PAN Desak Pemerintah Batalkan Pemotongan Insentif Nakes Anggota Komisi XI DPR Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Indra Arief Pribadi/aa.

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyayangkan keputusan pemerintah memotong insentif tenaga kesehatan (nakes) sebesar 50 persen. Keputusan itu tertuang melalui SK No. S-65/MK.02/2021.

"Keputusan itu berbanding terbalik dengan situasi penyebaran virus COVID-19 yang semakin bertambah. Wajar jika para nakes kita banyak yang merasa kecewa terhadap keputusan tersebut," kata Saleh dalam keterangannya, Kamis (4/2).

Baca Juga

Pemprov DKI Minta Pemerintah Pusat tak Potong Intensif Tenaga Kesehatan

Saleh menjelaskan, setelah dipotong, insentif yang diterima dokter spesialis saat ini menjadi Rp7.500.000 per orang per bulan, peserta PPDS sebesar Rp6.250.000 per orang per bulan, dokter umum dan gigi Rp5.000.000 per orang per bulan.

Kemudian, bidan dan perawat Rp3.750.000 per orang per bulan, serta tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp2.500.000 per orang per bulan.

"Insentif tersebut hanya setengah dari insentif yang diberikan pada tahun 2020 lalu. Bagaimana pun juga, itu tentu sangat dirasakan dampaknya," ujarnya.

Foto: corona.jatengprov.go.id

Apalagi, kata anggota Komisi IX DPR ini, para nakes saat ini bekerja siang malam dalam melayani masyarakat yang terpapar COVID-19. Para nakes menyambung nyawa berdiri di barisan terdepan.

Karena itu, Saleh mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan pemotongan insentif itu. Para nakes harus mendapatkan perlakuan lebih. Menurutnya, keikhlasan mereka harus diapresiasi dengan pemberian insentif yang sebanding.

"Saya banyak ditanya soal kebijakan pemotongan ini. Rata-rata menanyakan apakah komisi IX mengetahui kebijakan tersebut. Tentu saya jawab, bahwa kami tidak mengetahui. Kami justru tahu setelah SK-nya keluar dan beritanya dimuat di media," kata dia.

Saleh menegaskan, dalam raker dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Rabu (3/1) kemarin, Komisi IX mendesak agar kebijakan pemotongan itu dibatalkan.

"Komisi IX meminta agar kemenkes berbicara dengan kemenkeu untuk membatalkannya," tegas Saleh.

Selain itu, kata dia, komisi IX mendesak agar Kemenkes segera membayar insentif nakes yang belum dibayarkan tahun lalu. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, masih banyak insentif nakes yang belum dibayar. Bahkan, ada yang baru dibayar sampai bulan April. Hingga Bulan Mei-Desember 2020 belum dibayarkan.

"Apa pun alasan yang disampaikan, komisi IX meminta untuk diselesaikan. Kalau ada kendala adminiatratif, harus dipermudah. Kasihan tenaga kesehatan yang saat ini menunggu tanpa kepastian," tutup anak buah Zulkifli Hasan ini. (Pon)

Baca Juga

Vaksinasi Massal Tenaga Kesehatan di Istora Senayan Dijaga Ketat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Keluarkan Rekomendasi Pemugaran Sekolah Kolese Kanisius
Indonesia
Pemprov DKI Keluarkan Rekomendasi Pemugaran Sekolah Kolese Kanisius

Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menerbitkan rekomendasi pemugaran Sekolah Kolese Kanisius yang terletak di Jalan Menteng Raya Nomor 64, Jakarta Pusat.

Polisi Agendakan Periksa Jerinx Pekan Depan
Indonesia
Polisi Agendakan Periksa Jerinx Pekan Depan

Mudah-mudahan saudara J mau hadir ke Polda Metro Jaya

Gali Kasus Dugaan Korupsi Mesin Giling Tebu, KPK Periksa EVP PTPN Holding
Indonesia
Gali Kasus Dugaan Korupsi Mesin Giling Tebu, KPK Periksa EVP PTPN Holding

KPK menduga kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek pengadaan tersebut sekitar Rp15 miliar dari nilai kontrak Rp 79 miliar

Kejari Jayawijaya Minta Jokowi-Ma'ruf Telusuri Pejabat 'ABS'
Indonesia
Kejari Jayawijaya Minta Jokowi-Ma'ruf Telusuri Pejabat 'ABS'

Presiden Jokowi merupakan pemimpin berkarakter yang langsung mencarikan solusi

Tidak Ada Zona Merah, Warga Sidoarjo Dipersilahkan Gelar Salat Id Berjamaah
Indonesia
Tidak Ada Zona Merah, Warga Sidoarjo Dipersilahkan Gelar Salat Id Berjamaah

"Khutbah pun dilakukan secara singkat dengan tetap melakukan rukun khutbah paling lama 20 menit," tutur Gus Muhdlor.

Pemprov DKI Pasang Sepatu Raksasa di Tiga Titik Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Pasang Sepatu Raksasa di Tiga Titik Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang instalasi sepatu raksasa bertajuk Xpresikan Warnamu di sejumlah titik.

Pengurangan Hukuman Jaksa Pinangki Dinilai Bentuk Kemunduran Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Pengurangan Hukuman Jaksa Pinangki Dinilai Bentuk Kemunduran Pemberantasan Korupsi

Pengurangan hukuman Jaksa Pinangki yang diputuskan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dianggap sebagai bentuk kemunduran dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia

Temuan Komnas HAM Tambah Validasi Dugaan Pelanggaran TWK KPK
Indonesia
Temuan Komnas HAM Tambah Validasi Dugaan Pelanggaran TWK KPK

Pelanggaran yang ditemukan Komnas HAM tersebut sangat serius

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai
Indonesia
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menyampaikan salinan surat keputusan (SK) pimpinan mengenai hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada atasan masing-masing 75 pegawai lembaga anturasuah yang dinyatakan tidak lulus TWK.

Bertambah Dua Orang, Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Berjumlah 195
Indonesia
Bertambah Dua Orang, Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Berjumlah 195

Jumlah tersebut, apabila dibandingkan dengan jumlah pasien pada pekan sebelumnya, per Rabu (3/11), mengalami peningkatan sebanyak 15 orang