PAN Desak Jokowi Copot Menteri Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam peluncuran kebijakan Merdeka Belajar di Jakarta, Senin (10/2). (ANTARA/HO-Humas Kemendikbud)

MerahPutih.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim sebagai menteri Pendidikan dan kebudayaan. Pasalnya, selama menjabat sebagai menteri belum ada prestasi yang ditorehkan.

Padahal, menurut Plh. Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi COVID-19 saat ini.

Baca Juga

Nadiem Izinkan Siswa SMP dan SMA Kembali Bersekolah

“Saya tidak tahu keahlian spesifik Nadiem Makarim ini. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, kan campur-campur. Sarjananya adalah hubungan internasional, sedangkan masternya adalah MBA," kata Saleh dalam keterangannya, Jumat (24/7).

Sementara, bisnis yang digeluti Nadiem sebelum jadi menteri adalah startup di bidang transportasi. Dengan demikian, kata Saleh, tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan Nadiem yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ahli dalam bidang pendidikan.

Alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin kementerian pendidikan dan kebudayaan, menurut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, Nadiem justru sering menimbulkan kontroversi, polemik dan perdebatan.

Nadiem bantah perintahkan pembayaran SPP lewat GoPay
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (Foto: antaranews)

Yang paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP). Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut.

“Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh," tegas Saleh.

Saleh menilai sikap dan kebijakan Nadiem sangat tidak baik lantaran banyak pihak yang tersinggung. Menurutnya, kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi.

"Apalagi selama ini, presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain di Indonesia," imbuhnya.

Baca Juga

Ide Nadiem Permanenkan Pembelajaran Jarak Jauh Berpotensi Picu Masalah

Berkenaan dengan itu, Saleh meminta Presiden Jokowi untuk segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem Makarim. Bahkan, presiden dituntut mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Harus dicari sosok yang mengerti dan menguasai persoalan pendidikan dan kebudayaan untuk memimpin kemendikbud. Insya Allah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem ini. Ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan. Gendangnya sekarang ada di presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hipmi Jaya Kritik Kebijakan Cukai Hambat UMKM Kuasai Pasar Rokok Eletrik
Indonesia
Hipmi Jaya Kritik Kebijakan Cukai Hambat UMKM Kuasai Pasar Rokok Eletrik

APVI meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan agar tidak menaikkan beban cukai untuk produk HPTL

Bertambah 556 Kasus Positif, DKI Jakarta Pimpin Penambahan Pasien COVID-19
Indonesia
Bertambah 556 Kasus Positif, DKI Jakarta Pimpin Penambahan Pasien COVID-19

Berikut detail sebaran 1.882 kasus baru Corona di Indonesia pada Kamis (6/8):

Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ajukan Praperadilan dan Penangguhan Penahanan
Indonesia
Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ajukan Praperadilan dan Penangguhan Penahanan

"Satu upaya praperadilan atas penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan HRS," kata pengacara Rizieq, Aziz Yanuar

Anies Harusnya Dorong Masyarakat di Rumah, PSI: Apa Urgensi Pembukaan CFD?
Indonesia
Anies Harusnya Dorong Masyarakat di Rumah, PSI: Apa Urgensi Pembukaan CFD?

Pemprov DKI harus mendorong masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan sebagai tatanan baru di fase transisi

15 Syarat Hotel, Wisma dan Penginapan Dijadikan Tempat Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
15 Syarat Hotel, Wisma dan Penginapan Dijadikan Tempat Isolasi Pasien COVID-19

Syarat itu sendiri tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 980 tahun 2020

Aturan Pidana Baru Keluar, Vaksinasi COVID-19 Dinilai Lambat
Indonesia
Aturan Pidana Baru Keluar, Vaksinasi COVID-19 Dinilai Lambat

Sosialisasi yang saat ini harus dilakukan sambil menunggu vaksinasi adalah dengan memberikan informasi baik tentang kebaikan vaksin dan melakukan vaksin agar sehat dan bebas COVID.

La Nina Picu Longsor, Banjir Hingga Banjir Bandang, BMKG Minta Masyarakat Waspada
Indonesia
La Nina Picu Longsor, Banjir Hingga Banjir Bandang, BMKG Minta Masyarakat Waspada

Perbedaan suhu itu mengakibatkan terjadinya pergerakan aliran masa udara basah dari Samudera Pasifik

PDIP: Pergantian Gatot Tak Ada Hubungan Dengan Perintah Nobar Film G30S/PKI
Indonesia
PDIP: Pergantian Gatot Tak Ada Hubungan Dengan Perintah Nobar Film G30S/PKI

Menurut anggota Komisi I DPR ini, pergantian Gatot sebagai Panglima TNI tak ada hubungannya dengan perintah untuk menonton film G30S/PKI

Disiplin Masyarakat Rendah, COVID-19 Makin Betah di Indonesia
Indonesia
Disiplin Masyarakat Rendah, COVID-19 Makin Betah di Indonesia

Iran, Korea Selatan, Tiongkok dan Jepang sudah mengalami penurunan kasus, namun di Indonesia masih mengalami peningkatan

Kemenperin Sumringah Ekspor Manufaktur Masih Positif
Indonesia
Kemenperin Sumringah Ekspor Manufaktur Masih Positif

Nilai pengapalan produk industri manufaktur pada bulan keenam tahun ini juga mengalami lonjakan 7 persen dibanding capaian pada Juni 2019 yang tercatat sekitar 9 miliar dolar AS.