PAN: Perlu Kajian Komprehensif Soal E-voting di Pemilu 2024 Ilustrasi - ANTARA/ilustrator/Kliwon

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai gagasan penerapan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting di Pemilu dan Pilkada 2024 merupakan gagasan yang bagus.

Namun, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus melakukan kajian secara matang dan komprehensif atas gagasan tersebut.

Baca Juga:

Penindakan yang Ngebut di Jalan Tol Menuai Kritik

"Penerapan e-voting pada Pemilu 2024 masih perlu pertimbangan dan kajian secara matang dan komprehensif," kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus, Selasa (29/3).

Menurut legislator asal Sumatera Barat ini penggunaan e-voting pada Pemilu 2024 jika dimungkinkan dilakukan secara bertahap di daerah tertentu.

Pasalnya, e-voting tidak bisa serta merta diterapkan di seluruh daerah di Indonesia.

"Selain masalah tekhnologi, pelaksanaan e-voting, harus mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Secara bertahap mungkin bisa dilaksanakan tergantung kesiapan daerah masing-masing," ujarnya.

Dia menyebut beberapa negara memang telah menerapkan e-voting seperti Estonia, Kanada, India dan Philipina.

Namun, terdapat juga negara yang malah meninggalkan sistem e-voting dan berbalik lagi memakai sistem konvensional seperti negara Jerman dan Belanda.

"Karena itu, KPU sebaiknya fokus menyempurnakan e-rekap atau rekapitulasi elektronik pada Pemilu Serentak 2024 untuk mempercepat proses perhitungan hasil suara pemilu. Sehingga proses rekapitulasi suara bisa lebih cepat, efektif dan akuntabel," ujarnya.

Guspardi mengatakan penerapan e-voting dalam skala nasional pada Pemilu 2024 tidak boleh terburu-buru.

Bendera Partai Politik. (Foto: MP/ Dicke)
Bendera Partai Politik. (Foto: MP/ Dicke)

Sebelum penerapan e-voting, seharusnya pemerintah dan KPU dapat memastikan infrastruktur, tekhnologi dan SDM sudah siap.

"Termasuk perlu jaminan akuntabilitas dan transparansi pemilu dengan e-voting dapat meminimalisir dan meredam berbagai potensi kericuhan dan praktek-praktek kecurangan juga faktor pengamanannya, agar tidak mudah menjadi korban peretasan," jals dia.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan e-voting, kata Guspardi adalah kesiapan pusat data kependudukan nasional yang terintegrasi.

Apalagi, dalam beberapa kasus, banyak ditemukan kebocoran data kependudukan di Indonesia yang membuat tingkat kepercayaan publik terhadap pengamanan data oleh pemerintah menjadi turun.

"Tanpa ada pusat data nasional yang terintegrasi dan terpercaya akan sulit e-voting di terapkan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Mabes Polri Ungkap Modus Penyebar Propaganda ISIS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Minta Aparat Tindak Tegas Mafia Pangan
Indonesia
Pemprov DKI Minta Aparat Tindak Tegas Mafia Pangan

"Kami minta aparat hukum menindak pelaku usaha yang menimbun pasokan pangan," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (7/3).

Penyebaran Ratusan Ribu Personel Polri di Titik Keramaian Saat Nataru
Indonesia
Penyebaran Ratusan Ribu Personel Polri di Titik Keramaian Saat Nataru

Polri juga akan membentuk pos pengamanan yang tersebar di 34 provinsi

Partai Besutan Amien Rais dan Said Iqbal Bersiap Daftar ke KPU
Indonesia
Partai Besutan Amien Rais dan Said Iqbal Bersiap Daftar ke KPU

Partai Ummat merupakan partai yang dipelopori oleh politkus senior Amien Rais. Sedangkan, Partai Buruh dikomandoi Said Iqbal.

Senator Kritik Langkah Kepolisian Bubarkan Demo Tolak Pemekaran di Papua
Indonesia
Senator Kritik Langkah Kepolisian Bubarkan Demo Tolak Pemekaran di Papua

Demonstrasi penolakan terhadap Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) terjadi di sejumlah daerah baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat.

KPK Janji Bakal Usut Tuntas 8 Orang Dalam Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Janji Bakal Usut Tuntas 8 Orang Dalam Azis Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mengusut tuntas dugaan adanya delapan orang dalam mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di lembaga antikorupsi.

Jebol Senin, Penambalan Tanggul Laut Pelabuhan Semarang Belum Tuntas
Indonesia
Jebol Senin, Penambalan Tanggul Laut Pelabuhan Semarang Belum Tuntas

Teknis pembuatan tanggul darurat ini dilakukan melalui koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai

Survei LSP: Prabowo Capres Favorit Ungguli Anies dan Ganjar
Indonesia
Survei LSP: Prabowo Capres Favorit Ungguli Anies dan Ganjar

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto masih menjadi calon presiden (capres) terfavorit dengan elektabilitas tinggi mengungguli Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Menparekraf Dorong Pelaku Kreatif Otomotif Lokal Bersaing di Industri Global
Indonesia
Menparekraf Dorong Pelaku Kreatif Otomotif Lokal Bersaing di Industri Global

Pemerintah minta penggemar otomotif untuk bersaing dalam dunia industri otomotif global Hal tersebut diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menurutnya pelaku ekonomi kreatif di bidang otomotif dari Indonesia dapat bersaing dalam industri otomotif tingkat global.

3 Hari Berturut Kasus Baru COVID-19 Indonesia Turun, Meski Masih di Atas 45 Ribu
Indonesia
3 Hari Berturut Kasus Baru COVID-19 Indonesia Turun, Meski Masih di Atas 45 Ribu

Tren penurunan jumlah kasus baru harian COVID-19 menjadi sinyal positif mendorong rasa optimistis publik.

Gus Dur dan Kans Gus Yahya Jadi Orang Nomor Satu di PBNU
Indonesia
Gus Dur dan Kans Gus Yahya Jadi Orang Nomor Satu di PBNU

Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar Mukmatar ke-34 di Lampung pada 22-23 Desember.