum menghadirkan dua orang saksi dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dengan terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Dari Target 2 Juta, Pemerintah Baru Produksi Rapid Test 100 Ribu Unit
Indonesia
Dari Target 2 Juta, Pemerintah Baru Produksi Rapid Test 100 Ribu Unit

Rapid test akan digunakan untuk membantu Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas

KPK Cek Suap Nurhadi Lewat Pengacara Tersangka Dugaan Korupsi PT Jiwasraya
Indonesia
KPK Cek Suap Nurhadi Lewat Pengacara Tersangka Dugaan Korupsi PT Jiwasraya

Aldres Jonathan Napitupulu diketahui merupakan pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Heru Hidayat.