PAN Minta Perubahan Perda RDTR-PZ Perhatikan Tempat Ibadah dan Sekolah Ilustrasi - Desain Kampung Akuarium. (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Fraksi PAN DPRD meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Pemprov untuk memerhatikan tempat ibadah dan sekolah dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Saat ini, Bapemperda bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI tengah membahas tiga rancang aturan Perda Tata Ruang di ibu kota.

Ketiga raperda itu adalah Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Raperda Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, serta Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Baca Juga:

DPRD DKI Pastikan Reklamasi Ancol Masuk Perda RDTR

"Ini penting untuk memberi kepastian hukum bagi warga sekitar yang membutuhkan fasilitas tersebut. Kasihan jemaah, lagi salat sambil mikir musalanya bakal digusur," kata anggota Bapemperda DPRD DKI Lukmanul Hakim melalui keterangan tertulis, Jumat (5/3).

Menurut Lukmanul, pendirian rumah ibadah dan sekolah di kawasan ruang terbuka hijau (RTH) harus dirumuskan sedari awal. Hal itu agar keberadaannya di masa mendatang tidak lagi dikategorikan sebagai pelanggaran zona pembangunan.

Ilustrasi - DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
Ilustrasi - DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

"Realitanya sudah banyak tempat ibadah dan sekolah yang berdiri di RTH. Tinggal ke depan kita pikirkan supaya keberadaannya jangan dianggap melanggar aturan," paparnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menyadari, pentingnya RTH sebagai area resapan untuk pengendalian banjir. Namun pada sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada persoalan terbatasnya lahan untuk pembangunan fasilitas umum.

Baca Juga:

Anak Buah Anies Bantah Penataan Kampung Akuarium Langgar Perda RDTR

Sehingga, lanjut Lukmanul, Pemprov DKI memberi kemudahan khusus bagi pendirian fasum di ruang terbuka hijau, apabila tempat tersebut benar-benar dibutuhkan.

"Untuk hal-hal yang sifatnya sosial, urgen dan dibutuhkan orang banyak, saya kira perlu juga Pemprov DKI memberi kelonggaran mendirikan fasum di RTH. Asal memang mendesak, dan diperhatikan betul porsi penggunaan RTH-nya," pungkas Lukman. (Asp)

Baca Juga:

Bangun Kampung Akuarium, PDIP Nilai Anies Langgar Perda RDTR

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah di Jateng Agar Jadi 'Leader' Berintegritas
Indonesia
Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah di Jateng Agar Jadi 'Leader' Berintegritas

Tolong kepala daerah cek apakah program di APBD-nya sudah mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Perusahaan yang Digerebek di Cengkareng Layani 13 Aplikasi Pinjol
Indonesia
Perusahaan yang Digerebek di Cengkareng Layani 13 Aplikasi Pinjol

Polisi menemukan 13 perusahaan aplikasi pinjaman online (pinjol) ketika menggrebek kantor kolektor penyedia jasa penagihan di itu

Habib Luthfi Jadi Penasihat Menteri Agama
Indonesia
Habib Luthfi Jadi Penasihat Menteri Agama

"Menag telah meminta dan menjadikan Habib Luthfi sebagai penasihat guna memberi masukan strategis dalam memimpin Kementerian Agama," kata Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal

Fakta Baru dari CDC Tiongkok: Bir Tidak Kebal COVID-19
Dunia
Fakta Baru dari CDC Tiongkok: Bir Tidak Kebal COVID-19

Temuan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (CDC) Kota Tinjin, Tiongkok

Hukuman Disiplin Bakal Diberikan Pada ASN Penerima Bantuan Sosial
Indonesia
Hukuman Disiplin Bakal Diberikan Pada ASN Penerima Bantuan Sosial

ASN memiliki penghasilan tetap dari pemerintah sehingga tidak termasuk dalam kriteria penerima bansos.

Ingin Jadi Komisioner KPU-Bawaslu? Begini Cara Daftarnya
Indonesia
Ingin Jadi Komisioner KPU-Bawaslu? Begini Cara Daftarnya

Pendaftaran akan dimulai pada 18 Oktober sampai 15 November 2021.

Jumlah Pendaftar Anggota KPU dan Bawaslu Masih Minim
Indonesia
Jumlah Pendaftar Anggota KPU dan Bawaslu Masih Minim

"Di Pemilu 2024 tantangan begitu berat, masalah pandemi, residu politik. Masyarakat terbelah, residu hoaks," jelas Hamdi.

12 DPD Partai Gerindra Dorong Prabowo Kembali Maju di Pilpres 2024
Indonesia
12 DPD Partai Gerindra Dorong Prabowo Kembali Maju di Pilpres 2024

12 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau provinsi Partai Gerindra mendorong Prabowo Subianto kembali maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pemerintah Perkuat Penelusuran dan Tes COVID-19 Sampai Empat Kali Lipat
Indonesia
Pemerintah Perkuat Penelusuran dan Tes COVID-19 Sampai Empat Kali Lipat

Pemerintah akan memperkuat tracing dan testing atau penelusuran dan pemeriksaan COVID-19 menjadi tiga sampai empat kali lipat dari yang dilakukan sejauh ini.

Tangis Haru Warnai Kepergian Novel Baswedan Cs dari KPK
Indonesia
Tangis Haru Warnai Kepergian Novel Baswedan Cs dari KPK

Para pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) itu pamit dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.30 WIB.