PAN Bakal Polisikan Ade Armando Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Dok/Man/DPR

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) bakal melaporkan balik pegiat media sosial Ade Armando dan tim kuasa hukumnya Muannas Alaidid ke polisi. Langkah ini akan diambil setelah pihak Ade Armando mempolisikan Sekjen PAN Eddy Soeparno.

"Partai Amanat Nasional akan menggunakan hak konstitusional kami untuk melaporkan pihak Ade Armando atas dasar pencemaran nama baik dan saudara Muannas Alaidid atas dasar dugaan penyebaran kebencian yang buktinya terbaca jelas di media sosial," kata Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Rabu (20/4).

Baca Juga

Kompolnas Tunggu Klarifikasi Polda Metro Soal Status Hukum Ade Armando

Pelaporan terhadap Eddy Soeparno sebelumnya tercantum dalam nomor LP/B/1990/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal Senin (18/4). Eddy dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya.

Saleh menilai aneh dengan laporan kuasa hukum Ade Armando yang dilakukan secara diam-diam di malam hari dan baru dirilis esok harinya. Menurutnya, pihak Ade Armando terkesan tidak percaya diri atas laporannya ke aparat kepolisian.

"Kok seperti tidak percaya diri melaporkan ke polisi diam-diam begitu dan malam hari. Padahal kan sebelumnya sudah bicara somasi kemana-mana. Seperti antiklimaks saja," ujarnya.

Sebagai Anggota DPR RI, kata Saleh, Eddy Soeparno mempunyai kewajiban untuk menyuarakan dan bersikap terhadap situasi yang terjadi di masyarakat. Bahkan, seorang Anggota DPR dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh pasal 224 UU MD3.

Baca Juga

Polda Metro Jaya Diminta Perjelas Status Tersangka Ade Armando

“Kami juga menolak pernyataan kuasa hukum Ade Armando yang menuding seakan anggota DPR bertindak seenaknya karena memiliki hak imunitas. Tudingan itu bakal menyinggung banyak anggota legislatif lainnya kalau tidak ditarik segera dan disertai permintaan maaf,” tegas Saleh.

"Segala tindakan, pernyataan dan aktivitas yang dilakukan secara publik oleh saudaraku Eddy Soeparno adalah sebagai Anggota DPR RI yang menyuarakan pendapatnya sebagai respons terhadap situasi yang terjadi sebagai bentuk fungsi pengawasan, yang dilindungi oleh undang-undang," sambungnya.

Menurut Saleh, sebagai anggota DPR Eddy Soeparno yang saat ini duduk di Komisi VII memang bukan mengurus bidang hukum. Tetapi sebagai wakil rakyat, anggota DPR dimana pun penugasan komisinya, memiliki konstituen yang aspirasinya harus didengarkan dan disuarakan.

"Itulah kenapa di UU tidak disebut spesifik Anggota DPR harus bicara sesuai komisinya tapi bicara tentang tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Anggota DPR,” pungkas Ketua Fraksi PAN DPR ini. (Pon)

Baca Juga

Polda Metro Enggan Berkomentar Soal Status Hukum Terkini Ade Armando

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Tidak Jalan Jalan Saat PPKM Level 3 Nataru
Indonesia
Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Tidak Jalan Jalan Saat PPKM Level 3 Nataru

Kemudian PPK dapat memberikan hukuman disiplin pada pegawai yang melnggar sesuai ketentuan yang berlaku.

Juliari Dipastikan Tidak Ajukan Banding Vonis 12 Tahun Penjara
Indonesia
Juliari Dipastikan Tidak Ajukan Banding Vonis 12 Tahun Penjara

Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Juliari Batubara. Juliari juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000 yang bila tidak dibayar maka akan dipidana selama 2 tahun.

Penyebab Gempa Maluku Barat Daya Magnitudo 6,2
Indonesia
Penyebab Gempa Maluku Barat Daya Magnitudo 6,2

Gempa berkekuatan magnitudo (M) 6,2 mengguncang Maluku Barat Daya pada Rabu (2/2), sekitar pukul 02:25 WIB dini hari.

PKS Tolak Kenaikan PPN
Indonesia
PKS Tolak Kenaikan PPN

Ini seolah membuka kotak pandora

Kapolda Metro Jaya Rombak Posisi Perwira Menengah
Indonesia
Kapolda Metro Jaya Rombak Posisi Perwira Menengah

Rotasi tersebut tertuang dalam surat telegram dengan nomor ST/198/V/KEP/2022 yang ditandatangani Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Hendro Pandowo

Kemenhub Keluarkan Aturan Terbaru Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Kemenhub Keluarkan Aturan Terbaru Perjalanan Luar Negeri

Karantina sendiri merupakan kebijakan kompleks dengan alur yang cukup panjang

Satu Pekan Ramadan, Pengguna KRL Capai 3,3 Juta
Indonesia
Satu Pekan Ramadan, Pengguna KRL Capai 3,3 Juta

Saat ini, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 1.053 perjalanan KRL dengan jam operasional mulai pukul 04.00 – 24.00 WIB per harinya.

[HOAKS atau FAKTA]:  PNS Sebar Ujaran Kebencian Langsung Dipecat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PNS Sebar Ujaran Kebencian Langsung Dipecat

pihak BKN mengklarifikasi melalui akun Twitter resmi @BKNgoid bahwa infografis yang beredar bukan berasal dari BKN dan instansi lain.

Pembentukan Koalisi Dini Mengubah Tren di Pilpres 2024
Indonesia
Pembentukan Koalisi Dini Mengubah Tren di Pilpres 2024

Koalisi dini membuka percaturan baru, mengubah trend politik ke depannya.

Anggota DPR Minta Pembelian Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi Ditinjau Ulang
Indonesia
Anggota DPR Minta Pembelian Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi Ditinjau Ulang

Anggota DPR Deddy Yevri Sitorus minta kebijakan pembelian minyak goreng curah dengan PeduliLindungi dnan KTP tersebut ditinjau ulang.