Paksa Partai Politik Harus Berkoalisi, Alasan DPD Ingin Hapus Presidential Threshold Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - DPD RI telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perkara ini masih dalam tahap sidang di MK.

"Pasal yang kami gugat adalah tentang ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold. Bagi DPD, pasal ini adalah pasal penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia," kata Ketua DPD, LaNyalla Mattalitti, Sabtu (11/6).

Baca Juga:

Bawaslu Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu 2024

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, melalui pasal memaksa partai politik berkoalisi untuk memenuhi ambang batas.

"Yang kemudian terjadi adalah Capres dan Cawapres yang akan diberikan kepada rakyat menjadi sangat terbatas," ujarnya.

LaNyalla menyampaikan, pasal tersebut menjadi pintu masuk bagi oligarki ekonomi dan oligarki politik mengatur dan mendesain pemimpin nasional yang akan mereka ajukan ke rakyat melalui demokrasi prosedural.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengaku, tidak heran bila janji-janji manis untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat yang diucapkan kandidat Capres-Cawapres tidak akan pernah terwujud.

"Karena, yang membiayai proses munculnya pasangan Capres dan Cawapres itu adalah oligarki ekonomi. Tujuannya adalah untuk memperkaya diri dari kebijakan dan kekuasaan yang tentunya harus berpihak kepada mereka," tegas dia.

LaNyalla mempertanyakan kemampuan seorang Capres untuk menghentikan impor garam, gula dan komoditas lainnya, sementara yang mendesain dan membiayai Capres bagian dari penikmat dari keuntungan impor.

Menurutnya, seorang Capres juga tak akan mampu melakukan renegosiasi kontrak-kontrak yang merugikan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, jika yang mendesain dan membiayai Capres tersebut adalah bagian dari penikmat dalam kontrak-kontrak tersebut.

"Itulah mengapa DPD secara kelembagaan mengajukan Judicial Review ke MK. Selain melanggar Konstitusi, juga menghalangi terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini seperti tertulis di dalam Naskah Pembukaan Konstitusi kita," ujarnya.

Mahkamah Konstitusi sering menolak pengajuan UU Pemilu termasuk terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Terakhir, (MK) menyatakan tidak dapat menerima dua permohonan uji materi Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 29 Maret 2022. (Pon)

Baca Juga:

Anggota DPR Ingatkan Potensi Carut-marut Kampanye Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Berharap Masyarakat Bersama-sama Jaga Momentum Baik
Indonesia
Jokowi Berharap Masyarakat Bersama-sama Jaga Momentum Baik

Jokowi mengingatkan semua pihak untuk tidak lengah agar dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi ini.

PSI Kritik Anies Baswedan Pelesiran ke Luar Negeri
Indonesia
PSI Kritik Anies Baswedan Pelesiran ke Luar Negeri

Kunjungan Gubernur Anies Baswedan ke beberapa negara Eropa, yakni Inggris, Perancis dan Jerman mendapat kritik dari PSI. Pasalnya, masih banyak pekerjaan di Jakarta yang mesti dituntaskan.

Keuntungan yang Didapat Indonesia Jika Datangkan Paus Fransiskus dan Grand Syeikh Al-Azhar
Indonesia
Keuntungan yang Didapat Indonesia Jika Datangkan Paus Fransiskus dan Grand Syeikh Al-Azhar

"Karena akan membawa dampak bagi dunia khusus Indonesia dan menjadi role model bagi dunia dalam mempromosikan persaudaran sejati," ujar Benny dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (9/3).

Gempa Magnitudo 7,9 Guncang Maluku, Berpotensi Tsunami
Indonesia
Gempa Magnitudo 7,9 Guncang Maluku, Berpotensi Tsunami

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang wilayah Maluku, Selasa (10/1), pukul 00.47 WIB.

Wagub DKI Mengaku Penggunaan Bambu di Lintasan Formula E untuk Hemat Biaya
Indonesia
Wagub DKI Mengaku Penggunaan Bambu di Lintasan Formula E untuk Hemat Biaya

Pemerintah DKI Jakarta memastikan proses pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, dengan menggunakan bambu telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

ASN Pemprov DKI Boleh Mudik, tapi Dilarang Menggunakan Mobil Dinas
Indonesia
ASN Pemprov DKI Boleh Mudik, tapi Dilarang Menggunakan Mobil Dinas

Tetapi, ASN DKI dilarang mudik dengan menggunakan kendaraan dinas.

Denda Tilang Elektronik Capai Rp 639 Miliar
Indonesia
Denda Tilang Elektronik Capai Rp 639 Miliar

Titipan denda yang terkumpul selama penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) mencapai Rp 639 miliar.

Bupati Musi Banyuasin Dodi Alex Noerdin Dituntut 10 Tahun 7 Bulan Penjara
Indonesia
Bupati Musi Banyuasin Dodi Alex Noerdin Dituntut 10 Tahun 7 Bulan Penjara

KPK menuntut hakim untuk menjatuhkan hukuman 10 tahun tujuh bulan penjara terhadap anak mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin tersebut.

Bawaslu Sebut Anies Terkesan Curi Start Kampanye, Sekjen PDIP Sentil soal Etika
Indonesia
Bawaslu Sebut Anies Terkesan Curi Start Kampanye, Sekjen PDIP Sentil soal Etika

"Karena menyangkut etika bagi seorang pemimpin, tanggung jawab sebagai pemimpin,” sambung Hasto menegaskan.

Kapolda Metro Dorong Masyarakat Lakukan Vaksin Booster
Indonesia
Kapolda Metro Dorong Masyarakat Lakukan Vaksin Booster

Bagi masyarakat yang memiliki usaha dagang dipersilakan untuk dagang