PAN Kritik Pengumuman PSBB Total Anies Gubernur Anies Baswedan saat bersepeda. (Foto: Pemprov DKI Jakarta).

MerahPutih.com - Gubernur Anies Baswedan yang secara sepihak memutuskan rem darurat ke masa PSBB total, dikritik politisi Partai Amanat Nasional (PAN). Keputusan tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah pusat akhirnya dinilai membingungkan masyarakat.

Pelaksana Harian Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, Anies merupakan pemimpin yang baik dalam bekerja. Tapi dalam kondisi saat ini Pemda DKI wajib konsultasi dengan pemerintahan Jokowi dalam mengambil kebijakan PSBB.

"Setidaknya, konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan covid-19 beserta seluruh jajarannya," ujar Saleh di Jakarta, Sabtu (12/9).

Baca Juga:

PSBB Total DKI Jakarta Masih Belum Disepakati Pusat

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI harus perlu ditingkatkan. Sebab, Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi nasional karena setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.

"Pak Airlangga menganggap bahwa penerapan kebijakan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak. Implikasi pada kehidupan ekonomi akan besar. Ini berarti, belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil," lanjutnya.

Kerumunan warga
Kerumunan warga. (Foto: Kanugrahana).

Pemprov DKI diharapkan mengambil kebijakan atas kajian yang matang. Kemudian, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dan reguler dilakukan.

"Dengan begitu, hasil dan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat kelihatan hasilnya secara jelas," katanya. (Asp).

Baca Juga:

Satpol PP Jakarta Bakal Perketat Pengawasan Saat PSBB Total

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahfud MD Sebut Kekisruhan di Partai Demokrat Harusnya Sudah Selesai
Indonesia
Mahfud MD Sebut Kekisruhan di Partai Demokrat Harusnya Sudah Selesai

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, kekisruhan Partai Demokrat di ranah pemerintah sudah selesai.

Loloskan Pemudik, Polisi Bakal Dapat Hukuman Dua Kali Lipat
Indonesia
Loloskan Pemudik, Polisi Bakal Dapat Hukuman Dua Kali Lipat

Dengan banyaknya personil dan titik penyekatan, masyarakat dijamin tak bisa lolos titik penyekatan tersebut. Baik jalan arteri, tol, bahkan jalan tikus akan diadang polisi.

DPR: Mendagri tak Bisa Asal Copot Kepala Daerah
Indonesia
DPR: Mendagri tak Bisa Asal Copot Kepala Daerah

Menurutnya, pencopotan kepala daerah perlu kajian mendalam dan koordinasi.

Industri Game Justru Naik di Masa Pandemi
Indonesia
Industri Game Justru Naik di Masa Pandemi

Industri game daring (esport) justru mengalami kenaikan penjualan saat banyak sektor ekonomi tertekan akibat pandemi COVID-19.

24 Nama Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Tahap Ketiga
Indonesia
24 Nama Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Tahap Ketiga

Komisi Yudisial (KY) RI mengumumkan 24 nama calon hakim agung yang lolos seleksi tahap tiga yang meliputi tes kesehatan dan kepribadian.

Rekor Tertinggi Selama Pandemi, Penambahan Kasus COVID-19 Capai 10.617
Indonesia
Rekor Tertinggi Selama Pandemi, Penambahan Kasus COVID-19 Capai 10.617

Jumlah pasien sembuh bertambah 7.446 orang, sehingga total pasien sembuh ada 666.883 orang.

Sah! Andi Samsan Nganro Jadi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial
Indonesia
Sah! Andi Samsan Nganro Jadi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial

Pengangkatan Andi Samsan Nganro sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 22 P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

Tiga Orang Jadi Tersangka Baru Kebakaran Kejagung, Ada Bekas Pegawai
Indonesia
Tiga Orang Jadi Tersangka Baru Kebakaran Kejagung, Ada Bekas Pegawai

Penyidik Bareskrim Polri kembali menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran gedung Kejagung RI.

THR dan Gaji ke-13 Bakal Dorong Konsumsi Sampai Rp215 Triliun
Indonesia
THR dan Gaji ke-13 Bakal Dorong Konsumsi Sampai Rp215 Triliun

"Saat peniadaan mudik dan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah menyiapkan program untuk mendorong konsumsi, yang dibarengi dengan berbagai program untuk meningkatkan daya beli," kata Airlangga.

Seperti di Wuhan, Penularan Berhenti jika PPKM Darurat Berlaku Ketat
Indonesia
Seperti di Wuhan, Penularan Berhenti jika PPKM Darurat Berlaku Ketat

Kebijakan yang dijalankan harus ketat, termasuk PPKM Darurat yang digulirkan Presiden Joko Widodo.