PAN Kritik Pengumuman PSBB Total Anies Gubernur Anies Baswedan saat bersepeda. (Foto: Pemprov DKI Jakarta).

MerahPutih.com - Gubernur Anies Baswedan yang secara sepihak memutuskan rem darurat ke masa PSBB total, dikritik politisi Partai Amanat Nasional (PAN). Keputusan tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah pusat akhirnya dinilai membingungkan masyarakat.

Pelaksana Harian Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, Anies merupakan pemimpin yang baik dalam bekerja. Tapi dalam kondisi saat ini Pemda DKI wajib konsultasi dengan pemerintahan Jokowi dalam mengambil kebijakan PSBB.

"Setidaknya, konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan covid-19 beserta seluruh jajarannya," ujar Saleh di Jakarta, Sabtu (12/9).

Baca Juga:

PSBB Total DKI Jakarta Masih Belum Disepakati Pusat

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI harus perlu ditingkatkan. Sebab, Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi nasional karena setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.

"Pak Airlangga menganggap bahwa penerapan kebijakan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak. Implikasi pada kehidupan ekonomi akan besar. Ini berarti, belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil," lanjutnya.

Kerumunan warga
Kerumunan warga. (Foto: Kanugrahana).

Pemprov DKI diharapkan mengambil kebijakan atas kajian yang matang. Kemudian, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dan reguler dilakukan.

"Dengan begitu, hasil dan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat kelihatan hasilnya secara jelas," katanya. (Asp).

Baca Juga:

Satpol PP Jakarta Bakal Perketat Pengawasan Saat PSBB Total

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Istana Tegaskan Tidak Ada Kaitan Antara Presiden Jokowi dan Kasus Jiwasraya
Indonesia
Istana Tegaskan Tidak Ada Kaitan Antara Presiden Jokowi dan Kasus Jiwasraya

“Presiden tidak ada kaitannya lah,” tegas Luhut kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/1).

 Hasil Rapid Test Massal di Balai Kota Solo, Sopir Dinas Purnomo Reaktif
Indonesia
Hasil Rapid Test Massal di Balai Kota Solo, Sopir Dinas Purnomo Reaktif

"Kami minta dua orang tersebut berhenti bekerja dulu untuk jalani karantina mandiri di rumahnya masing-masing selama 14 hari," ujar Rudy di Solo, Kamis (28/5).

Diduga Ada Agenda Tersembunyi di Balik Revisi UU MK
Indonesia
Diduga Ada Agenda Tersembunyi di Balik Revisi UU MK

Diduga ada agenda tersembunyi dari Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU MK tersebut.

Tentukan Lokasi Klaster Pemerintahan, Jokowi Tinjau Calon Ibu Kota Baru
Indonesia
Tentukan Lokasi Klaster Pemerintahan, Jokowi Tinjau Calon Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo merencanakan untuk meninjau lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur pada pekan depan.

Eks Kalapas Sukamiskin Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Eks Kalapas Sukamiskin Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Dalam kasus ini KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 saksi

Polisi Segera Panggil Andre Taulany dan Rina Nose
Indonesia
Polisi Segera Panggil Andre Taulany dan Rina Nose

Keduanya dituding menyinggung dengan memplesetkan nama keluarga besar dari Prilly Latuconsina

Ulama Aceh Minta Aparat Ungkap Maraknya Prostitusi Daring Selama Pandemi
Indonesia
Ulama Aceh Minta Aparat Ungkap Maraknya Prostitusi Daring Selama Pandemi

Ulama Aceh meminta kepada aparat kepolisian termasuk polisi penegak syariat Islam agar mengungkap maraknya indikasi prostitusi daring (online) di tengah masyarakat.

Gus Sholah Selalu Sampaikan Pesan Sejuk ke Semua Agama
Indonesia
Gus Sholah Selalu Sampaikan Pesan Sejuk ke Semua Agama

Gus Solah menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Minggu (2/2) pukul 20.55 WIB

[HOAKS atau FAKTA]: Pusat Perbelanjaan Golden Swalayan Jadi Kluster Baru Penyebaran Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pusat Perbelanjaan Golden Swalayan Jadi Kluster Baru Penyebaran Corona

Untuk menambah rasa percaya publik, pesan tersebut menggunakan nama Humas Pemerintah Kota Kediri.