Pakar Sebut Jaksa Tidak Bedakan Penyitaan dan Perampasan Aset di Kasus Asabri-Jiwasraya Asabri. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kejaksaan diminta memahami perbedaan penyitaan dan perampasan di dalam KUHAP tertama terkait kasus Jiwasraya dan Asabri. Penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan kedua upaya tersebut dalam rangka pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

"Penyitaan dan perampasan di dalam KUHAP adalah istilah yang berbeda, tindakannya juga tidak sama antara penyitaan dan perampasan," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa dalam diskusi Perilaku Abuse of Power Berkedok Penegakan Hukum, akhir pekan lalu.

Menurut dia, barang yang disita adalah barang yang berkaitan dengan tindak pidana, barang hasil dari tindak pidana, barang yang dipakai untuk satu tindak pidana, atau barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana.

Baca Juga:

Kejari Bantarkan Ilham Wardhana, Tersangka Kasus Asabri Sisa Delapan Orang

"Nah, di luar itu barang-barang yang tidak berhubungan langsung, yang tidak ada kaitannya dan tidak dipakai untuk satu tindak pidana, yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana, tidak boleh disita. Kita kan membacanya kontra riil seperti itu. Karena memang tujuannya terbatas untuk mencari barang bukti dari suatu tindak pidana," kata dia.

Ia menegaskan, penyidik harusnya melakukan verifikasi atau klasifikasi secara detil terhadap suatu barang sehingga dapat diketahui dengan pasti barang tersebut terkait atau tidak dalam suatu tindak pidana.

"Penyidikan itu seharusnya bukan hanya sekedar investigasi membuktikan unsur, tapi juga proteksi oleh mereka sebagai alat negara yang menjaga hak-hak masyarakat yang menjadi korban dari sistem. Untuk itulah penyidik wajib meng-coding alias memilah barang atau aset-aset yang disita," ujar Eva.

Ia menegaskan, jika diketahui ada barang milik pihak ketiga yang kemudian tersita, maka seharusnya harus dikembalikan segera ke pemiliknya.

"Ini kaitannya dengan the rights of property dalam HAM yaitu hak untuk memiliki sesuatu dan menggunakannya, termasuk pula hak untuk membeli maupun menjual sesuatu."

Eva mengkritisi penggunaan pasal 45 KUHAP yang menjadi dasar Kejaksaan Agung melelang sejumlah aset yang diduga terkait perkara Asabri. Pelelangan bisa dilakukan sekali atas izin hakim namun juga harus izin terdakwa ataupun kuasanya.

"Perlu diingat KUHAP membatasi bahwa yang dapat dirampas adalah terbatas pada barang yang dapat dibuktikan berasal atau terkait erat dengan kejahatan (korupsi)," ujarnya.

Kejagung. (Foto: Antara)
Kejagung. (Foto: Antara)

Kuasa Hukum Nasabah WanaArtha, Palmer Situmorang menilai penyidik Kejaksaan, seperti euforia ingin mengejar target di publik.

"Oh, kami sudah menyita banyak, sebanyak banyaknya, bahkan dengan pongahnya mereka menyebut tidak perlu dicari untuk biaya atau untuk menutup biaya negara atas kerugian yang dikumpulkan," kata Palmer.

Ia pun menilai, penegakan hukum kejaksaan itu tidak memilah mana kekayaan tersangka atau terdakwa dan mana yang bukan.

"Bahkan sampai sekarang, sampai putusan pengadilan sama sekali tidak melibatkan pemilik rekening, padahal itu wajib! Kejaksaan ternyata hanya minta persetujuan oleh OJK. Cara seperti ini jelas melanggar KUHP. Tidak patut itu dilakukan, ini membuktikan bahwa jaksa telah mendegradasi pikiran obyektifnya," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Para Pelaku Dugaan Korupsi Asabri Segera Disidang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Peringatan Keras Wagub DKI untuk Sekolah yang Langgar Prokes saat PTM
Indonesia
Ini Peringatan Keras Wagub DKI untuk Sekolah yang Langgar Prokes saat PTM

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan peringatan keras untuk sekolah yang melanggar protokol kesehatan (prokes) saat PTM

Tangani Dampak Gempa Magnitudo 5,8, Kepala BNPB Terbang Ke Sulawesi Barat
Indonesia
Tangani Dampak Gempa Magnitudo 5,8, Kepala BNPB Terbang Ke Sulawesi Barat

Pada tinjauan lapangan tersebut, Kepala BNPB akan menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan logistik serta peralatan.

PKS Janji Berkompetisi Sehat dan Fair Play di Pemilu 2024
Indonesia
PKS Janji Berkompetisi Sehat dan Fair Play di Pemilu 2024

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8).

Peringatan Hari Guru, Nadiem: Guru di Seluruh Indonesia Menangis
Indonesia
Peringatan Hari Guru, Nadiem: Guru di Seluruh Indonesia Menangis

Banyak guru mengalami tekanan ekonomi untuk memperjuangkan keluarga mereka agar bisa makan.

PT KAI Minta Warga Tidak 'Ngabuburit' di Jalur Kereta Api
Indonesia
PT KAI Minta Warga Tidak 'Ngabuburit' di Jalur Kereta Api

Daop 2 Bandung sudah memasang spanduk sosialisasi di 30 titik, seperti di area Stasiun Cikudapateuh, Cianjur, Ciranjang, Gedebage, Plered, Padalarang, Cimindi dan lainnya.

Gelar Demo Masak Tanpa Minyak, PDIP Tegaskan Banyak Alternatif Cara Memasak
Indonesia
Gelar Demo Masak Tanpa Minyak, PDIP Tegaskan Banyak Alternatif Cara Memasak

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sebenarnya kekayaan kuliner Indonesia sangat luar biasa. Ada aneka makanan beserta beraneka cara mengolah yang tak hanya menggoreng.

Meski Berbeda Pandangan Politik, Anggara Wicitra Tetap Nonton Langsung Formula E
Indonesia
Meski Berbeda Pandangan Politik, Anggara Wicitra Tetap Nonton Langsung Formula E

Berbeda politik tak membuat kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melewatkan momen bersejarah dalam gelaran Formula E di Jakarta, pada 4 Juni 2022 mendatang. Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengaku antusias ingin menyaksikan balap mobil bertaraf internasional itu. Hingga ia rela merogoh kocek dari kantongnya sendiri untuk membeli tiket Jakarta E-Prix tersebut.

Jokowi dan Puan Pantau Vaksinasi di Banten
Indonesia
Jokowi dan Puan Pantau Vaksinasi di Banten

Dua pimpinan lembaga tinggi negara tersebut akan menghadiri peresmian pabrik "Hot Strip Mill" (HSM) #2 PT Krakatau Steel di Cilegon.

Survei KedaiKOPI: 81,7 Responden Setuju Usulan ICW Copot Jaksa Agung
Indonesia
Survei KedaiKOPI: 81,7 Responden Setuju Usulan ICW Copot Jaksa Agung

Sebanyak 59,5 persen dari responden di seluruh Indonesia menganggap disparitas atau ketimpangan perlakuan yang cenderung tidak adil dalam penegakan hukum di kejaksaan.

Anies Klaim JIS Bukti Jakarta Kota Megapolitan Terbesar di Bumi Selatan
Indonesia
Anies Klaim JIS Bukti Jakarta Kota Megapolitan Terbesar di Bumi Selatan

Pemerintah DKI Jakarta telah menggelar soft launching Jakarta International Stadium (JIS) dengan kegiatan International Youth Championship (IYC).