Paksa Google, WhatsApp, Twitter dan lainnya Daftar PSE buat Perlindungan Data Pribadi Ilustrasi - Medsos. ANTARA/Pixabay.

MerahPutih.com - Sejumlah aplikasi asing popular seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Netflix, hingga Google terancam diblokir pemerintah karena belum mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Privat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengkomunikasikan perusahaan teknologi domestik maupun asing agar segera mendaftar PSE sebelum 20 Juli 2022 mendatang guna menghindari ancaman pemblokiran.

Baca Juga:

Kemenkominfo Dituntut Bermain Cantik Mendisiplinkan Instagram dkk

"Kalau aplikasi tersebut diblokir akan menyulitkan masyarakat, instansi pemerintahan, dan swasta yang menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dalam aktivitasnya," ujar Cak Imin sapaan karib Muhaimin Iskandar, Selasa (19/7).

Disisi lain, ia meminta seluruh perusahaan teknologi dalam negeri maupun asing untuk mendaftarkan PSE sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, mengingat perusahaan yang sudah mendaftar PSE dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia yang menggunakan aplikasi tersebut.

"Saya minta masyarakat agar tidak resah dengan rencana Kominfo tersebut, mengingat rencana pemblokiran ini adalah sikap tegas pemerintah Indonesia untuk melindungi data pribadi penggunanya yakni masyarakat Indonesia dari kebocoran atau penyalahgunaan data, dan mewujudkan ruang digital yang aman," tuturnya.

Sebelumnya, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan aturan PSE Lingkup Privat wajib buat semua perusahaan teknologi, baik asing maupun lokal. Semua diwajibkan mendaftar ke negara. Langkah tersebut diambil untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan.

Waktu pendaftaran PSE lingkup privat itu akan berakhir pada 20 Juli 2022. Kementerian Kominfo menyatakan akan memutus akses pada PSE- PSE lingkup privat yang belum mendaftar namun masih beroperasi di Indonesia.

Hingga Senin (18/7), situs website pse.kominfo.go.id mencatat sudah ada 5.839 PSE domestik dan 87 PSE asing yang teregistrasi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Jumlah itu meningkat cukup banyak dibandingkan Juni 2022, berjumlah 4.472 PSE domestik dan 68 PSE asing. (Pon)

Baca Juga:

Tim Siber Kemenkominfo Siaga Hadapi Konten Negatif Jelang Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Partai Dakwah Rakyat Indonesia Jadi Wadah Baru Pasca-penangkapan Tokoh JI
Indonesia
Partai Dakwah Rakyat Indonesia Jadi Wadah Baru Pasca-penangkapan Tokoh JI

Farid Ahmad Okbah yang ditangkap Densus 88 Antiteror merupakan pendiri dari Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI).

Istri Irjen Ferdy Sambo Disebut Janjikan Uang Pada Para Tersangka Lain
Indonesia
Istri Irjen Ferdy Sambo Disebut Janjikan Uang Pada Para Tersangka Lain

Dari fakta penyidikan, Putri terekam kamera CCTV berada di tempat kejadian perkara, baik sebelum, sesaat, maupun sesudah, penembakan Brigadir J.

Indonesia Percaya Diri Setop PLTU Batu Bara
Indonesia
Indonesia Percaya Diri Setop PLTU Batu Bara

Indonesia disebut memiliki potensi sumber daya dari energi baru dan terbarukan (EBT) yang berlimpah.

PBNU Era Gus Yahya Siap Beking Jokowi Wujudkan IKN Nusantara
Indonesia
PBNU Era Gus Yahya Siap Beking Jokowi Wujudkan IKN Nusantara

IKN Nusantara merupakan inisiatif ikonik masa depan dan NU menginginkan menjadi bagian di dalamnya.

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Banyak Urusan, Komisi IX: Ini Mengejutkan!
Indonesia
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Banyak Urusan, Komisi IX: Ini Mengejutkan!

"Soal Inpres Optimasi pelaksanaan JKN ini mengejutkan buat kami karena melibatkan sekian banyak kementerian/lembaga dan urusan yang menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan bagi urusan administrasi," ujar Mufida dalam keterangannya, Senin (21/2).

Ternyata, Pemerintah Lakukan Uji Coba Penggunaan Kompor Listrik Kurangi Subsidi LPG
Indonesia
Ternyata, Pemerintah Lakukan Uji Coba Penggunaan Kompor Listrik Kurangi Subsidi LPG

Dari uji coba itu pemerintah ingin mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan masyarakat dengan kompor listrik lebih besar atau lebih kecil.

HMI Solo Minta Jokowi Batalkan Rencana Kenaikan Harga BBM
Indonesia
HMI Solo Minta Jokowi Batalkan Rencana Kenaikan Harga BBM

Demo menuntut Presiden Jokowi membatalkan rencana kenaikan harga BBM.

Ogah Telusuri Harta Jenderal Andika, DPR Dinilai Abaikan Prinsip Demokrasi
Indonesia
Ogah Telusuri Harta Jenderal Andika, DPR Dinilai Abaikan Prinsip Demokrasi

"Adanya keengganan para anggota DPR tersebut merupakan bentuk pengabaian atas dua prinsip dasar dalam demokrasi itu," kata Wasisto kepada MerahPutih.com, Senin (8/11).

Satlantas Polresta Surakarta Tukar Denda Tilang dengan Suntik Vaksin Gratis
Indonesia
Satlantas Polresta Surakarta Tukar Denda Tilang dengan Suntik Vaksin Gratis

Ia mengatakan bagi pelanggar lalin juga tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri (PN) untuk mengikuti sidang. Masyarakat cukup ditilang di tempat dengan disuntik vaksin di tempat.

[HOAKS atau FAKTA]: Sinovac Tidak Manjur, Tiongkok Pindah ke Pfizer dan Moderna
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sinovac Tidak Manjur, Tiongkok Pindah ke Pfizer dan Moderna

Tiongkok yang diklaim tidak lagi menggunakan vaksin Sinovac dikarenakan kurang manjur, lalu beralih menggunakan vaksin Moderna dan Pfizer.