Pam Jaya Gandeng Kejati DKI Akhiri Perjanjian Swastanisasi Air Bersih Arsip - Petugas memeriksa sensor pengukur turbin dan Ph di Instalasi Pengolahan Air Palyja, Pejompongan, Jakarta, Jumat (9/1/2009). FOTO ANTARA/Fanny Octavianus/ama/aa.

MerahPutih.com - Perjanjian kerja sama antara PAM JAYA dengan AETRA dan PALYJA akan berakhir pada 31 Januari 2023.

Selama masa transisi ini, PAM JAYA sedang menyiapkan hal-hal terkait penyerahan kembali pengelolaan air minum perpipaan Jakarta yang sebelumnya dilakukan oleh AETRA dan PALYJA.

Konsesi kerja sama ini dilakukan selama 25 tahun sejak tahun 1998 sampai dengan 2023.

Baca Juga:

Kontrak Swastanisasi Air Segera Berakhir, PAM Jaya Siapkan Tim Transisi

Dalam proses berakhirnya perjanjian kerja sama swastanisasi antara PAM JAYA dengan AETRA dan PALYJA ini, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan dilibatkan.

Direktur Utama PAM JAYA Syamsul Bachri Yusuf mengatakan, proses transisi dan transformasi PAM JAYA yang dilakukan sangat membutuhkan dukungan dari berbagai instansi pemerintahan terutama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

"Menyelesaikan Agenda 2023 dan 2030 dalam waktu singkat bukanlah hal yang mudah, namun juga bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Dukungan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan menjadi decisive enablers untuk suksesnya transisi dan transformasi PAM JAYA.” jelas Syamsul Bachri Yusuf.

Baca Juga:

PAM Jaya Didesak Hentikan Kerja Sama dengan Palyja

Digandengnya Kajati ini tidak hanya dukungan terhadap penegakkan hukum terkait pencurian air dan implementasi pergub larangan penggunaan air tanah.

Harapannya, kolaborasi akan memudahkan implementasi proyek strategis nasioal dan program Gubernur DKI Jakarta untuk menyediakan infrastruktur 100 persen cakupan pelayanan serta mencegah prediksi Jakarta Tenggelam di tahun 2030. (Asp)

Baca Juga:

Anies Copot Priyatno Bambang dari Dirut PAM Jaya

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Tarif Tes PCR
Indonesia
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Tarif Tes PCR

Pemerintah diminta melakukan evaluasi secara berkala terhadap tarif tes swab RT-PCR.

MK Larang Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana Baru Terkait UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Larang Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana Baru Terkait UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan soal gugatan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bjorka Hanya Sekadar Ancam Demi Motif Ekonomi, Rahasia Negara Diklaim Aman
Indonesia
Bjorka Hanya Sekadar Ancam Demi Motif Ekonomi, Rahasia Negara Diklaim Aman

Isu kebocoran data negara tengah menjadi topik pembicaraan belakangan ini.

Soal Posisi Jokowi di Formula E, Ini Penjelasan Ketua Pelaksana
Indonesia
Soal Posisi Jokowi di Formula E, Ini Penjelasan Ketua Pelaksana

Ia pun menjelaskan soal posisi Jokowi dalam penyelenggaraan Formula E.

Wapres Nyalakan Listrik Bagi Warga Miskin Ekstrem di NTT
Indonesia
Wapres Nyalakan Listrik Bagi Warga Miskin Ekstrem di NTT

Angka kemiskinan di NTT telah mencapai 20 persen dari jumlah total masyarakat NTT yang mencapai lima jutaan. khusus untuk lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang menjadi prioritas di tahun 2021 ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 212.672 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 89.410 RT.

Kemenhub Keluarkan Aturan Terbaru Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Kemenhub Keluarkan Aturan Terbaru Perjalanan Luar Negeri

Karantina sendiri merupakan kebijakan kompleks dengan alur yang cukup panjang

UMP DKI 2022 Masih yang Tertinggi, Kemenaker Putuskan Naik Cuma Rp 37.538
Indonesia
UMP DKI 2022 Masih yang Tertinggi, Kemenaker Putuskan Naik Cuma Rp 37.538

Namun demikian, kenaikan UMP DKI 2022 tidak terlalu besar. Jika mengacu pada data UMP Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 4.453.724 dan rata-rata penyesuaian UMP 1,09 persen, maka kenaikannya hanya sekitar Rp 37.538. Pasalnya, UMP DKI 2021 sebesar Rp 4.416.186.

PTM 100 Persen, Pemda DIY Bentuk Agen Taat Prokes Sekolah
Indonesia
PTM 100 Persen, Pemda DIY Bentuk Agen Taat Prokes Sekolah

Pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di SMA/SMK se DIY mulai dilakukan serempak pekan ini.

Gibran Positif COVID-19 Bergejala, Tim Dokter Kepresidenan Turun Tangan
Indonesia
Gibran Positif COVID-19 Bergejala, Tim Dokter Kepresidenan Turun Tangan

Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, untuk kali kedua positif terkena COVID-19.

Tutup Munas V, Erick Thohir Ingin INTI Terlibat Bangun Ekosistem Ekonomi Indonesia
Indonesia
Tutup Munas V, Erick Thohir Ingin INTI Terlibat Bangun Ekosistem Ekonomi Indonesia

Munas V Perhimpunan INTI menghasilkan keputusan kembali menunjuk Teddy Sugianto sebagai ketua Umum periode 2021-2025. Ini merupakan periode kedua Teddy memimpin INTI.