PAN DKI Minta Anies Jual Saham PT Delta Djakarta Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto. Foto: DPRD DKI Jakarta

MerahPutih.com - Presiden Jokowi memutuskan untuk mencabut regulasi investasi industri minuman keras (Miras) di empat provinsi Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Sejalan dengan Jokowi, Fraksi PAN DPRD DKI mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menjual kepemilikan saham minuman beralkohol di PT Delta Djakarta yang merupakan produsen bir merek Anker, Carlsberg, hingga San Miguel.

Baca Juga

Tak Setuju Jokowi, PKS Sejak Awal Dukung Anies Lepas Saham Miras di PT Delta

“Sejak tahun 2019, banyak masukan kepada kami agar Fraksi PAN ikut mendorong penjualan saham bir yang dimiliki Pemprov,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto di Jakarta Selasa, (2/3).

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, selama ini Pemprov DKI selalu bilang jika penjualan saham bir tersebut terganjal dari restu Dewan Parlemen Kebon Sirih.

Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto
Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto. Foto: DPRD DKI Jakarta

Maka dari itu, Bambang menegaskan, Fraksi PAN secara bulat mendukung upaya Anies untuk menjual saham yang dimiliki DKI sejak era Gubernur Ali Sadikin itu.

“Pak Gub dan Pak Wagub, Fraksi PAN mendukung 100 persen keputusan untuk menjual saham Delta,” ungkap Bambang.

Menurut dia, Anies harus berani tegas dengan mengalihkan investasi miras ke investasi lain yang tidak menimbulkan sentimen sosial. Seperti Presiden Jokowi yang berani membatalkan perpres investasi miras karena mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat.

“Pak Anies harus bisa tegas seperti Pak Jokowi yang membatalkan Perpres soal investasi Miras," pungkas Bambang.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta memiliki saham perusahaan miras sejak era Gubernur DKI Ali Sadikin. Hingga saat ini, jumlah saham Pemprov DKI Jakarta masih sama sejak tahun 2015, yakni 26,25 persen atau sebesar 210.200.700.

Bahwasanya Pemprov DKI telah mengajukan permohonan persetujuan penjualan saham PT Delta Djakarta beberapa kali kepada DPRD DKI.

Di antaranya, Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 479/-1.822 tanggal 16 Mei 2018 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Tbk; Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 91/-1.822 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Tbk; dan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 177/-1.822 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta.

Tapi keinginan pelepasan kepemilikan saham PT Delta Djakarta sampai saat ini belum terwujud. Masih terjanggal persetujuan DPRD DKI. (Asp)

Baca Juga

Tegaskan Tolak Legalisasi Miras, PKB: Jangan Adat Tertentu Jadi Alasan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nasib 'Timses' Kapolri Listyo, Ada yang Beruntung hingga tak Dapat Jabatan
Indonesia
Nasib 'Timses' Kapolri Listyo, Ada yang Beruntung hingga tak Dapat Jabatan

Lantas, bagaimana nasib sejumlah 'timses' Listyo saat proses menuju kursi Kapolri beberapa waktu lalu?

Tanggap Darurat Diperpanjang, DIY Siapkan Rusunawa Buat OTG COVID-19
Indonesia
Tanggap Darurat Diperpanjang, DIY Siapkan Rusunawa Buat OTG COVID-19

DIY menambah lokasi karantina bagi pasien OTG dan menambah APD bagi nakes serta melakukan tes cepat masal.

Satgas COVID-19: Tren Kasus COVID-19 Memburuk
Indonesia
Satgas COVID-19: Tren Kasus COVID-19 Memburuk

Hanya dibutuhkan waktu 2 bulan untuk mencapai 60 ribu dari yang sebelumnya 30 ribu.

Ungkap Sulitnya Tertibkan Warga Jakarta Patuh Protokol Kesehatan, Polisi: Kadang Sampai Berantem
Indonesia
Ungkap Sulitnya Tertibkan Warga Jakarta Patuh Protokol Kesehatan, Polisi: Kadang Sampai Berantem

Meningkatkan kedisiplinan masyarakat memang butuh waktu yang cukup lama.

Ibu di Majalengka Jadikan Anak Kandung sebagai Budak Seks dengan Tarif Rp500 Ribu
Indonesia
Ibu di Majalengka Jadikan Anak Kandung sebagai Budak Seks dengan Tarif Rp500 Ribu

Seorang ibu di Majalengka, Jawa Barat, tega menjadikan anak kandungnya sebagai budak seks dengan tarif sekali kencan antara Rp300.000-Rp500.000.

KPK Diminta Terus Kawal dan Awasi Pengadaan Vaksin COVID-19
Indonesia
KPK Diminta Terus Kawal dan Awasi Pengadaan Vaksin COVID-19

KPK juga harus meningkatkan pengawasannya

Termasuk Cucu Ma'ruf Amin, Ini Daftar Calon Kepala Daerah Gelombang IV PDIP
Indonesia
Termasuk Cucu Ma'ruf Amin, Ini Daftar Calon Kepala Daerah Gelombang IV PDIP

Sebelumnya, PDIP sudah mengumumkan Gelombang I pada 19 Februari, lalu Gelombang II pada 17 Juli, dan Gelombang III pada 11 Agustus 2020 lalu.

Pemprov DKI Belum Bahas UMP Tahun 2021
Indonesia
Pemprov DKI Belum Bahas UMP Tahun 2021

Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada pembahasan

KPK Sebut 46.549 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN
Indonesia
KPK Sebut 46.549 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

KPK memastikan tidak akan memperpanjang waktu lagi terkait penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2019 yang semula paling lambat 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020

Ini Kerusakan Sementara Akibat Gempa 6,2 yang Guncang Majene Sulbar
Indonesia
Ini Kerusakan Sementara Akibat Gempa 6,2 yang Guncang Majene Sulbar

Gempa memicu tanah longsor di tiga titik di sepanjang poros jalan Majene-Mamuju sehingga menyebabkan akses terputus.