PAN dan Golkar Merapat ke Prabowo, Anies: Bismillah Jalan Terus

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 14 Agustus 2023
PAN dan Golkar Merapat ke Prabowo, Anies: Bismillah Jalan Terus

Anies di Museum Wayang Kekayon Yogyakarta, Minggu 13 Agustus 2023. (Foto: Cahyo/Yogyakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bacapres mendapatkan tambahan dukungan dari Partai Golkar dan PAN.

Bergabungnya dua partai partai ini membuat Prabowo didukung oleh empat partai yaitu Gerindra, PKB, PAN dan Golkar.

Baca Juga:

PKS Harap Anies Umumkan Bacawapres Bulan Ini

Bergabungnya PAN dan Golkar ini ditandai dengan deklarasi dukungan yang dilakukan di Gedung Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (13/8).

Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengucapkan selamat atas bergabungnya PAN dan Golkar untuk mendukung Prabowo.

Anies menilai bergabungnya PAN dan Golkar ke koalisi pendukung Prabowo ini tidak punya pengaruh ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Anies menerangkan dirinya bersama NasDem, PKS dan Partai Demokrat akan tetap jalan terus menghadapi Pilpres 2024.

"Kami sampaikan selamat kepada Partai Golkar dan PAN yang sudah memutuskan untuk bergabung di koalisi tapi kami tetap Bismillah jalan terus," kata Anies di Museum Wayang Kekayon Yogyakarta, Minggu 13 Agustus 2023.

Anies menceritakan situasi saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017-2022 lalu. Saat itu dirinya dan Sandiaga Uno yang hanya diusung dua partai yaitu Gerindra dan PKS bisa memenangkan Pilgub DKI Jakarta.

"Kami pernah punya pengalaman di (Pilgub) Jakarta, hanya berdua (partai yang mengusung). Hanya berdua. Tapi apa yang terjadi, rakyat memberikan pilihannya dengan mempertimbangkan banyak faktor," katanya. (Cahyo/ Yogyakarta)

Baca Juga:

Bakal Cawapres Mengerucut ke AHY, PKS Pasrahkan ke Anies

#Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan