PAN Minta Jokowi Jangan Ragu Copot Menteri Berkinerja Jelek Presiden Joko Widodo saksikan geladi peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan (Biro Pers Setpres)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur semua jajaran kabinet karena komunikasi publik pemerintah sangat buruk ketika menggodok Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Menanggapi hal itu, Plh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai, Presiden Jokowi masih mempunyai waktu untuk melakukan evaluasi para menterinya, jika memang kinerja mereka buruk

"Presiden merasa bahwa para menteri kinerjanya buruk, kurang baik dalam melakukan sosialisasi, ya Presiden kan memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri," kata Saleh kepada wartawan, Jumat, (23/10).

Baca Juga

UU Cipta Kerja Diklaim Perkuat Pondasi Ekonomi

"Mumpung pemerintahan Jokowi ini baru berlangsung satu tahun, ya tentu bisa dilakukan evaluasi kalau perlu di reshuffle menteri-menteri yang kinerjanya buruk itu diganti saja. Kan ada banyak tuh Kementerian/lembaga yang menterinya itu sering dimarahi dianggap kurang kienrjannya," sambung Saleh.

Menurut Saleh, Jokowi sudah berkali-kali mengingatkan para pembantunya agar kinerja yang dihasilkan lebih baik, termasuk komunikas publik mereka. Namun, keadaanya tidak berubah, Presiden masih melakukan teguran, bukan tindakan tegas.

"Kalau memang Presiden mau tegas mengambil kesempatan ini dalam rangka melakukan perbaikan jangan ragu. Presiden Jokowi setahu saya orangnya tegas dan bijak untuk mengambil keputusan nah sekarang saatnya setelah satu tahun masa periode ini berlangsung," ujarnya.

Anggota Komisi X DPR ini menjelaskan, sejak awal pembahasan RUU Ciptaker terkesan terburu-buru, mengejar target waktu untuk disahkan menjadi UU. Seharusnya, pemerintah memiliki strategi yang baik untuk melakukan sosialisasi terkait UU Ciptaker ini. Mengingat, UU Ciptaker adalah inisiatif pemerintah.

"Pemerintah lah yang memiliki kepentingan besar di dalam proses pengesahan dan pembahasan UU tersebut. Untuk itu, tentu kita berharap dari awal pemerintah secara berlahan dan bertahap ikut melaksanakan sosialisasi, sehingga masyarakat bisa memhami bisa mengerti maksud dan tujuan daripada UU ini," ungkapnya.

Presiden Jokowi. Foto: Biro Setpres

Saleh mengingatkan, Omnibus Law ini merangkum lebih dari 79 UU, daftar inventaris masalah (DIM) nya saja lebih dari 7 ribu. Oleh sebab itu, sudah semestinya pemerintah juga melakukan sosialisasi secara bertahap. Misalnya, ketika membahas klaster investasi tentang penanaman modal Indonesia, sudah dilakukan sosialisasi. begitu juga dengan membahas tentang aturan ketenagakerjaan.

"Itu mestinya sudah disosialosasikan biar ada pemahaman yang utuh dari masyarakat tentang Undang-undang Omnibus Law ini. Jika tidak ada sosialisasi, ya dampaknya seperti sekarang ini. Itu terkesan pemerintah tidak siap melakukan sosialisasi," ungkapnya.

Saleh mengaku memahami kegelisahan Jokowi yang merasa upaya dari para menterinya melakukan sosialisasi UU Ciptaker masih kurang. Dampaknya, masyarakat belum utuh serta belum teryakinkan tentang keberadaan UU tersebut. Justru ada usulan untuk melakukan legislatif review dari kelompok masyarakat, terutama buruh.

"Ini menandakan bahwa yang sedang terjadi komunikasi publik dari pemerintah kepada masyarakat tidak berjalan efektif. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan legislatif review daripada mendengarkan penjelasan pemerintah. Saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat menantang bagi pemerintah untuk kembali berupaya keras menjelaskan kepada masyarakat," pungkas Saleh.

Sebelumnya, Moeldoko mengakui, jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Jokowi terkait buruknya komunikasi publik. Terutama soal substansi dari UU Cipta kerja.

"Kami semuanya ditegur oleh Presiden bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek," kata Moeldoko di kantornya, Rabu (21/10).

Baca Juga

Hapus Pasal Migas di UU Ciptaker, Kemsesneg Dinilai Langgar UU

Moeldoko mengatakan, teguran Presiden dan berbagai masukan dari luar akan jadi bahan perbaikan. "Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden, kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," ujarnya.

Moeldoko mengakui bahwa kondisi saat ini media sosial berkembang dengan luar biasa. Terkadang pemerintah kewalahan menghadapi hoaks dan disinformasi.

"Kita memasuki sebuah disruption. Sebuah situasi yang seperti saat ini di mana media sosial bertumbuh luar biasa. Kadang-kadang melampaui imajinasi kita. Dan di situlah kita kadang-kadang kewalahan menghadapi bertumbuhnya disinformasi dan hoaks," kata dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ganjar Usulkan Polisi Jujur Hoegeng Sebagai Pahlawan Nasional
Indonesia
Ganjar Usulkan Polisi Jujur Hoegeng Sebagai Pahlawan Nasional

Banyak pertimbangan yang dilakukan untuk pengusulan itu

BPIP Kukuh Gelar Upacara Kelahiran Pancasila Saat Pagebluk, Ini Aturan Mainnya
Indonesia
BPIP Kukuh Gelar Upacara Kelahiran Pancasila Saat Pagebluk, Ini Aturan Mainnya

Biasanya, peserta upacara terdiri dari 9 pasukan upacara yang mewakili TNI-Polri, ASN, mahasiswa dan pelajar

Tim Advokasi Novel Temukan 9 Kejanggalan Sidang Teror Air Keras
Indonesia
Tim Advokasi Novel Temukan 9 Kejanggalan Sidang Teror Air Keras

Proses persidangan yang dilakukan dinilai belum bisa menggali fakta-fakta sebenarnya dalam kasus tersebut.

Keluar Izin Vaksin Lansia, Wapres Tunggu Rekomendasi Dokter Kepresidenan
Indonesia
Keluar Izin Vaksin Lansia, Wapres Tunggu Rekomendasi Dokter Kepresidenan

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menunggu rekomendasi dari tim kokter kepresidenan terkait penyuntikan vaksin COVID-19 buatan Sinovac.

RS UMMI Tegaskan Rizieq Shihab Minta Pulang Meski Hasil Tes Usap Belum Keluar
Indonesia
RS UMMI Tegaskan Rizieq Shihab Minta Pulang Meski Hasil Tes Usap Belum Keluar

"Keluarga tetap memilih opsi untuk pulang," ucap Andi

Singapura Temukan Klaster-Klaster Baru COVID-19
Dunia
Singapura Temukan Klaster-Klaster Baru COVID-19

Otoritas kesehatan Singapura mendeteksi klaster-klaster baru COVID-19 di asrama-asrama pekerja asing.

277 Ribu Orang Berhasil Sembuh dari Corona
Indonesia
277 Ribu Orang Berhasil Sembuh dari Corona

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan bahwa penularan virus corona masih tinggi di masyarakat.

Polri Benarkan Tangkap Petinggi KAMI
Indonesia
Polri Benarkan Tangkap Petinggi KAMI

Namun, Awi tak menjelaskan secara detail ihwal penangkapan tersebut. Begitu pun dengan alasan penangkapan terhadap keempatnya.

Puncak Musim Kemarau, Jateng Malah Dilanda Hujan
Indonesia
Puncak Musim Kemarau, Jateng Malah Dilanda Hujan

Secara umum di Jawa Tengah memasuki musim hujan bulan Oktober 2020. Dimana wilayah Kabupaten Temanggung bulan Oktober dipredikai mulai turun hujan.

KA Daop 6 Yogyakarta Wajib Rapid Test Antigen, Berani Pakai Calo Siap-Siap Dipolisikan
Indonesia
KA Daop 6 Yogyakarta Wajib Rapid Test Antigen, Berani Pakai Calo Siap-Siap Dipolisikan

Rapid test antigen berlaku selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal keberangkatan