PAN Desak Pemerintah Batalkan Pemotongan Insentif Nakes Anggota Komisi XI DPR Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Indra Arief Pribadi/aa.

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyayangkan keputusan pemerintah memotong insentif tenaga kesehatan (nakes) sebesar 50 persen. Keputusan itu tertuang melalui SK No. S-65/MK.02/2021.

"Keputusan itu berbanding terbalik dengan situasi penyebaran virus COVID-19 yang semakin bertambah. Wajar jika para nakes kita banyak yang merasa kecewa terhadap keputusan tersebut," kata Saleh dalam keterangannya, Kamis (4/2).

Baca Juga

Pemprov DKI Minta Pemerintah Pusat tak Potong Intensif Tenaga Kesehatan

Saleh menjelaskan, setelah dipotong, insentif yang diterima dokter spesialis saat ini menjadi Rp7.500.000 per orang per bulan, peserta PPDS sebesar Rp6.250.000 per orang per bulan, dokter umum dan gigi Rp5.000.000 per orang per bulan.

Kemudian, bidan dan perawat Rp3.750.000 per orang per bulan, serta tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp2.500.000 per orang per bulan.

"Insentif tersebut hanya setengah dari insentif yang diberikan pada tahun 2020 lalu. Bagaimana pun juga, itu tentu sangat dirasakan dampaknya," ujarnya.

Foto: corona.jatengprov.go.id

Apalagi, kata anggota Komisi IX DPR ini, para nakes saat ini bekerja siang malam dalam melayani masyarakat yang terpapar COVID-19. Para nakes menyambung nyawa berdiri di barisan terdepan.

Karena itu, Saleh mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan pemotongan insentif itu. Para nakes harus mendapatkan perlakuan lebih. Menurutnya, keikhlasan mereka harus diapresiasi dengan pemberian insentif yang sebanding.

"Saya banyak ditanya soal kebijakan pemotongan ini. Rata-rata menanyakan apakah komisi IX mengetahui kebijakan tersebut. Tentu saya jawab, bahwa kami tidak mengetahui. Kami justru tahu setelah SK-nya keluar dan beritanya dimuat di media," kata dia.

Saleh menegaskan, dalam raker dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Rabu (3/1) kemarin, Komisi IX mendesak agar kebijakan pemotongan itu dibatalkan.

"Komisi IX meminta agar kemenkes berbicara dengan kemenkeu untuk membatalkannya," tegas Saleh.

Selain itu, kata dia, komisi IX mendesak agar Kemenkes segera membayar insentif nakes yang belum dibayarkan tahun lalu. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, masih banyak insentif nakes yang belum dibayar. Bahkan, ada yang baru dibayar sampai bulan April. Hingga Bulan Mei-Desember 2020 belum dibayarkan.

"Apa pun alasan yang disampaikan, komisi IX meminta untuk diselesaikan. Kalau ada kendala adminiatratif, harus dipermudah. Kasihan tenaga kesehatan yang saat ini menunggu tanpa kepastian," tutup anak buah Zulkifli Hasan ini. (Pon)

Baca Juga

Vaksinasi Massal Tenaga Kesehatan di Istora Senayan Dijaga Ketat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Awal Mula Munculnya Klaster COVID-19 di Secapa AD
Indonesia
Awal Mula Munculnya Klaster COVID-19 di Secapa AD

1.280 personel positif COVID-19 di Secapa AD

Merapi Siaga, Sleman Tutup Sejumlah Lokasi Wisata
Indonesia
Merapi Siaga, Sleman Tutup Sejumlah Lokasi Wisata

Status Gunung Merapi naik dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) pada Kamis (5/11).

Polisi: 3 ABK WNI Dilarung di Laut
Indonesia
Polisi: 3 ABK WNI Dilarung di Laut

Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini

Tensi Meningkat, Indonesia Khawatirkan Stabilitas Kawasan
Dunia
Tensi Meningkat, Indonesia Khawatirkan Stabilitas Kawasan

Indonesia menekankan kembali mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 di Laut China Selatan.

Penanaman 5.000 Bibit Mangrove di PIK Tingkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Indonesia
Penanaman 5.000 Bibit Mangrove di PIK Tingkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

"Program ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup di DKI Jakarta," ujarnya.

UMP Jateng 2021 Naik, SBSI Solo: Ideal Upah Rp3 Juta
Indonesia
UMP Jateng 2021 Naik, SBSI Solo: Ideal Upah Rp3 Juta

"Kebutuhan ideal upah di Solo berada di kisaran Rp3 juta. Belum lagi kondisi pandemi COVId-19 membuat kebutuhan makin membengkak," ujar Endang

Validasi Bansos Tunai Harus Sampai Tingkat RT
Indonesia
Validasi Bansos Tunai Harus Sampai Tingkat RT

"Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran," kata Azis.

Djoko Tjandra Kembali Absen di Sidang PK
Indonesia
Djoko Tjandra Kembali Absen di Sidang PK

Ketua Majelis Hakim memutuskan untuk menunda kembali persidangan Djko Tjandra

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Persoalan Hukum Jadi Problem Utama
Indonesia
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Persoalan Hukum Jadi Problem Utama

Setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang dinilai belum memuaskan.

Polisi Bongkar Produksi Kosmetik Ilegal Setelah 20 Tahun Beroperasi
Indonesia
Polisi Bongkar Produksi Kosmetik Ilegal Setelah 20 Tahun Beroperasi

Dit Narkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus produksi kosmetik tanpa izin edar yang beromzet hingga Rp400 juta/bulan.