PAN Ingin Sanksi Pidana Iklan Minuman Keras Diatur di RUU Cipta Kerja Ilustrasi rapat DPR. (Foto: dpr.go.id)

MerahPutih.com - Sanksi pidana iklan minuman keras (miras) diusulkan diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Alasnya, untuk menjaga generasi penerus bangsa.

"Kita harus mengedepankan kepentingan generasi muda sebagai generasi harapan bangsa, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal negatif," kata Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dari Fraksi PAN Guspardi Gaus di Jakarta, Jumat (22/8).

Dia menjelaskan Pasal 79 RUU Ciptaker menjadi polemik karena dinilai mengubah atau menghapus sanksi tayangan iklan miras, zat adiktif, dan asusila yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Baca Juga:

Empat Kesepakatan Buruh dan DPR Soal RUU Cipta Kerja

Menurut anggota Komisi II DPR RI itu, miras memberikan banyak dampak buruk sehingga proteksi maksimal harus dilakukan agar anak muda terhindar dari miras.

"Kalau ini dibiarkan, berarti kita mencederai mereka ke arah yang lebih baik," ujarnya.

Politisi PAN menegaskan, DPR bukan lembaga stempel namun sesuai dengan kewenangan yang dimiliki maka draf RUU Cipta Kerja bisa saja diubah. Hal itu menurut dia tentunya atas kesepakatan dan persetujuan lintas fraksi bersama pihak pemerintah.

Anggota DPR Guspadi Gaus
Politisi PAN Guspardi Gaus. (Foto: Antara)

"Jadi di dalam pembahasan RUU ini bisa saja ada hal-hal yang tidak ada kita buat aturan baru dan bisa juga ada hal-hal yang tidak sesuai kita selaraskan dan ada pula ada hal-hal yang tidak perlu kita buang," katanya.

Guspardi berharap, seluruh fraksi di DPR memiliki pemahaman yang sama sehingga upaya melonggarkan dan mempromosikan miras jangan hanya diganjar sanksi administrasi saja tetapi harus diancam dengan sanksi pidana.

Baca Juga:

Bungkam Kritik Lewat Peretasan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Wajib Cegah Tertular COVID-19
Indonesia
Tiga Wajib Cegah Tertular COVID-19

"Kami Satgas COVID-19 mencoba merancang berbagai konten yang bisa mencegah tertular COVID-19. Salah satunya seperti Tiga Wajib," ucapnya

KPK Ingatkan Potensi Korupsi Pilkada
Indonesia
KPK Ingatkan Potensi Korupsi Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pilkada

Abu Vulkanik Gunung Sinabung Berpotensi Meluas hingga ke Malaysia
Dunia
Abu Vulkanik Gunung Sinabung Berpotensi Meluas hingga ke Malaysia

Badan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) mengatakan bahwa abu vulkanik Gunung Sinabung berpotensi meluas hingga ke Negeri Jiran.

TNI AD Bantu Aprilia Manganang Ubah Jenis Kelamin dari Perempuan ke Laki-laki
Indonesia
TNI AD Bantu Aprilia Manganang Ubah Jenis Kelamin dari Perempuan ke Laki-laki

TNI Angkatan Darat (TNI AD) memastikan Sersan Dua (Serda), Aprilia Manganang berjenis kelamin laki-laki.

Penjual Senjata ke Penyerang Mabes Polri Napiter Jalin Jantho
Indonesia
Penjual Senjata ke Penyerang Mabes Polri Napiter Jalin Jantho

ZA membeli airgun dari Muchsin Kamal secara daring

Penerapan Ganjil Genap "Paksa" Masyarakat Naik Angkutan Umum
Indonesia
Penerapan Ganjil Genap "Paksa" Masyarakat Naik Angkutan Umum

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta secara resmi kembali berakukan sistem ganjil genap di jalur protokol pada Senin (3/8).

Si Jago Merah Lalap Gedung Utama Kejaksaan Agung
Indonesia
Si Jago Merah Lalap Gedung Utama Kejaksaan Agung

Sampai saat ini, 17 pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan si jago merah

Rawan Intervensi, Sidang Praperadilan Anita Kolopaking Dapat Atensi Khusus
Indonesia
Rawan Intervensi, Sidang Praperadilan Anita Kolopaking Dapat Atensi Khusus

Sidang dijadwalkan untuk pemeriksaan kelengkapan administrasi praperadilan, dan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan.

Pinangki Divonis 10 Tahun, Hakim: Tuntutan Jaksa Terlalu Rendah
Indonesia
Pinangki Divonis 10 Tahun, Hakim: Tuntutan Jaksa Terlalu Rendah

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Tak Kunjung Reshuffle, Kemarahan Jokowi Dinilai Hanya Drama Politik
Indonesia
Tak Kunjung Reshuffle, Kemarahan Jokowi Dinilai Hanya Drama Politik

"Masak iya, hanya dalam hitungan hari kinerja menteri sudah membaik?" ucap Ujang.