Paksa Bawa Pulang Jenazah Dalam Perda Penanganan COVID-19 Disanksi Denda Rp7,5 Juta Ketua Bapemperda DPRD, Pantas Nainggolan. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanganan COVID-19 di ruang Rapat Paripurna (Rapur) gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

Perda ini mengalami sejumlah perubahan dari Raperda sebelumnya, terkait sanksi pidana penjara. Pada draf Raperda Pemprov DKI berencana mempidanakan warga yang menolak tes COVID-19, serta membawa paksa pasien positif corona.

"Pidana kurungan kita tidak masukan, jadi kita memang lebih kepada efek pendidikan. Maka Perda ini juga yang banyak kita tonjolkan adalah edukasi," jelas Ketua Bapemperda DPRD, Pantas Nainggolan usai Rapur pengesahan Perda Penanggulangan COVID-19, Senin (19/10).

Baca Juga

DPRD DKI Sahkan Perda Penanggulangan COVID-19

Pada draf Perda ini, sanksi pidana kurungan penjara dihapus. Hanya saja warga DKI yang menolak melakukan tes COVID-19 dikenakan denda maksimal Rp5 juta. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 29 Perda Penanggulangan COVID-19.

Kemudian mereka yang menolak divaksin dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp5 juta. Aturan itu mengacu pda Pasal 30 Perda Penanggulangan COVID-19 yang baru disahkan DPRD dan Pemprov DKI.

Sedangkan, warga akan dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp7.500.000 bila masyarakat memaksa membawa pulang jenazah dengan kekerasan pasien COVID-19. Aturan itu berada di pasal 31 Ayat 1 Perda tentang Penanggulangam COVID-19

Meskipun hanya ada sanksi denda, namun Pantas berharap dengan adanya payung hukum ini, masyarakat semakin patuh menjalankan protokol kesehatan.

"Penguatan ketentuan pidana denda agar masyarakat patuh dan taat pada setiap aturan penanganan COVID-19 yang didorong oleh kesadaran, betapa perlu kita hidup sehat," tutupnya.

Baca Juga

Penyelenggara Pemilu Diminta Tegakkan Kedisiplinan Protokol Kesehatan saat Pilkada 2020

Perda tentang Penanganan COVID-19 ini berisi 11 Bab dan 35 pasal yang didalamnya mengatur mulai dari ketentuan, tanggung jawab, wewenang, hingga sanksi selama penanganan COVID-19. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Anies yang Meninggal Diklaim Tak Terpapar COVID-19 Saat Rapim
Indonesia
Anak Buah Anies yang Meninggal Diklaim Tak Terpapar COVID-19 Saat Rapim

Penerapan protokol kesehatan yang ketat akan terus diberlakukan di lingkungan Pemprov DKI

Dana PEN Dorong Perputaran Uang Rp300 Triliun di Masyarakat
Indonesia
Dana PEN Dorong Perputaran Uang Rp300 Triliun di Masyarakat

Sejak April 2020, total realisasi anggaran penanganan COVID-19 dan PEN hingga pekan kedua Oktober 2020, sudah hampir menyentuh angka 50 persen atau Rp344,43 triliun dari Rp695,2 triliun yang dialokasikan.

Pemerintah Akui Ada Kekeliruan di UU Cipta Kerja
Indonesia
Pemerintah Akui Ada Kekeliruan di UU Cipta Kerja

Dengan adanya kekeliruan itu menjadi catatan bagi Kemensesneg dalam memfinalisasi Undang-undang yang lain. Evaluasi ini penting agar tak lagi terjadi kesalahan serupa di masa mendatang.

Dewan Pers: Pemidanaan Jurnalis di 2020 Preseden Buruk
Indonesia
Dewan Pers: Pemidanaan Jurnalis di 2020 Preseden Buruk

Dewan Pers mengingatkan bahwa kasus Diananta adalah kasus pers yang semestinya diselesaikan berdasarkan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers .

Anggota Moge yang Aniaya Anggota TNI di Bukittinggi Berstatus Pelajar
Indonesia
Anggota Moge yang Aniaya Anggota TNI di Bukittinggi Berstatus Pelajar

"Itu sesuai dengan akta kelahiran yang diperlihatkan. Untuk proses penyidikan ini orang tuanya ikut mendampingi B," katanya

Walkot Rudy Batal Cabut Status KLB COVID-19 Solo
Indonesia
Walkot Rudy Batal Cabut Status KLB COVID-19 Solo

Sudah empat kali Pemkot Solo perpanjang KLB sejak tanggal 13 Maret lalu.

Hotman Paris Sebut Kasus Raibnya Uang Atlet eSports Berlangsung Sejak Mei 2020
Indonesia
Hotman Paris Sebut Kasus Raibnya Uang Atlet eSports Berlangsung Sejak Mei 2020

Jadi, dia menjelaskan bahwa kasus raibnya Rp22 miliar uang nasabah bukanlah kasus baru, melainkan sudah bergulir selama 6 bulan.

Sah-Sah Saja Din Syamsuddin Hingga Rocky Gerung 'Berkoalisi'
Indonesia
Sah-Sah Saja Din Syamsuddin Hingga Rocky Gerung 'Berkoalisi'

Kekuatan moral bisa saja berpengaruh namun tidak bisa kalau dalam konteks kekuatan politik

 IPW Nilai Langkah Polri Tunjuk Boy Rafli Jadi Kepala BNPT Tidak Sah
Indonesia
IPW Nilai Langkah Polri Tunjuk Boy Rafli Jadi Kepala BNPT Tidak Sah

Seolah BNPT di bawah Kapolri dan Kapolri lupa bahwa BNPT merupakan lembaga di bawah Presiden dan penggantian kepalanya adalah hak prerogatif presiden.