PAN Ogah Ikut Campur soal Desakan Jokowi Reshuffle Menteri dari NasDem

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) merespons desakan reshuffle kabinet dari Relawan Jokowi yang meminta presiden untuk segera memberhentikan para menteri dari Partai NasDem.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Baca Juga

Jokowi Minta Heru Budi Bereskan 3 Hal Prioritas di Jakarta, Salah Satunya Terkait Banjir

"Hak Jokowi itu. Kita enggak bisa ikut campur," tegas Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).

Menurut Yandri, jika Jokowi menilai ada menteri yang layak untuk diganti, pasti akan dilakukan. Tak hanya menteri yang berasal dari NasDem. Namun, dia menegaskan kembali bahwa hal itu merupakan kewenangan mutlak Jokowi.

"Kalau itu masalah reshuffle dari partai manapun posisi apapun kan terserah Pak Jokowi. Tidak mesti dari NasDem. Partai lain juga kalau kata Pak Jokowi tidak layak tentu di reshuffle," demikian Yandri.

Baca Juga

Akhir Pekan Ini, Jokowi Bakal Terima Laporan TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Sebelumnya, Relawan Jokowi meminta Presiden untuk segera memberhentikan para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari Partai NasDem.

Ini merupakan respons Relawan Jokowi terhadap keputusan NasDem yang telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) Pemilu 2024. (Pon)

Baca Juga

Rektor UGM Tegaskan Presiden Jokowi Lulusan Fakultas Kehutanan 1985

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Masters 2023 akan Dihelat Mulai Besok
Indonesia
Indonesia Masters 2023 akan Dihelat Mulai Besok

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) Muhammad Fadil Imran mengatakan BWF World Tour Super 500 Indonesia Masters 2023 siap memanjakan pecinta bulu tangkis di Tanah Air.

Elektabilitas Gerindra Naik Signifikan, Muzani Minta Kader Jangan Jemawa
Indonesia
Elektabilitas Gerindra Naik Signifikan, Muzani Minta Kader Jangan Jemawa

Elektabilitas Gerindra dan Ketua Umumnya, Prabowo Subianto belakangan melonjak. Dalam survei Litbang Kompas pada Selasa (23/5) terkait elektabilitas partai politik.

Upaya Presiden Jokowi Damaikan Ukraina-Rusia Harus Berkelanjutan
Indonesia
Upaya Presiden Jokowi Damaikan Ukraina-Rusia Harus Berkelanjutan

Upaya Presiden Jokowi sebagai juru damai antara Ukraina dan Rusia harus berkelanjutan dan tidak dapat dijalankan hanya melalui sekali kunjungan ke kedua negara itu.

Baleg DPR Setujui Perppu Ciptaker Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Baleg DPR Setujui Perppu Ciptaker Dibawa ke Rapat Paripurna

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) untuk dibawa ke rapat paripurna dan disahkan menjadi UU.

Cacar Monyet dan Hepatitis Akut Diprediksi Tak Berpotensi Jadi Pandemi
Indonesia
Cacar Monyet dan Hepatitis Akut Diprediksi Tak Berpotensi Jadi Pandemi

Cacar monyet dan hepatitis akut tidak berpotensi sebagai pandemi berikutnya layaknya COVID-19.

Wagub DKI Angkat Bicara Soal Pengosongan Paksa Rumah Wanda Hamidah
Indonesia
Wagub DKI Angkat Bicara Soal Pengosongan Paksa Rumah Wanda Hamidah

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai pengosongan rumah milik artis Wanda Hamidah

Sektor Ekonomi Kreatif Jadi Tulang Punggung Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Sektor Ekonomi Kreatif Jadi Tulang Punggung Pemulihan Ekonomi

Di Indonesia, ekonomi kreatif memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 6,98 persen atau sebesar Rp1.134 triliun.

MK Pastikan Presiden 2 Periode Tak Bisa Maju Pilpres, meski Jadi Cawapres
Indonesia
MK Pastikan Presiden 2 Periode Tak Bisa Maju Pilpres, meski Jadi Cawapres

Pupus sudah harapan presiden dua periode untuk kembali maju ke pilpres meski berstatus calon wakil presiden (cawapres).

Negara Wajib Lindungi Pilot Susi Air
Indonesia
Negara Wajib Lindungi Pilot Susi Air

Negara wajib melindung pilot Susi Air Philips Mark Merthens yang disandera KKB.

Bawaslu Prediksi Politik Identitas Bakal Marak Jelang Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Prediksi Politik Identitas Bakal Marak Jelang Pemilu 2024

Ancaman politik identitas diprediksi masih terjadi jelang Pemilu 2024.