Paksakan Bekerja Saat PPKM Darurat di Kantor, Pekerja Takut PHK Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta. (Foto: Kanugrahan)

MerahPutih.com- Kemacetan di Jakarta saat hari pertama kerja Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat didominasi oleh pekerja. Hal ini diduga, masih banyak perkantoran non-esensial yang meminta pegawainya bekerja di kantor.

"Berarti ada beberapa (perusahaan) yang tidak patuh apa yang disampaikan pemerintah sehingga mereka mau tak mau berangkat," ujar Pangdam Jaya Mayjen Mulyo Aji, Senin (5/7).

Mulyo Aji mengatakan seharusnya perusahaan mau taat aturan dengan tidak membebankam pekerjanya. Para pekerja yang terkena putar balik, umumnya ketakutan, jika tidak masuk kerja akan terkena PHK.

Baca Juga:

PPKM Darurat Diprediksi Bikin Jumlah Penumpang Pesawat di Bandara Soetta Merosot

Mulyo Aji juga meminta agar ada pengendalian mobilitas di tingkat RT/RW. Hal itu dilakukan agar tak ada penumpukan manusia di jalan-jalan utama Jakarta.

"Agar terjadi nanti saat orang yg berangkat yang betul-betul memang esensial," lanjut Mulyo.

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menegaskan, pihaknya akan menyiapkan penjagaan ketat di titik menuju Jakarta, termasuk di jalur-jalur tikus yang dijaga oleh polisi satuan di tingkat polsek bersama koramil.

Mantan Kapolda Jatim ini berharap akan adanya kesadaran warga terhadap situasi pandemi Corona di Jakarta sekarang.

"Kalau Anda berdiri di jalan, Anda bisa melihat berapa banyak ambulans yang lalu lalang membawa orang kritis karena COVID. Dua hari yang lalu Jakarta mencatat angka kematian dengan protokol COVID sebanyak 365 orang, apakah kita mau seperti ini terus?," ujar Fadil.

Fadil Imran berharap masyarakat mulai bisa patuh dalam mengikuti aturan PPKM darurat. Jika masih abai, dia memastikan pihaknya harus terpaksa memberikan sanksi.

"Kami tidak pernah lelah, menjaga masyarakat supaya tetap sehat," pungkas Fadil.

Penyekatan saat PPKM Darurat Jakarta. (Foto: Antara)
Penyekatan saat PPKM Darurat Jakarta. (Foto: MP/ Ponco)

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Hendro Pandowo mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyekatan di 72 titik di wilayah hukum Polda Metro. Yaitu 5 di gerbang tol, 9 di exit tol, 19 titik di batas kota dan 39 titik di jalur utama.

Mantan Kapolrestabes Bandung itu mengatakan, penyekatan dilakukan dengan kolaborasi bersama Kodam Jaya, Satpol PP DKI dan Pemprov DKI. Jumlah personel yang dikerahkan melibatkan 1.898 personel, baik dari Polda, Satpol PP DKI, TNI dan pemda.

Selama dua hari PPKM darurat, terjadi kepadatan mobilitas di titik penyekatan. Sebab banyak perusahaan yang bukan di bidang esensial dan kritikal belum mengikuti aturan WFH .

"Hasil pengecekan kami tadi memang ada beberapa kendala bahwa masih banyaknya masyarakat penumpukan di setiap titik terutama yang akan masuk ke Jakarta," ucap Hendro. (Knu)

Baca Juga:

Satgas COVID-19 Masih Temukan Bermacam Pelanggaran PPKM Darurat di Bekasi, Apa Saja?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaringan Internet Telkom Terputus, SKD CPNS Dijadwal Ulang
Indonesia
Jaringan Internet Telkom Terputus, SKD CPNS Dijadwal Ulang

"Penjadwalan ulang ini diupayakan tidak terlalu menggeser jadwal keseluruhan," kata Tjahjo Kumolo.

Perkara Investasi Harus Dibawa ke Ranah Perdata
Indonesia
Perkara Investasi Harus Dibawa ke Ranah Perdata

Menurutnya perjanjian investasi maupun utang piutang adalah perkara perdata, dengan jaminan berupa aset perusahaan.

Urai Kelangkaan Minyak Goreng, Menteri Lutfi Gandeng Aparat Buru Penimbun
Indonesia
Urai Kelangkaan Minyak Goreng, Menteri Lutfi Gandeng Aparat Buru Penimbun

Pasokan migor di Sumut jumlahnya melimpah sekitar 33 juta liter dalam sepuluh hari terakhir

Baru 54 Persen Lansia di Bandung yang Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Baru 54 Persen Lansia di Bandung yang Disuntik Vaksin COVID-19

Saat ini ibu hamil sudah mulai diperbolehkan mengikuti vaksinasi COVID-19. Syaratnya, usia kandungan ibu hamil harus di atas 12 minggu.

Kemenlu Pelajari Hasil Penelitian Perang Terkait Permintaan Maaf PM Belanda
Indonesia
Kemenlu Pelajari Hasil Penelitian Perang Terkait Permintaan Maaf PM Belanda

Pemerintah Belanda terdahulu, kata Basarah, hanya menyampaikan bahwa militer Belanda kasar. Namun, tidak dapat dihindari situasinya.

Mabes Polri Turun Langsung Usut Kebakaran Lapas Tangerang yang Tewaskan 41 Napi
Indonesia
Mabes Polri Turun Langsung Usut Kebakaran Lapas Tangerang yang Tewaskan 41 Napi

"Tim dari Puslabfor Mabes Polri, dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Tangerang akan bekerja maraton untuk mengetahui sebab kebakaran," kata Fadil

Minimnya Informasi Rumah Sakit Kosong Jadi Tantangan Kota Bandung
Indonesia
Minimnya Informasi Rumah Sakit Kosong Jadi Tantangan Kota Bandung

Salah satu tantangan berat yang dihadapi Pemkot Bandung ketika meledaknya kasus COVID-19 adalah minimnya informasi terkait rumah sakit kosong.

Dirut Telkomsel Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar
Indonesia
Dirut Telkomsel Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar

Eks Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro dan Dirut PT Telkom, Edi Witjara, akhirnya memenuhi panggilan polisi soal dugaan korupsi. Sebelumnya, keduanya tidak hadir karena ada kegiatan lain.

Anies Perpanjang PPKM Mikro Selama Dua Pekan
Indonesia
Anies Perpanjang PPKM Mikro Selama Dua Pekan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang kembali PPKM Mikro selama dua pekan mulai dari 15 hingga 28 Juni 2021.

Polisi Periksa Kebenaran Uang Rp 2 Triliun yang Dijanjikan Keluarga Akidi Tio
Indonesia
Polisi Periksa Kebenaran Uang Rp 2 Triliun yang Dijanjikan Keluarga Akidi Tio

Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menjadwalkan pemeriksaan ulang pemeriksaan anak bungsu dari Akidi Tio yang bernama Heryanty, Selasa (3/8).