PAN Minta KPK Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Program Kartu Prakerja Ilustrasi program Kartu Prakerja (ANTARA/HO-dok pri)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti kajian tentang program Kartu Prakerja yang berpotensi merugikan keuangan negara.

"Walaupun sudah terlaksana tiga angkatan, namun temuan KPK ini tetap aktual dan layak untuk ditindaklanjuti," kata Saleh saat dikonfirmasi, Sabtu (20/6).

Baca Juga

KPK Sebut Penunjukan Platform Digital Mitra Kartu Prakerja Sarat Konflik Kepentingan

Menurut Saleh, kajian KPK terkait program Kartu Prakerja tersebut menjawab sebagian kecurigaan masyarakat. Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini meminta agar program Kartu Prakerja itu dihentikan sementara waktu.

"Dari awal, saya telah menyuarakan agar kartu prakerja tersebut dihentikan. Anggarannya, bisa direalokasi untuk kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi ini. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih luas," ujar Saleh.

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini pun berharap agar masukan dari DPR, KPK, dan masyarakat bisa dipertimbangkan kembali oleh pemerintah, jika ingin tetap melanjutkan program Kartu Prakerja.

"Program ini sebetulnya juga menyisakan masalah dari sisi pengawasan. Sebab, pelaksananya diberikan kepada PMO (program managment officer) yang berada di bawah menko perekonomian. Sementara, PMO tersebut tidak memiliki mitra kerja di DPR. Agak kesulitan jika diundang untuk rapat," tandas Saleh.

Sejumlah materi pelatihan dalam Kartu Pra Kerja dianggap tidak sesuai kondisi industri dan pelaku usaha
Pemerintah mengeluarkan kartu pra kerja bagi warga yang terdampak Covid-19 (Foto: antaranews)

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa metode pelaksanaan program pelatihan program Kartu Prakerja yang dilakukan secara daring tak efektif dan bahkan berpotensi merugikan negara.

"Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara," kata Alex saat memaparkan hasil kajian dan rekomendasi atas program Kartu Prakerja di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/6).

Menurut Alex, metode pelatihan secara daring tidak efektif dan merugikan negara karena hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

Tak hanya itu, Alex menyatakan telah terjadi konflik kepentingan terkait kerjasama delapan platform digital mitra Program Kartu Prakerja.

"Kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ)," kata Alex.

Selain soal kerjasama, proses penunjukan lima dari delapan platform mitra digital sarat akan konflik kepentingan. Bahkan, kata Alex, ratusan lembaga pelatihan sarat akan konflik kepentingan dengan platform digital.

Baca Juga

KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

Atas dasar itu, lembaga antirasuah menyarankan pelaksana Program Kartu Prakerja meminta legal opinion ke JAMDATUN-Kejaksaan Agung RI terkait proses kerjasama delapan platform digital yang menjadi mitra itu.

Di samping itu, Alex menegaskan lembaga pelaksana program tersebut tidak boleh memiliki unsur konflik kepentingan. Atas dasar itu, dia meminta ratusan lembaga dihentikan operasionalnya dari Program Kartu Prakerja. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI tak Pantau 16 Warganya Usai Diobservasi di Natuna
Indonesia
Pemprov DKI tak Pantau 16 Warganya Usai Diobservasi di Natuna

Adapun hari ini sebanyak 238 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjalani karantina di Natuna dipulangkan ke kota asal. 16 diantaranya merupakan warga DKI Jakarta.

Tips Bagi Penderita Penyakit Bawaan yang Paling Riskan Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Tips Bagi Penderita Penyakit Bawaan yang Paling Riskan Terinfeksi COVID-19

Bagi penyandang PTM yang berusia 50 tahun ke atas, diharapkan dapat tinggal di rumah untuk mengurangi potensi tertular COVID-19.

Serap Aspirasi Massa Anti UU Cipta Kerja Jadi Strategi Kepala Daerah Jelang 2024
Indonesia
Serap Aspirasi Massa Anti UU Cipta Kerja Jadi Strategi Kepala Daerah Jelang 2024

Sejumlah kepala daerah menunjukkan dukungan terhadap aksi rakyat menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

 Anies Wajibkan Penumpang Angkutan Umum Jakarta Pakai Masker
Indonesia
Anies Wajibkan Penumpang Angkutan Umum Jakarta Pakai Masker

Angkutan umum yang menerapkan aturan itu bus TransJakarta, Kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, dan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta.

[HOAKS atau FAKTA] Megawati Soekarnoputri Mundur dari Ketum PDIP
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Megawati Soekarnoputri Mundur dari Ketum PDIP

Video berita ini diunggah di kanal Youtube tvOneNews pada 16 November 2018

Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga
Indonesia
Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga

"Tapi gak boleh anarkis, karena apapun juga yang dirusak itu uang rakyat, uang dari rakyat juga. Kan sayang," tuturnya.

Jaksa Pinangki Tolak Diperiksa Bareskrim
Indonesia
Jaksa Pinangki Tolak Diperiksa Bareskrim

Kejaksaan Agung sudah memberikan sanksi kepada Jaksa Pinangki

Ratusan Pekerja Tuntut Hiburan Malam di Bandung Kembali Beroperasi
Indonesia
Ratusan Pekerja Tuntut Hiburan Malam di Bandung Kembali Beroperasi

Banyak pekerja yang terdampak mata pencahariannya akibat ditutupnya sektor hiburan malam.

 Dukung Firli Bahuri, Sekelompok Massa Tuntut Pegawai KPK yang Tolak Jadi ASN Angkat Kaki
Indonesia
Dukung Firli Bahuri, Sekelompok Massa Tuntut Pegawai KPK yang Tolak Jadi ASN Angkat Kaki

"Jangan ada lagi wadah pegawai KPK, jika tidak mau menjadi ASN silahkan hengkang dari KPK," ucap Mas Latu lagi.