PAN Desak Pimpinan DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay (kiri) saat memberikan keterangan pers di Ruang Rapat FPAN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. (Istimewa)

MerahPutih.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak pimpinan DPR RI dan seluruh pihak terkait untuk segera menghentikan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

"Sekaligus mencabut dari program legislasi nasional (prolegnas)," kata Sekretaris Fraksi PAN DPR Saleh Partoanan Daulay dalam keterangan persnya, Selasa (24/6).

Baca Juga:

HIPMI Berharap Pengusaha Muda di Daerah Dapatkan Relaksasi Kredit

Saleh menjelaskan bahwa penghentian pembahasan tersebut didasarkan atas berbagai pertimbangan. Di antaranya yakni, Fraksi PAN sejak awal telah memberikan catatan khusus terhadap RUU HIP tersebut.

"Catatan itu terutama terkait dengan tidak dimasukkannya TAP MPRS/XXV/1966 sebagai konsideran," ujarnya.

Fraksi PAN, kata Saleh, ketika itu menginginkan agar TAP MPRS tersebut dijadikan sebagai konsideren. Bahkan Fraksi PAN dengan tegas menyatakan akan menarik diri dari pembahasan jika catatan khusus itu tidak diindahkan.

"Tidak masuknya TAP MPRS tersebut dinilai sebagai sesuatu yang sangat sensitif yang bisa menimbulkan polemik, perdebatan, dan bahkan penolakan dari publik," ungkapnya.

Selain itu, Saleh mengatakan, pihaknya telah mendengar dan mengkaji secara mendalam pendapat dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait RUU HIP tersebut.

Dari kajian yang dilakukan, Fraksi PAN berkesimpulan bahwa melanjutkan pembahasan RUU tersebut akan lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan manfaat.

"Apalagi saat ini, sudah banyak ormas dan tokoh masyarakat yang dengan terang dan terbuka menyatakan penolakan," imbuhnya.

Saleh Daulay anggota DPR yang juga tokoh muda Muhammadiyah (Foto: www.salehdaulay.com)

Fraksi PAN juga menghargai keputusan pemerintah yang menyatakan agar pembahasan RUU HIP tersebut ditunda dan seluruh potensi yang ada difokuskan untuk menangani pandemi COVID-19.

"Dalam pandangan Fraksi PAN, keputusan pemerintah tersebut sekaligus adalah penolakan halus untuk terlibat di dalam pembahasan," kata Saleh.

Menurut Saleh, jika pemerintah tidak terlibat, RUU HIP tersebut otomatis tidak bisa dilanjutkan. Sebab, kelahiran suatu UU haruslah didasarkan atas persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR.

Saleh pun menegaskan bahwa Pancasila yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ideologi final dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

"Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan seluruh komponen bangsa. Karena itu, penafsiran terhadap Pancasila dalam bentuk UU sudah tidak diperlukan lagi," tegas dia.

Baca Juga:

Wapres Klaim Penundaan Pembahasan RUU HIP Didukung Mayoritas Ormas Islam

Lebih lanjut Fraksi PAN menilai bahwa upaya mensosialisasikan dan memasyarakatkan Pancasila telah banyak dilakukan MPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Upaya-upaya tersebut perlu semakin ditingkatkan dengan melibatkan banyak komponen masyarakat lain, termasuk perguruan tinggi, sekolah, ormas, OKP, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya," kata Saleh. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Seluruh Ruas Jalan di Jaktim yang 'Tergenang' Dipastikan Telah Pulih
Indonesia
Seluruh Ruas Jalan di Jaktim yang 'Tergenang' Dipastikan Telah Pulih

Ruas jalan yang sebelumnya sempat ditutup akibat terendam banjir setinggi 80 sentimeter berada di Jalan Raya Kayu Putih, Pulogadung

Update Kasus Corona DKI Senin (20/7): 16.712 Positif, 10.598 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Senin (20/7): 16.712 Positif, 10.598 Orang Sembuh

Dari jumlah 16.712, ada 10.598 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 749 orang meninggal dunia.

Jerman dan Lebanon Temukan Kasus Pertama COVID-19 Varian Baru
Indonesia
Jerman dan Lebanon Temukan Kasus Pertama COVID-19 Varian Baru

Pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium Kota Berlin menunjukkan pasien positif itu terserang virus B.1.1.7, nama varian baru COVID-19 yang saat ini mewabah di Inggris.

 Saat Ditangkap, Aktivis Ravio Tengah Berada di Mobil Kedubes Belanda
Indonesia
Saat Ditangkap, Aktivis Ravio Tengah Berada di Mobil Kedubes Belanda

"Yang bersangkutan kami amankan pada saat mau memasuki kendaraan berpelat CD, (pelat kendaraan, red) diplomatik dari Kedutaan Belanda," kata Argo Yuwono

Tekan Penyebaran Corona, Pemerintah Terbitkan Protokol Transportasi Publik
Indonesia
Tekan Penyebaran Corona, Pemerintah Terbitkan Protokol Transportasi Publik

Tempat transportasi publik juga harus menyediakan hand washing station dengan air mengalir

Pemprov DKI Belum Tentu Terapkan Belajar Secara Tatap Muka Tahun Depan
Indonesia
Pemprov DKI Belum Tentu Terapkan Belajar Secara Tatap Muka Tahun Depan

Saat ini, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tengah fokus melakukan pemasangan internet gratis

Pemprov DKI Tak Pungkiri Bakal Kembali Tarik Rem Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Tak Pungkiri Bakal Kembali Tarik Rem Darurat

Wagub pun meminta kepada semua pihak untuk tidak meremehkan protokol kesehatan

Waspada, Jumlah Orang dalam Pemantauan COVID- 19 di Indonesia Lebih dari 100 Ribu
Indonesia
Waspada, Jumlah Orang dalam Pemantauan COVID- 19 di Indonesia Lebih dari 100 Ribu

Achmad Yurianto mengaku ratusan ribu ODP ini menjadi perhatian besar terkait penyebaran virus corona.

Kasus COVID-19 DKI Kamis (21/5): 6.220 Positif, 1.536 Orang Sembuh
Indonesia
Terkait Revitalisasi TIM, Ketua DPRD DKI Dipanggil Komisi V DPR
Indonesia
Terkait Revitalisasi TIM, Ketua DPRD DKI Dipanggil Komisi V DPR

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dipanggil oleh Komisi V DPR untuk membahas mengenai revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).