PAN Tegur Kader yang Usulkan RS COVID-19 Khusus Pejabat Wisma Atlet. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan teguran kepada kadernya bernama Rosaline Rumaseuw atas pernyataannya tentang perlunya rumah sakit khusus bagi pejabat negara.

"Pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan terkesan diucapkan karena perasaan sedih dan emosional. PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan Rosaline karena hal itu tidak mewakili sikap partai," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi di Jakarta, Kamis (8/7).

Baca Juga:

Ini Penyebab Masyarakat Kesulitan Cari Obat Rujukan COVID-19

Ia mengakui, sikap kadernya tersebut tidak tepat, karena seharusnya sesuai dengan Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945 setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, tanpa diskriminasi dan sekat stratifikasi sosial, apakah pejabat atau masyarakat, kaya atau miskin. Hal itu, implementasi pelayanan publik atau public services harus adil dan setara.

Viva menegaskan, pernyataan tersebut karena Rosaline masih merasa sedih akibat anggota Fraksi PAN DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua John Mirin dan beberapa temannya di partai politik lain meninggal karena tidak tertangani lebih cepat di rumah sakit mengingat pada saat itu kapasitas penuh.

"Dokter Rosaline itu orang baik, siapa pun yang meminta pertolongan akan semampunya ditolong, terutama yang terjangkit COVID-19. Tentu dia akan sedih jika ada saudara separtai atau kawannya harus wafat karena COVID-19," ujarnya.

Politisi PAN Viva Yoga. (Foto: Antara)
Politisi PAN Viva Yoga. (Foto: Antara)

Viva Yoga menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu atas sikap PAN dalam memerangi COVID-19 dan partainya akan terus bersama pemerintah serta masyarakat untuk berjuang memberantas pandemi COVID19. Hal itu, kliamnya, telah dibuktikan dengan partisipasi aktif Fraksi PAN DPR RI dalam merumuskan kebijakan negara dan aksi nyata di lapangan untuk memberikan vaksin kepada masyarakat.

Sebelumnya, Wakil Sekjen DPP PAN, Rosaline Rumaseuw, dalam webinar mengusulkan pemerintah membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat negara. Menurut dia, saat ini banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit, sehingga pemerintah harusnya menyediakan fasilitas kesehatan bagi para pejabat. (Knu)

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Aktif Tembus 100 Ribu, Wagub DKI Minta Warga Tetap di Rumah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Polisi Tak Bubarkan Acara Rizieq di Petamburan
Indonesia
Alasan Polisi Tak Bubarkan Acara Rizieq di Petamburan

Mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus karantina kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab.

Panglima TNI Perintahkan Pencarian Kapal Selam yang Hilang di Bali
Indonesia
Panglima TNI Perintahkan Pencarian Kapal Selam yang Hilang di Bali

TNI AL sedang melakukan penyelidikan atas hilangnya KRI Nanggala 402

Kasus Suap Jual Beli Jabatan, KPK Periksa Ajudan Lili Pintauli Siregar
Indonesia
Kasus Suap Jual Beli Jabatan, KPK Periksa Ajudan Lili Pintauli Siregar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa ajudan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Oktavia Dita Dari.

KKB Kembali Menebar Teror, Bakar Gedung Sekolah Hingga Perumahan Guru
Indonesia
KKB Kembali Menebar Teror, Bakar Gedung Sekolah Hingga Perumahan Guru

Jalan-jalan tersebut digali dengan kedalaman 25 sampai 40 centimeter

Masyarakat Bali yang Jalani Isoter Lebih Banyak dari isolasi Mandiri
Indonesia
Masyarakat Bali yang Jalani Isoter Lebih Banyak dari isolasi Mandiri

Sigit juga memberikan catatan agar dapat diperbaiki oleh Forkopimda Bali

Kerusakan Ekosistem Mangrove Indonesia Kategori Kritis Capai 637 Ribu Hektare
Indonesia
Kerusakan Ekosistem Mangrove Indonesia Kategori Kritis Capai 637 Ribu Hektare

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melaporkan kerusakan ekosistem mangrove Indonesia kategori kritis mencapai 637.000 hektare.

Wali Kota Solo Larang Perayaan Natal dan Tahun Baru di Luar Rumah
Indonesia
Wali Kota Solo Larang Perayaan Natal dan Tahun Baru di Luar Rumah

Pelarangan tersebut mengacu pada tingginya angka kasus COVID-19 Solo yang saat ini mencapai 3.509 kasus.

Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan Sore Ini
Indonesia
Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan Sore Ini

Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadan 1442 H, Senin (12/4).

Pergerakan Orang di Kawasan Jabodetabek Bisa Tanpa SIKM
Indonesia
Pergerakan Orang di Kawasan Jabodetabek Bisa Tanpa SIKM

SIKM mengacu pada Surat Edaran Satgas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021

Menkes Resmikan Gedung Pengujian Kesehatan
Indonesia
Menkes Resmikan Gedung Pengujian Kesehatan

"Sebagai negara bertanggungjawab atas penyediaan faskes yang terjangkau," ujar Terawan.