PAN Tegaskan Stabilitas Pemerintahan Tak Didasari Jumlah Partai Politik Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi (ANTARA FOTO)

Merahputih.com - DPP PAN menilai efektifitas dan stabilitas pemerintahan tidak berdasarkan jumlah partai politik tetapi berdasarkan perbedaan ideologi politik dari partai yang di DPR.

"Saat ini, partai politik meski memiliki ideologi politik yang menjadi ciri khasnya tetapi perbedaan ideologi partai tidak dalam posisi berlawanan/ diametral, karena dipersatukan oleh Pancasila dan komitmen kebangsaan," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi, Sabtu (14/11).

Baca Juga

Djoko Tjandra Konsultan Bareskrim, Mabes: Bohong dan Ngarang

Hal itu dikatakan Viva Yoga terkait pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan sejak awal berdiri, partainya menawarkan upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia melalui kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold". Surya Paloh mengatakan, partainya menawarkan kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 7 persen.

Sistem multipartai di Indonesia saat ini adalah cerminan dari multikultural masyarakat Indonesia yang pluralis atau beragam suku bangsa, agama, adat, dan budaya.

Waketum DPP PAN Viva Yoga Mauladi
Waketum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi Foto: vivayogamauladi.com

"Ini harus diakomodasi secara politik di partai politik. Makanya di UU Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa salah satu fungsi partai politik sebagai alat pemersatu bangsa," tegas dia.

Penerapan ambang batas parlemen berkaitan dengan aspek proposionalitas atau derajat keterwakilan pemilu dan pemilu yang berkualitas ditandai dengan semakin banyaknya pemilih yang terwakili alias suaranya terkonversi menjadi kursi.

Baca Juga

MA Bantah Djoko Tjandra Punya Hubungan Dekat dengan Hakim Agung Syarifuddin

Sementara, apabila banyak suara terbuang, tidak sah, ditambah partisipasi pemilih yang rendah, tentu derajat keterwakilan akan semakin buruk.

"Dalam teori matematika pemilu, semakin tinggi PT akan menyebabkan semakin besar suara sah nasional tidak bisa di konversi menjadi kursi. Hal itu diperparah dengan semakin banyaknya partai politik peserta pemilu tidak lolos PT maka akan menjadi semakin besar suara yang terbuang ini menyebabkan pemilu semakin disproposionalitas," tutup dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Pelaku Pemalsuan Dokumen COVID-19 Ditangkap Polisi, Begini Modusnya
Indonesia
Dua Pelaku Pemalsuan Dokumen COVID-19 Ditangkap Polisi, Begini Modusnya

Polda Metro Jaya berhasil meringkus dua tersangka pemalsuan dokumen terkait COVID-19.

Pemerintah Rekrut 1,3 Juta Orang Jadi PNS dan Pekerja Kontrak di 2021
Indonesia
Pemerintah Rekrut 1,3 Juta Orang Jadi PNS dan Pekerja Kontrak di 2021

Formasi ASN untuk pemda tersebut terdiri atas 70.000 PPPK jabatan fungsional nonguru dan 119.000 CPNS pegawai teknis.

85 Persen Wilayah Indonesia Sedang Alami Musim Kemarau
Indonesia
85 Persen Wilayah Indonesia Sedang Alami Musim Kemarau

Di bagian barat dan utara Indonesia justru perlu kewaspadaan untuk potensi curah hujan tinggi dan potensi cuaca ekstrem.

Ayah Jaksa Pinangki Meninggal, Pleidoi Sidang Suap Permufakatan Jahat Ditunda
Indonesia
Ayah Jaksa Pinangki Meninggal, Pleidoi Sidang Suap Permufakatan Jahat Ditunda

Jaksa Pinangki Sirna Malasari dituntut menerima USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra.

Penyekatan Larangan Mudik di Cibiru Bandung Timbulkan Kemacetan Panjang
Indonesia
Penyekatan Larangan Mudik di Cibiru Bandung Timbulkan Kemacetan Panjang

Petugas gabungan polisi, TNI, dan dinas perhubungan mulai melakukan penyekatan kendaraan para pemudik yang memasuki wilayah Kota Bandung.

92 Rekening Milik FPI Diduga untuk Aksi Terorisme? Ini Jawaban Polri
Indonesia
92 Rekening Milik FPI Diduga untuk Aksi Terorisme? Ini Jawaban Polri

“Mengapa dilibatkan? Polri ingin melihat segala kemungkinan yang dikaitkan dengan transaksi dari rekening organisasi FPI,” kata Rusdi

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri Positif COVID-19
Indonesia
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri Positif COVID-19

Ali saat ini menjalani isolasi mandiri

270 Juta Rakyat Indonesia Nantikan Hukuman Berat untuk Mensos Juliari
Indonesia
270 Juta Rakyat Indonesia Nantikan Hukuman Berat untuk Mensos Juliari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat gebrakan dengan memproses hukum Menteri Sosial Juliari Batubara.

Polisi Bakal Lakukan Ini Jika Menemukan Pengendara yang Nekat Mudik
Indonesia
Polisi Bakal Lakukan Ini Jika Menemukan Pengendara yang Nekat Mudik

Jadi dari Sumatera mau ke Jawa enggak bisa, Jawa Sumatera enggak bisa

Diplomat Jerman yang Diduga Lakukan Spionase di Indonesia Bisa Diusir Paksa
Indonesia
Diplomat Jerman yang Diduga Lakukan Spionase di Indonesia Bisa Diusir Paksa

Kedubes Jerman di Jakarta mengakui ada staf diplomatiknya yang datang ke FPI Petamburan