Pakar Sebut Hasil Quick Count Tidak Melihat Kebenaran di Balik Kertas

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 19 Februari 2024
Pakar Sebut Hasil Quick Count Tidak Melihat Kebenaran di Balik Kertas

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) melakukan penghitungan suara di di Tempat Pemungutan Suara (TPS) KBRI Beijing, China, Rabu (14/2/2024). (ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia/Spt)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari mengatakan bahwa hingga hari ini belum ada pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang memenangkan Pilpres 2024.

Ia mengimbau untuk tidak terburu-buru mendeklarasikan kemenangan berdasarkan quick count karena hanya melihat data di atas kertas, tidak melihat kebenaran di balik kertas.

Baca Juga:

TPN Anggap Pertemuan Jokowi-Surya Paloh untuk Rangkul NasDem

Menurutnya, paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum menang meski sudah mendeklarasikan kemenangan pada Rabu (14/2). Hal ini jika melihat kecurangan pemilu yang terstruktur sistematis dan masif (TSM).

“Secara hukum, quick count tidak bisa dipergunakan dan dipercaya, masalahnya di balik bisnis quick count ada keinginan menyukseskan paslon tertentu,” kata Feri saat diwawancara mantan Ketua KPK Abraham Samad pada podcast “Speak Up” yang dikutip Senin (19/2).

Mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas ini mengamini, tidak sedikit pollster yang baik dan jujur tapi lebih banyak yang dipertanyakan.

Di Indonesia, kata dia, pollster yang bermasalah masih menjadi acuan media massa. Hal itu lantaran quick count hanya memotret data di atas kertas, maka lembaga survei tidak bicara perimbangan informasi.

“Di beberapa negara maju yang demokrasinya sangat sehat QC diumumkan oleh berbagai media. Sulitnya di Indonesia, rakyat dengan mudah menerima, percaya angka, berita media tanpa filterisasi, mestinya ada tanggung jawab penyelenggara QC,” ujarnya.

Baca Juga:

Nasib Eks Kader PSI DKI yang Bertarung di Pileg 2024

Lebih lanjut, dikatakan persoalannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya banyak masalah, sehingga jika lembaga quick count mengumumkan data dari tempat pemungutan suara (TPS) yang dalam proses Pemilu rusak, maka data rusak yang diumumkan itu jadi seolah-olah benar.

“Misalnya, ada kecurangan pengerahan massa dan politik uang, kemudian diumumkan hasil di atas kertas, seolah-olah mereka mengabaikan nilai moral, yang penting angka keluar. Kalau ada kecurangan temukan sendiri. Bagi saya harus ada tanggung jawab etika dalam politik, jangan orang-orang yang pintar itu ikut merusak sistem yang ada,” tegas Feri. (Pon)

Baca Juga:

Instruksi Megawati Bikin Caleg PDIP Was-Was

#Pilpres #Pemilu #Pilpres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Prabowo mengaku tak menyimpan dendam dengan Anies yang saat Pilpres 2024 menjadi capres usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Bagikan