Pakar Sebut Jaksa Tidak Bedakan Penyitaan dan Perampasan Aset di Kasus Asabri-Jiwasraya Asabri. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kejaksaan diminta memahami perbedaan penyitaan dan perampasan di dalam KUHAP tertama terkait kasus Jiwasraya dan Asabri. Penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan kedua upaya tersebut dalam rangka pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

"Penyitaan dan perampasan di dalam KUHAP adalah istilah yang berbeda, tindakannya juga tidak sama antara penyitaan dan perampasan," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa dalam diskusi Perilaku Abuse of Power Berkedok Penegakan Hukum, akhir pekan lalu.

Menurut dia, barang yang disita adalah barang yang berkaitan dengan tindak pidana, barang hasil dari tindak pidana, barang yang dipakai untuk satu tindak pidana, atau barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana.

Baca Juga:

Kejari Bantarkan Ilham Wardhana, Tersangka Kasus Asabri Sisa Delapan Orang

"Nah, di luar itu barang-barang yang tidak berhubungan langsung, yang tidak ada kaitannya dan tidak dipakai untuk satu tindak pidana, yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana, tidak boleh disita. Kita kan membacanya kontra riil seperti itu. Karena memang tujuannya terbatas untuk mencari barang bukti dari suatu tindak pidana," kata dia.

Ia menegaskan, penyidik harusnya melakukan verifikasi atau klasifikasi secara detil terhadap suatu barang sehingga dapat diketahui dengan pasti barang tersebut terkait atau tidak dalam suatu tindak pidana.

"Penyidikan itu seharusnya bukan hanya sekedar investigasi membuktikan unsur, tapi juga proteksi oleh mereka sebagai alat negara yang menjaga hak-hak masyarakat yang menjadi korban dari sistem. Untuk itulah penyidik wajib meng-coding alias memilah barang atau aset-aset yang disita," ujar Eva.

Ia menegaskan, jika diketahui ada barang milik pihak ketiga yang kemudian tersita, maka seharusnya harus dikembalikan segera ke pemiliknya.

"Ini kaitannya dengan the rights of property dalam HAM yaitu hak untuk memiliki sesuatu dan menggunakannya, termasuk pula hak untuk membeli maupun menjual sesuatu."

Eva mengkritisi penggunaan pasal 45 KUHAP yang menjadi dasar Kejaksaan Agung melelang sejumlah aset yang diduga terkait perkara Asabri. Pelelangan bisa dilakukan sekali atas izin hakim namun juga harus izin terdakwa ataupun kuasanya.

"Perlu diingat KUHAP membatasi bahwa yang dapat dirampas adalah terbatas pada barang yang dapat dibuktikan berasal atau terkait erat dengan kejahatan (korupsi)," ujarnya.

Kejagung. (Foto: Antara)
Kejagung. (Foto: Antara)

Kuasa Hukum Nasabah WanaArtha, Palmer Situmorang menilai penyidik Kejaksaan, seperti euforia ingin mengejar target di publik.

"Oh, kami sudah menyita banyak, sebanyak banyaknya, bahkan dengan pongahnya mereka menyebut tidak perlu dicari untuk biaya atau untuk menutup biaya negara atas kerugian yang dikumpulkan," kata Palmer.

Ia pun menilai, penegakan hukum kejaksaan itu tidak memilah mana kekayaan tersangka atau terdakwa dan mana yang bukan.

"Bahkan sampai sekarang, sampai putusan pengadilan sama sekali tidak melibatkan pemilik rekening, padahal itu wajib! Kejaksaan ternyata hanya minta persetujuan oleh OJK. Cara seperti ini jelas melanggar KUHP. Tidak patut itu dilakukan, ini membuktikan bahwa jaksa telah mendegradasi pikiran obyektifnya," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Para Pelaku Dugaan Korupsi Asabri Segera Disidang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pandemi COVID-19 Bikin Tabungan Di Atas Rp5 Miliar Sempat Melonjak
Indonesia
Pandemi COVID-19 Bikin Tabungan Di Atas Rp5 Miliar Sempat Melonjak

Tidak ada pergerakan luar biasa yang menandakan kepanikan deposan, jadi keadaan sudah membaik dibandingkan sebelumnya.

Jokowi dan Anaknya Direncanakan Hadiri Hari Penyiaran, Polisi Diminta Turunkan Pasukan
Indonesia
Jokowi dan Anaknya Direncanakan Hadiri Hari Penyiaran, Polisi Diminta Turunkan Pasukan

Polresta Solo dan Polda Jawa Tengah telah berkolaborasi

Bioskop Satu-satunya di Ponorogo Segera Beroperasi
Indonesia
Bioskop Satu-satunya di Ponorogo Segera Beroperasi

Selama Pandemi COVID-19, kunjungan masyarakat ke PCC dan okupansi keterisian kios pun menurun 60 sampai 70 persen.

PWNU Jakarta Panggil "Gus Gibran", Sinyal untuk Pilgub DKI?
Indonesia
PWNU Jakarta Panggil "Gus Gibran", Sinyal untuk Pilgub DKI?

PWNU DKI memberikan panggilan "Gus Gibran" pada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saat acara donor plasma di Jakarta akhir pekan kemarin.

Dalam 24 Jam, Kesembuhan Pasien Corona Capai 1.169.916
Indonesia
Dalam 24 Jam, Kesembuhan Pasien Corona Capai 1.169.916

Penambahan itu menyebabkan total kasus di Indonesia mencapai 1.353.834 orang

Sekolah Tatap Muka Tidak Diwajibkan
Indonesia
Sekolah Tatap Muka Tidak Diwajibkan

Pembelajaran harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Anak yang sakit tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka.

Empat Kepala Daerah Ini Diminta Realisasikan Wilayah untuk Isolasi Mandiri Terpadu
Indonesia
Empat Kepala Daerah Ini Diminta Realisasikan Wilayah untuk Isolasi Mandiri Terpadu

Ada 600 personel untuk penguatan dan penjagaan di wilayah desa

Mobil Pengusaha Tekstil Jadi Sasaran Penembakan 8 Kali
Indonesia
Mobil Pengusaha Tekstil Jadi Sasaran Penembakan 8 Kali

Mobil Toyota Alphard hitam milik pengusaha tekstil asal Karanganyar menjadi korban penembakan sebanyak 8 kali.

Kemenperin Luluskan 334 CPNS
Indonesia
Kemenperin Luluskan 334 CPNS

Dari total 18.646 pendaftar CPNS Kemenperin, terdapat 334 peserta yang telah dinyatakan lulus sebagai CPNS dari jumlah 359 formasi yang dibuka.

Kasus Intoleran Perusakan Makam di Solo, Kemendikbud Diminta Turun Tangan
Indonesia
Kasus Intoleran Perusakan Makam di Solo, Kemendikbud Diminta Turun Tangan

Antonius Benny Susetyo mengatakan, kasus ini menyangkut pendidikan sejak dini, jangan diajarkan kebencian.