Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengusulkan Pemprov DKI untuk menggandeng aparat Korps Marinir untuk menertibkan parkir liar ibu kota.
Pasalnya, menurut Djoko, para tukang parkir liar tak takut kalau penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP atau bahkan polisi.
"Kalau perlu didampingi marinir. Kalau cuma satpol PP atau polisi, masih berani mereka (juru parkir liar). Kalau marinir, enggak berani mereka," kata Djoko kepada wartawan, Selasa (22/4).
Baca juga:
Jadi Biang Kerok Kemacetan, Pramono Anung Harus Berani Berantas Parkir Liar di Jakarta
Dalam penertiban parkir liar, Djoko menyebut Pemprov DKI tak perlu menyiagakan petugasnya selama 24 jam di titik-titik yang berpotensi dikuasai juru parkir liar. Yang jelas, perlu penanganan bersama dengan melibatkan instansi pemerintah lain.
"Pokoknya didata dulu aja daerah mana yang biasa jadi parkir liar, lalu mulai gerakan bersama. Masyarakat juga diedukasi," ucap Djoko.
Baca juga:
Selain itu, cara lain yang bisa dilakukan oleh Pramono adalah membuat peraturan yang mewajibkan juru parkir mengenakan seragam resmi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
"Lalu membuat aturan kalau parkir enggak ada karcis, enggak usah bayar. Pokoknya parkir harus ada bukti pembayaran. Umumkan ke masyarakat," imbuhnya.
Hal ini, ucap Djoko, perlu dilakukan agar retribusi parkir di Jakarta bisa menambah pemasukan daerah dan dialokasikan sebagai subsidi transportasi.
"Parkir itu sebenarnya salah satu sumber pendapatan untuk subsidi angkutan umum. Potensinya besar, satu tahun di Jakarta bisa lebih dari Rp 1 triliun yang di tepi jalan, on street. Tapi sekarang banyak dikuasai," tutupnya. (Asp)
