PAN Tunggu Kode dari Jokowi Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto. (ANTARA/Dewanto Samodro)

MerahPutih.com - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan bahwa terkait arah politik partainya ke depan, ada dua posisi yang menentukan. Salah satunya sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) apakah membuka peluang untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan atau tidak.

"Posisi Pak Jokowi apakah membuka peluang untuk PAN bergabung atau tidak. Karena bagaimana pun, Jokowi yang punya hak prerogatif untuk itu," kata Yandri, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/3), dikutip Antara.

Baca Juga:

Amien Rais Kena Dampaknya Jika PAN Reformasi Lahir

Dia mengatakan, keputusan arah politik PAN apakah bergabung atau tidak dalam pemerintahan, harus diputuskan melalui forum partai, seperti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) atau Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PAN.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (dua kanan) dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais (tiga kanan) dalam pembukaan rakernas PAN di Hotel Milenium, Jakarta, Sabtu (7/12/2019) (ANTARA News/Fathur Rochman)
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (dua kanan) dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais (tiga kanan) dalam pembukaan rakernas PAN di Hotel Milenium, Jakarta, Sabtu (7/12/2019) (ANTARA News/Fathur Rochman)

Selain itu, Yandri mengakui bahwa partainya telah melakukan silaturahmi politik ke tiga partai politik, yaitu Partai NasDem, Partai Gerindra, dan Partai Golkar.

Baca Juga:

Penyerahan Berkas Perkara Pelaku Makar 'Bintang Kejora' Dianggap Janggal

Menurut dia, dalam pertemuan itu membahas persoalan pilkada, karena tentu akan ada banyak koalisi pelangi, sehingga harus dikomunikasikan sejak awal dan juga membicarakan RUU Omnibus Law. (*)

Baca Juga:

Amien Rais Ingatkan Jokowi dan Prabowo Aib Bagi-Bagi Kursi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tahap Kedua, 959 Ribu Warga Telah Terima BST Pemprov DKI
Indonesia
Tahap Kedua, 959 Ribu Warga Telah Terima BST Pemprov DKI

Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada 959,37 ribu penerima dari total penyaluran sebanyak 1.055.216 warga.

Selain Corona, Ratusan Ribu Nyawa Anak Bangsa Juga Terancam Narkoba
Indonesia
Selain Corona, Ratusan Ribu Nyawa Anak Bangsa Juga Terancam Narkoba

Selain menghadapi ancaman akibat COVID-19, ribuan warga di Jabodetabek juga terancam akibat adanya peredaran narkotika.

Pilkada Serentak 2020, Polda Jateng Prioritaskan Pengamanan Solo dan Semarang
Indonesia
Pilkada Serentak 2020, Polda Jateng Prioritaskan Pengamanan Solo dan Semarang

Polda Jawa Tengah telah memetakan Kota Solo dan Kota Semarang menjadi dua daerah yang menjadi prioritas pengamanan.

Mabes Polri Pelajari Kasus Dugaan SARA yang Menjerat Abu Janda
Indonesia
Mabes Polri Pelajari Kasus Dugaan SARA yang Menjerat Abu Janda

DPP KNPI melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri, Kamis (28/1).

Gerakan 2 Hari di Rumah, Polda Jateng Imbau Masyarakat Tidak Berbelanja Berlebihan
Indonesia
Gerakan 2 Hari di Rumah, Polda Jateng Imbau Masyarakat Tidak Berbelanja Berlebihan

"Kami dukung penuh gerakan dua hari di rumah pada akhir pekan ini yang dicanangkan Gubernur (Ganjar)," ujar Luthfi, Jumat (5/2).

KPK Kembali Panggil Anak Raja Dangdut Terkait Korupsi Proyek Kota Banjar
Indonesia
KPK Kembali Panggil Anak Raja Dangdut Terkait Korupsi Proyek Kota Banjar

KPK kembali memanggil anak Raja Dangdut Rhoma Irama, Rommy Syahrial, terkait kasus dugaan suap proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017.

Ini Perkembangan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja
Indonesia
Ini Perkembangan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja

Jumlah peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja menjadi sebanyak 54 peraturan,

Skandal Djoko Tjandra-Pinangki, KPK Siap Telaah Bukti "Bapakmu-Bapakku"
Indonesia
Skandal Djoko Tjandra-Pinangki, KPK Siap Telaah Bukti "Bapakmu-Bapakku"

oordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman akan menyerahkan bukti tambahan terkait skandal suap Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

 Kenaikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai 'Putar Otak' Akali Putusan MA
Indonesia
Kenaikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai 'Putar Otak' Akali Putusan MA

"Kasihan rakyat yang saat ini hidup dengan segala kesulitan yang dialami dan jangan menambah beban rakyat dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan," tutup Iswan.

APPBI Klaim Seluruh Mal di Jakarta Sudah Siapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
APPBI Klaim Seluruh Mal di Jakarta Sudah Siapkan Protokol Kesehatan

Baik dari kapasitas lift yang dibatasi, sampai excalator