PAN Minta Jokowi Jangan Ragu Copot Menteri Berkinerja Jelek Presiden Joko Widodo saksikan geladi peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan (Biro Pers Setpres)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur semua jajaran kabinet karena komunikasi publik pemerintah sangat buruk ketika menggodok Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Menanggapi hal itu, Plh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai, Presiden Jokowi masih mempunyai waktu untuk melakukan evaluasi para menterinya, jika memang kinerja mereka buruk

"Presiden merasa bahwa para menteri kinerjanya buruk, kurang baik dalam melakukan sosialisasi, ya Presiden kan memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri," kata Saleh kepada wartawan, Jumat, (23/10).

Baca Juga

UU Cipta Kerja Diklaim Perkuat Pondasi Ekonomi

"Mumpung pemerintahan Jokowi ini baru berlangsung satu tahun, ya tentu bisa dilakukan evaluasi kalau perlu di reshuffle menteri-menteri yang kinerjanya buruk itu diganti saja. Kan ada banyak tuh Kementerian/lembaga yang menterinya itu sering dimarahi dianggap kurang kienrjannya," sambung Saleh.

Menurut Saleh, Jokowi sudah berkali-kali mengingatkan para pembantunya agar kinerja yang dihasilkan lebih baik, termasuk komunikas publik mereka. Namun, keadaanya tidak berubah, Presiden masih melakukan teguran, bukan tindakan tegas.

"Kalau memang Presiden mau tegas mengambil kesempatan ini dalam rangka melakukan perbaikan jangan ragu. Presiden Jokowi setahu saya orangnya tegas dan bijak untuk mengambil keputusan nah sekarang saatnya setelah satu tahun masa periode ini berlangsung," ujarnya.

Anggota Komisi X DPR ini menjelaskan, sejak awal pembahasan RUU Ciptaker terkesan terburu-buru, mengejar target waktu untuk disahkan menjadi UU. Seharusnya, pemerintah memiliki strategi yang baik untuk melakukan sosialisasi terkait UU Ciptaker ini. Mengingat, UU Ciptaker adalah inisiatif pemerintah.

"Pemerintah lah yang memiliki kepentingan besar di dalam proses pengesahan dan pembahasan UU tersebut. Untuk itu, tentu kita berharap dari awal pemerintah secara berlahan dan bertahap ikut melaksanakan sosialisasi, sehingga masyarakat bisa memhami bisa mengerti maksud dan tujuan daripada UU ini," ungkapnya.

Presiden Jokowi. Foto: Biro Setpres

Saleh mengingatkan, Omnibus Law ini merangkum lebih dari 79 UU, daftar inventaris masalah (DIM) nya saja lebih dari 7 ribu. Oleh sebab itu, sudah semestinya pemerintah juga melakukan sosialisasi secara bertahap. Misalnya, ketika membahas klaster investasi tentang penanaman modal Indonesia, sudah dilakukan sosialisasi. begitu juga dengan membahas tentang aturan ketenagakerjaan.

"Itu mestinya sudah disosialosasikan biar ada pemahaman yang utuh dari masyarakat tentang Undang-undang Omnibus Law ini. Jika tidak ada sosialisasi, ya dampaknya seperti sekarang ini. Itu terkesan pemerintah tidak siap melakukan sosialisasi," ungkapnya.

Saleh mengaku memahami kegelisahan Jokowi yang merasa upaya dari para menterinya melakukan sosialisasi UU Ciptaker masih kurang. Dampaknya, masyarakat belum utuh serta belum teryakinkan tentang keberadaan UU tersebut. Justru ada usulan untuk melakukan legislatif review dari kelompok masyarakat, terutama buruh.

"Ini menandakan bahwa yang sedang terjadi komunikasi publik dari pemerintah kepada masyarakat tidak berjalan efektif. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan legislatif review daripada mendengarkan penjelasan pemerintah. Saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat menantang bagi pemerintah untuk kembali berupaya keras menjelaskan kepada masyarakat," pungkas Saleh.

Sebelumnya, Moeldoko mengakui, jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Jokowi terkait buruknya komunikasi publik. Terutama soal substansi dari UU Cipta kerja.

"Kami semuanya ditegur oleh Presiden bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek," kata Moeldoko di kantornya, Rabu (21/10).

Baca Juga

Hapus Pasal Migas di UU Ciptaker, Kemsesneg Dinilai Langgar UU

Moeldoko mengatakan, teguran Presiden dan berbagai masukan dari luar akan jadi bahan perbaikan. "Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden, kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," ujarnya.

Moeldoko mengakui bahwa kondisi saat ini media sosial berkembang dengan luar biasa. Terkadang pemerintah kewalahan menghadapi hoaks dan disinformasi.

"Kita memasuki sebuah disruption. Sebuah situasi yang seperti saat ini di mana media sosial bertumbuh luar biasa. Kadang-kadang melampaui imajinasi kita. Dan di situlah kita kadang-kadang kewalahan menghadapi bertumbuhnya disinformasi dan hoaks," kata dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Umat Islam Diminta Cek Arah Kiblat Pada 27 dan 28 Mei
Indonesia
Umat Islam Diminta Cek Arah Kiblat Pada 27 dan 28 Mei

Fenomena alam itu berdasarkan data astronomi

Korlantas Polri Antisipasi Lonjakan Kendaraan saat Libur Panjang Akhir Oktober
Indonesia
Korlantas Polri Antisipasi Lonjakan Kendaraan saat Libur Panjang Akhir Oktober

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan skema pengamanan terkait libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 29 Oktober hingga 1 November 2020.

Penjelasan BMKG Terkait Fenomena Embun Beku Dieng
Indonesia
Penjelasan BMKG Terkait Fenomena Embun Beku Dieng

Tuban menuturkan kalau udara kering menaiki pegunungan bertambah tinggi itu laju penurunan suhunya semakin cepat dibandingkan dengan udara basah.

Update COVID-19 Sabtu (25/4): 8.607 Positif, Pasien Sembuh Tembus 1.042 Orang
Indonesia
Update COVID-19 Sabtu (25/4): 8.607 Positif, Pasien Sembuh Tembus 1.042 Orang

Tinggal di rumah adalah jawaban satu satunya yang benar

  Sekolah Dibuka Kembali 13 Juli, Anies Minta Disdik Pertimbangkan Zona Aman Corona
Indonesia
Sekolah Dibuka Kembali 13 Juli, Anies Minta Disdik Pertimbangkan Zona Aman Corona

Anies menuturkan, poin penting sebelum membuka aktivitas belajar mengajar di sekolah harus melihat data peta lokasi sekolah dengan sebaran COVID-19.

 Berusia 500 Tahun, LIPI Usulkan Kebun Raya Bogor Jadi Situs Warisan Dunia
Indonesia
Berusia 500 Tahun, LIPI Usulkan Kebun Raya Bogor Jadi Situs Warisan Dunia

"Kami sedang mengupayakan Kebun Raya Bogor mendapatkan status cagar budaya nasional sebelum dinominasikan sebagai World Heritage Site

 Redam Pandemi Corona, Indonesia Jangan Malu Minta Bantuan Negara Lain
Indonesia
Redam Pandemi Corona, Indonesia Jangan Malu Minta Bantuan Negara Lain

"Termasuk menerima bantuan teknologi uji laboratorium, tenaga dan analisis medis," ujar Ricky Gunawan dalam keterangannya, Selasa (17/3).

Driver Ojol dan Satpam Jadi Korban Ulah Kelompok John Kei
Indonesia
Driver Ojol dan Satpam Jadi Korban Ulah Kelompok John Kei

Tak hanya melepaskan tembakan, anak buah John Kei juga merusak gerbang perumahan dan mengacak-acak rumah Nus Kei

Terjawab! Ini Alasan Jokowi Ngotot Enggak Mau Lockdown Atasi COVID-19
Indonesia
Terjawab! Ini Alasan Jokowi Ngotot Enggak Mau Lockdown Atasi COVID-19

Yang cocok diterapkan di Indonesia adalah menjaga jarak fisik antar individu masyarakat alias physical distancing

Polisi Bayari Pelanggar PSBB Beda Alamat Naik Angkot
Indonesia
Polisi Bayari Pelanggar PSBB Beda Alamat Naik Angkot

Polisi masih mendapati oknum pengendara yang tidak patuh