PAN dan PSI Usung Gus Bhre-Astrid Pilkada Solo, PKS dan Golkar Pilih 'Wait and See'

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 19 Agustus 2024
PAN dan PSI Usung Gus Bhre-Astrid Pilkada Solo, PKS dan Golkar Pilih 'Wait and See'

Golkar bertemu PKS Solo untuk bersilaturahim. (Dok.DPD Golkar Solo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Golkar dan PKS sejauh ini belum memutuskan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo di Pilkada Solo 2024. Hal itu berbeda dengan PSI dan PAN yang sudah deklarasi memberikan rekomendasi pada pasangan KGPAA Mangkunegara X (Gusti Bhre) dan Astrid Widayani dalam Pilkada Solo 2024.

Sekretaris DPD II Golkar Solo, Taufiqurrahman, menyatakan peta politik di Solo bisa berubah. Golkar Solo masih melihat dinamika politik Kota Solo sampai pendaftaran KPU.

“Kami melihat situasi politik masih cair. Walaupun PSI sudah menurunkan rekomendasi. Sedangkan, DPD PAN Solo juga mendukung Astrid Widayani sebagai pendamping Gusti Bhre di Pilkada Solo. Peta politik bisa saja berubah,” kata Taufiq, Senin (19/8).

Ia mengatakan Golkar masih melakukan lobi politik dengan sejumlah partai lain dan berharap enam partai koalisi dapat menyatukan rekomendasi mereka.

Baca juga:

Pilkada Solo 2024, Kaesang Rekomendasikan Pasangan Gusti Bhre dan Astrid

“Enam partai yang sepakat mendukung Gusti Bhre dapat memberikan rekomendasi yang seragam, baik itu untuk Bhre-Astrid atau pasangan lainnya. Untuk Golkar masih mengusulkan Sekar Tandjung sebagai calon wakil wali kota mendampingi Gusti Bhre,” katanya.

Terpisah, Ketua DPD PKS Solo, Daryono, menyebut pihaknya menghormati keputusan dari masing-masing partai. Meskipun PSI dan PAN telah memberikan rekomendasi untuk Bhre dan Astrid, PKS masih berusaha mendapatkan kursi Wakil Wali Kota Solo dari kader internal, Kabid Hukum dan Politik PKS Solo, Abdul Kadir Audah.

“PKS tetap aktif dalam komunikasi politik untuk memastikan bahwa kader mereka mendapatkan posisi dalam pasangan calon tersebut,” kata Daryono.

Di sisi lain, hingga saat ini, Partai Gerindra dan PKB juga belum menjatuhkan rekomendasi untuk wakil Wali kota Solo di Pilkada 2024. (Ismail/Jawa Tengah)

#Pilkada Solo #Partai Golkar #Golkar #PKS #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Frengky Aruan

Jurnalis dan editor senior yang berkarier di media nasional sejak 2011. Mengawali karier sebagai reporter di BolaNews (Kompas Gramedia Group), kemudian menjadi editor di Sport Satu, sebelum bergabung sebagai Editor Senior di MerahPutih.com dan BolaSkor.com. Berpengalaman meliput perkembangan sepak bola nasional sejak era dualisme PSSI, dengan fokus pada jurnalisme investigasi, wawancara mendalam, analisis taktis dan statistik olahraga, penyuntingan berita, serta jurnalisme cek fakta untuk berbagai isu yang menjadi perhatian publik.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Fraksi Golkar MPR Soroti Peluang Obligasi Daerah sebagai Instrumen Investasi Publik
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Mechias Markus Mekeng dalam diskusi Majelis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Fraksi Golkar MPR Soroti Peluang Obligasi Daerah sebagai Instrumen Investasi Publik
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Sarmuji Dari Pengurus Koperasi Mahasiswa Menjadi Menteri Perindustrian
Karier politiknya kemudian berlanjut di parlemen yang terpilih menjadi anggota DPR RI di tahun 2014,
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sarmuji Dari Pengurus Koperasi Mahasiswa Menjadi Menteri Perindustrian
Bagikan