Pakde Karwo Mutasi 1.017 Pegawai, Khofifah Melawan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo (ANTARA FOTO/Saiful Bahri)

Merahputih.com - Soekarwo membuat kejutan di penghujung kariernya sebagai Gubernur Jawa Timur. Pakde Karwo, begitu ia disapa, memutasi 1.017 pegawai dan pejabat Pemprov Jawa Timur.

Bersama sekdaprov Jawa Timur, Heru Tjahjono, Pakde Karwo melantik 1.017 pegawai dan pejabat dilantik di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (30/11).

Pelantikan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan dimana ada 27 UPT yang dilebur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

"Ini batas akhir yang diberikan Mendagri untuk mengisi kekosongan-kekosongan. Jadi tidak hanya yang tidak tertampung, tetapi semua eselon III dan IV sudah masuk dalam pelantikan ini,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim dalam keterangan tertulisnya dikutip Jawapos.com, Jumat (30/11).

pakde karwo
Gubernur Jatim Soekarwo. (MP/Budi Lentera)

Selain itu, Pakde Karwo beralasan jika pelantikan ini tidak segera dilakukan akan mengganggu proses pelayanan publik. Kepada pejabat dan pegawai yang berada di posisi barum Pakde Karwo berpesan segera membaca dan memahami tugas, pokok dan fungsi masing-masing agar jelas apa yang dikerjakan/

"Pejabat pimpinan tinggi pratama ini harus mempelajari tupoksi. Juga rencana kerja dan anggaran," ucapnya.

Namun, rotasi yang dilakukan Pakde Karwo mendapat perlawanan dari Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa. Eks Menteri Sosial itu dikabarkan tidak menyetujui mutasi besar-besaran terhadap pejabat eselon II, Eselon III dan Eselon IV.

"Pokoknya yang mutasi sekarang ini ibu (Khofifah) tidak mau teken (tandatangan), tidak mau merekomendasi," kata seorang sumber sebagaimana dikutip Jawapos.com dari RMOL.

Penolakan Khofifah terjadi setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Heru Tjahjono dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Anom Surahno menemui Khofifah perihal rencana mutasi tersebut.

Khofifah Indar Parawansa
Khofifah Indar Parawansa saat menjawab pertanyaan awak media (MP/Teresa Ika)

Namun waktu itu Khofifah tidak menyetujui. Khofifah pun tidak berkenan menandatangani surat yang dibawa Heru dan Anom.

"Makanya saya heran kok lanjut. Yang datang Anom, sama Sekda Heru minta tanda tangan buat rekomendasi, ibuk (Khofifah) tidak mau," kata sumber itu lagi.

Sumber tersebut lantas mengungkapkan, bahwa sebelumnya Khofifah juga telah memberikan rekomendasi terkait pengangkatan Heru Tjahjono sebagai Sekda. Menurutnya itu sudah cukup toleransi Khofifah kepada Soekarwo.

"Karena sudah cukup (rekomendasi) kemarin yang untuk sekda, itu karena menghargai Pakde (Seokarwo)," ungkapnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Anom Surahno mengaku tidak mengetahui jika Khofifah menolak menandatangani surat mutasi yang dilakukan Pakde Karwo. "Saya tidak tahu," jawabnya singkat.

"Ini sudah ada suratnya dari Kemendagri. Kalau tidak dimutasi nanti ada ASN yang mengalami non job karena ada perubahan nomenklatur. Jumlahnya cukup banyak ada 1.003. Misalnya Dinas Kesehatan terdapat UPT yang diubah, orangnya tetap tapi dilantik. Untuk Eselon II sesuai dengan ini ada 14. Yang kosong 7 yang lainnya mengisi," ungkap Anom.

Perihal tidak adanya rekomendasi dari Khofifah selaku Gubernur terpilih, Anom memiliki pendapat tersendiri. Menurutnya, permintaan rekomendasi itu sejatinya tidak perlu dilakukan karena sebelumnya Khofifah telah memberikan rekomendasi terkait pengangkatan Sekda.

"Karena sebelumnya (pengangkatan Sekda) sudah ada rekomendasi, maka yang sekarang saya pikir tidak perlu. Saya kesana (menemui Khofifah) untuk memberi tahu saja," kilahnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Heru Tjahjono memilih bungkam dan tidak berkenan memberikan keterangan apapun perihal tersebut ketika dikonfirmasi. (*)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH