PAM Jaya Mulai Lakukan Pengakhiran Kerja Sama dengan Mitra Ilustrasi air bersih. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya mulai melakukan transisi pengakhiran kerja sama dengan mitra perusahaan swasta PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan PT Aetra Air Jakarta (AETRA) mulai 1 Agustus 2022 ini.

"Itu sebagai bagian dari mandat perjanjian kerja sama (PKS) klausul 44.1. (c) yang akan berakhir pada 1 Februari 2023," kata Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin.

Baca Juga:

PAM Jaya akan Distribusikan Air Langsung Minum dari Sungai Ciliwung pada 2023

Arief menjelaskan, lingkup kegiatan selama transmisi meliputi pengalihan pengetahuan, 'due diligence', uji tuntas dan kajian lainnya terkait dengan proyek dan aset pelayanan uang pelanggan dan kerja sama bisnis dengan pihak ketiga atau pihak lainnya.

Dalam proses pengakhiran kerja sama ini, PALYJA, AETRA dan PAM Jaya melakukan beberapa transisi di antaranya pemindahan aset dan sumber daya manusia (SDM).

Baca Juga:

Gubernur Anies Ganti Dirut PAM Jaya yang Baru Menjabat 7 Bulan

Salah satu bentuk transisi yang dimaksud yakni pihak PAM JAYA melakukan upaya pengajaran kepada karyawannya tentang apa saja yang telah didapat dari mitra PALYJA dan AETRA.

"Kita harus memastikan proses transisi dan transformasi ini berjalan dengan baik. Untuk mencapai hal itu, diperlukan kerja sama seluruh pihak untuk memastikan tidak ada gangguan dalam pelayanan," jelas Nasrudin.

Dia berharap proses transisi ini bisa menjadikan PAM Jaya terlahir sebagai perusahaan lebih baik dan maksimal dalam melayani warga. (*)

Baca Juga:

Dirut PAM Jaya Bilang 32 Persen Warga DKI Masih Eksploitasi Air Tanah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra Kritik Wagub Jabar: Perundungan Anak Bukan Candaan
Indonesia
Gerindra Kritik Wagub Jabar: Perundungan Anak Bukan Candaan

Pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum yang terkesan menyepelekan kasus perundungan anak

Menteri Nadiem Ungkap Pandemi Pengaruhi Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual
Indonesia
Menteri Nadiem Ungkap Pandemi Pengaruhi Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, pandemi COVID-19 mempengaruhi jumlah kasus kekerasan seksual.

[HOAKS atau FAKTA]: 6 Dokter Meninggal Akibat Vaksin COVID-19 Dosis ke-4
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: 6 Dokter Meninggal Akibat Vaksin COVID-19 Dosis ke-4

Kematian sejumlah dokter di Kanada, tidak ada kaitannya dengan vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau booster kedua

PDIP Sebut Mimpi Anies Jadi Presiden Ketinggian
Indonesia
PDIP Sebut Mimpi Anies Jadi Presiden Ketinggian

"Mimpinya pak Anies jadi presiden itu ketinggian," kata Gembong di Jakarta, Selasa (4/1).

Sekjen PDIP Sebut Pertemuan Ganjar dan AHY Tidak Direncanakan
Indonesia
Sekjen PDIP Sebut Pertemuan Ganjar dan AHY Tidak Direncanakan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu saat menunaikan salat Jumat di Masjid Nurul Hidayah.

Keyakinan Kapolri Terhadap Pengalaman Novel Baswedan Cs
Indonesia
Keyakinan Kapolri Terhadap Pengalaman Novel Baswedan Cs

Yang paling penting adalah bagaimana mencegah, merubah budaya, supaya masyarakat, supaya penyelenggara negara, pejabat negara, memahami

Kepala dan Wakil Otorita IKN Nusantara Ditunjuk Presiden, Masa Jabatan 5 Tahun
Indonesia
Kepala dan Wakil Otorita IKN Nusantara Ditunjuk Presiden, Masa Jabatan 5 Tahun

Dalam Pasal 10 UU IKN dijelaskan masa jabatan kepala dan wakil kepala otorita. Keduanya menjabat selama lima tahun dan bisa ditunjuk kembali dalam masa jabatan yang sama.

Bandung Targetkan 2022, 13 Ruas Jalan Bebas Kabel di Atas
Indonesia
Bandung Targetkan 2022, 13 Ruas Jalan Bebas Kabel di Atas

Dalam program ducting Pemkot sudah menugaskan PT. Bandung Infra Investama (BII) melalui Peraturan Walikota Nomor 363 Tahun 2018 Tentang Penugasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Kemenag Gunakan Kriteria Baru Tentukan Hilal Awal Bulan Hijriah
Indonesia
Kemenag Gunakan Kriteria Baru Tentukan Hilal Awal Bulan Hijriah

Kementerian Agama (Kemenag) menggunakan kriteria baru penentuan awal bulan Hijriah mulai tahun 2022.

Tahun Ini Terendah se-Indonesia, UMP DIY 2022 Naik 4,3 Persen
Indonesia
Tahun Ini Terendah se-Indonesia, UMP DIY 2022 Naik 4,3 Persen

"UMP 2022 DIY ditentukan naik menjadi Rp 1.840.951,53. Naik sebesar Rp 75.915,53 atau sebesar 4,30 persen dibanding UMP 2021," ucap Sultan di kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (19/11).