PAN Nilai UU 7/2017 Masih Relevan Digunakan 2-3 Kali Pemilu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Merahputih.com - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menilai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu masih relevan digunakan untuk 2-3 kali Pemilu ke depan. Sehingga, tidak perlu direvisi.

"Lebih baik kita tetap fokus pada penanganan pandemik dan dampaknya serta mempererat persaudaraan kebangsaan," kata Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/1).

Baca Juga

Ketua MPR Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 6-7 Persen

PAN menghargai usulan sebagian fraksi-fraksi di DPR yang berkeinginan mengubah UU Pemilu dengan alasan untuk memperbaiki kualitas pemilu itu sendiri.

Namun PAN menilai bahwa UU Pemilu belum saatnya untuk direvisi. Karena UU tersebut nisbi masih sangat baru dan baru diterapkan secara formal dalam kurun waktu 4-5 tahun terakhir.

Sejauh ini penyelenggaraan pemilu yang dilakukan dengan payung hukum UU tersebut berjalan cukup baik. "Meskipun tentu ada hal-hal yang perlu disempurnakan di dalam aturan turunannya," ujarnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di gedung KPK (MP/Ponco Sulaksono)

Menurut dia, membuat UU tidak mudah karena ada banyak kepentingan yang harus diakomodasi dalam UU, termasuk kepentingan partai politik, pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu, masyarakat dan "civil society".

Dia menilai, dengan mengubah UU yang ada, tidak ada jaminan akan lebih baik dari yang ada saat ini sehingga PAN mengajak semua pihak untuk fokus memperkuat persaudaraan kebangsaan yang sempat terbelah pada saat pelaksanaan pilpres yang lalu.

"Kita harus meyakini bahwa persaudaraan kebangsaan adalah modal utama kita dalam membangun bangsa Indonesia ke depan," ujarnya.

Baca Juga:

Jalani Program Deradikalisasi, Eks Napi Terorisme Kini Sukses Jadi Pengusaha Kuliner hingga Perkebunan

Wakil Ketua MPR tu menilai penanganan COVID-19, dari sisi pemutusan mata rantai penyebaran virus maupun pemulihan ekonomi nasional, adalah menjadi prioritas utama seluruh anak bangsa.

Karena itu, sebagaimana dikutip Antara, alangkah indahnya jika energi DPR dan Pemerintah diarahkan sepenuhnya dalam rangka menuntaskan kedua masalah tersebut. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Inflasi Diprediksi Rendah, Suku Bunga Acuan BI Tetap 3,5 Persen
Indonesia
Inflasi Diprediksi Rendah, Suku Bunga Acuan BI Tetap 3,5 Persen

Bank Indonesia (BI) pun memastikan, kondisi pasar keuangan masih stabil dalam merespons hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Bank Sentral AS (The Fed) pada Rabu waktu setempat.

Riza Patria Ngeluh Sepeda Non-Lipat Dibolehkan Masuk ke MRT
Indonesia
Riza Patria Ngeluh Sepeda Non-Lipat Dibolehkan Masuk ke MRT

Jangan sampai merugikan masyarakat lainnya

Jelang PTM, UGM Siapkan Kantin dan Ruang Istirahat Khusus
Indonesia
Jelang PTM, UGM Siapkan Kantin dan Ruang Istirahat Khusus

Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta akan menggelar kuliah tatap muka terkendali akhir Oktober 2021.

Luhut Akui Kondisi Pandemi Pengaruhi Kepercayaan Investor
Indonesia
Luhut Akui Kondisi Pandemi Pengaruhi Kepercayaan Investor

Konsumsi yang menurun setiap kasus naik menyebabkan investor menimbang kembali investasinya (wait and see).

[HOAKS atau FAKTA]: Telat Bayar Pajak 3 Tahun Kendaraan Dikandangkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Telat Bayar Pajak 3 Tahun Kendaraan Dikandangkan

Pesan berantai tersebut juga pernah beredar pada 30 Desember 2020 lalu, dan beberapa waktu sebelumnya.

Posko Penyekatan di Kota Bandung Diperpanjang
Indonesia
Posko Penyekatan di Kota Bandung Diperpanjang

Posko atau cek poin di Kota Bandung akan beroperasi selama satu pekan ke depan hingga 24 Mei 2021. Posko ini, menjadi titik pantauan.

KPK Periksa Staf KJPP dan Notaris Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Periksa Staf KJPP dan Notaris Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta

Ormas Tikus Pithi Resmi Deklarasi Partai Kedaulatan Rakyat
Indonesia
Ormas Tikus Pithi Resmi Deklarasi Partai Kedaulatan Rakyat

Organisasi kemasyarakatan Tikus Pithi Hanata Baris resmi mendeklarasikan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR).

Ratusan Polantas Dikerahkan untuk Kelancaran Mobilitas PON Papua
Indonesia
Ratusan Polantas Dikerahkan untuk Kelancaran Mobilitas PON Papua

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Istiono memastikan kesiapan pengamanan lalu lintas selama pelaksanaan PON XX Papua sudah optimal.

Heboh SMS Peringatan Gempa M 8,5 dan Tsunami, BMKG: Kami Investigasi
Indonesia
Heboh SMS Peringatan Gempa M 8,5 dan Tsunami, BMKG: Kami Investigasi

Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono memastikan Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) dalam kondisi aman.