PAN Gabung Koalisi Pemerintah, Kader Akui tidak Bisa Lagi Kritik Jokowi Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPD PAN Solo, Umar Hasyim. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyatakan diri resmi bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hal itu menjadi sorotan karena sebelumnya PAN yang dipimpin Zulkifli Hasan menjadi rival politik dan oposisi bagi pendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Baca Juga

PAN Gabung Koalisi, Gerindra Harap Pasokan Tenaga Pemerintah Bertambah

Menanggapi keputusan DPP PAN tersebut Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPD PAN Solo, Umar Hasyim menyatakan, akan tunduk dan patuh akan keputusan partai itu.

"Sebagai kader di bawah, apapun keputusannya kami akan mengikuti perintah DPP PAN dan Ketua Umum PAN," ujar Hasyim, Jumat (27/8).

Ia menegaskan dari DPP dan Ketum PAN pastinya sudah memiliki peryimbangan matang dalam keputusan tersebut. Pihaknya juga meyakini keputusan gabung dengan koalisi pemerintahan akan membuat partai lebih baik.

"Pastinya ada sisi baik dan tidaknya bergabungnya partai ke dalam koalisi pemerintah," kata dia.

Presiden Joko Widodo saat melakukan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dan sekjen partai di Istana, Jakarta, Rabu (25/8/2021). (ANTARA/HO-PDIP)
Presiden Joko Widodo saat melakukan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dan sekjen partai di Istana, Jakarta, Rabu (25/8/2021). (ANTARA/HO-PDIP)

Ia menilai sisi tidak baiknya bergabungnya PAN ke dalam koalisi Jokowi dapat memperkeruh kualitas demokrasi Indonesia. Padahal, dalam demokrasi sekarang butuh oposisi untuk mengkritisi pemerintah.

"Kalau sudah bergabung dengan koalisi pemerintah kan tidak mungkin mengkritisi Jokowi-Amin lewat parlemen. Nanti kita dikira berdiri di dua kaki," tutur dia.

Dirinya mengungkapkan bahwa kinerja parlemen hanya bisa terwujud dengan baik bila tidak semua partai bergabung ke pemerintah. Ia memasukkan para pengurus dan simpatisan PAN Solo masih solid dengan keputusan pusat itu.

"PAN Solo masih solid termasuk dalam mendukung pemerintahan Pemkot Solo yang mendukung Gibran-Teguh di Pilwalkot Solo 2020 lalu," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Sahabat Baru Koalisi Pendukung Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demokrat Ajak Golkar Koalisi di Pilpres 2024
Indonesia
Demokrat Ajak Golkar Koalisi di Pilpres 2024

Partai Demokrat mengajak Partai Golkar untuk berkoalisi menyongsong Pilpres 2024 mendatang. Kedua partai politik (parpol) itu sudah mencukupi untuk mengusung capres-cawapres pada pesta demokrasi lima tahunan.

Varian BA.4 dan BA.5 Masuk Indonesia, Satgas COVID-19 Akan Kembali Atur Kegiatan Berskala Besar
Indonesia
Varian BA.4 dan BA.5 Masuk Indonesia, Satgas COVID-19 Akan Kembali Atur Kegiatan Berskala Besar

Mutasi virus dengan varian baru BA.4 dan BA.5 sudah masuk Indonesia. Sehingga, warga harus kembali bergotong royong untuk menekan penyebaran varian ini.

Kominfo Normalisasi Sejumlah Sistem Elektronik yang Sempat Diblokir
Indonesia
Kominfo Normalisasi Sejumlah Sistem Elektronik yang Sempat Diblokir

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan normalisasi terhadap empat sistem elektronik (SE) yang sebelumnya telah diblokir.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 Ratusan, Pemudik Diminta Tetap Waspada
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 Ratusan, Pemudik Diminta Tetap Waspada

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan, Sabtu (23/4), terdapat penambahan kasus harian COVID-19 sebanyak 522.

KPK Buka Peluang Jerat Legislator Bekasi dalam Kasus Suap Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Buka Peluang Jerat Legislator Bekasi dalam Kasus Suap Rahmat Effendi

Kalau dalam penggeledahan itu ditemukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dimungkinkannya adanya tindak pidana baru ya tentunya pasti akan kita buka

KPK Pergoki Pejabat Pemkot Ambon Bakar Dokumen Bukti Suap Wali Kota
Indonesia
KPK Pergoki Pejabat Pemkot Ambon Bakar Dokumen Bukti Suap Wali Kota

Bukti dokumen yang dibakar itu diduga terkait kasus suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang Alfamidi pada 2020 yang menjerat Wali Kota nonaktif Ambon, Richard Louhenapessy.

Duplikasi Dengan Bansos, Banyak Pekerja Tidak Dapat Bantuan Subsidi Upah
Indonesia
Duplikasi Dengan Bansos, Banyak Pekerja Tidak Dapat Bantuan Subsidi Upah

Terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU.

Prabowo-Muhaimin Sepakat Bekerja Sama dalam Pemilu 2024
Indonesia
Prabowo-Muhaimin Sepakat Bekerja Sama dalam Pemilu 2024

Prabowo menegaskan, Gerindra dan PKB sudah menyepakati untuk membangun koalisi.

Azis Syamsuddin Klaim tak Punya Orang Dalam di KPK Selain AKP Robin
Indonesia
Azis Syamsuddin Klaim tak Punya Orang Dalam di KPK Selain AKP Robin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Senin (11/10). Dia diperiksa sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara di Lampung Tengah.

Kemendag Lakukan Perluasan Harga Minyak Goreng Kemasan Satu Harga
Indonesia
Kemendag Lakukan Perluasan Harga Minyak Goreng Kemasan Satu Harga

Kebijakan minyak goreng satu harga merupakan upaya lanjutan pemerintah