Pakar Nilai Vonis Djoko Tjandra Peringatan Bagi Penegak Hukum Djoko Tjandra menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/4). (Desca Lidya Natalia)

Merahputih.com - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Profesor Hibnu Nugroho menilai vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kepada Djoko Soegiarto Tjandra merupakan peringatan bagi penegak hukum yang melakukan penuntutan terlalu rendah.

Jika dilihat dari kualitasnya, vonis yang dijatuhkan terhadap Djoko masih kurang. Karena, apa yang dilakukan Djoko Tjandra ini menurutnya 'memutarbalikkan' terkait dengan suap kepada penegak hukum.

"Artinya, di sini kan (Djoko Tjandra) orang yang betul-betul mempunyai suatu keahlian khusus bagaimana menjadikan penegak hukum itu luluh integritasnya," ujar Hibnu dikutip Antara, Selasa (6/4).

Baca Juga

Yakin Divonis Ringan dari Tuntutan, Djoko Tjandra: Banyak yang Ngawur

Hal itu terkait dengan vonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta kepada terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) karena terbukti menyuap aparat penegak hukum dan melakukan pemukatan jahat.

Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung yang meminta agar Djoko Tjandra divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan.

"Inilah (suap kepada aparat penegak hukum) yang saya kira sebagai sesuatu yang memperberat. Harusnya putusannya lebih berat, artinya hakim mungkin bisa melompat dari tuntutan 4 tahun menjadi 8 tahun atau 9 tahun," kata Hibnu.

Djoko Tjandra. Foto: Antara

Menurut dia, masyarakat saat sekarang menghendaki adanya tuntutan dan vonis yang berat dalam kasus tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, vonis yang dijatuhkan majelis hakim paling tidak lebih tinggi dua kali lipat dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Menurut dia, saat ini negara sedang gencar-gencarnya dalam pemberatasan tindak pidana korupsi. Apalagi terkait dengan penegak hukum.

Kendati demikian, dia mengakui jika dilihat dari tataran norma, vonis 4,5 tahun penjara itu tergolong cukup karena sudah melebihi tuntutan yang diajukan jaksa.

Baca Juga

Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Djoko Tjandra

"Akan tetapi, dalam tataran keinginan untuk menjadikan efek jera, ya, kurang. Itu jika dilihat dari berbagai sudut perspektif, tidak dari sudut pragmatis. Akan tetapi, dari sudut perspektif kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi masih kurang," jelas dia.

Kendati vonis yang dijatuhkan kepada Djoko Tjandra lebih tinggi daripada tuntutan jaksa, Hibnu mengatakan putusan tersebut masih jauh dari harapan masyarakat karena perkaranya bukan perkara biasa, melainkan berkaitan dengan penegak hukum yang notabene harus memberikan contoh kepada masyarakat. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MA Diharap Tingkatkan Kualitas Aplikasi e-Court
Indonesia
MA Diharap Tingkatkan Kualitas Aplikasi e-Court

Datangnya pandemi, justru mempercepat terwujudnya rencana besar tersebut

Anies dan Riza Batal Divaksin COVID-19, Ini Alasannya
Indonesia
Anies dan Riza Batal Divaksin COVID-19, Ini Alasannya

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria batal menjadi orang yang pertama di ibu kota divaksinasi COVID-19 Sinovac.

Budayawan Radhar Panca Dahana Tutup Usia
Indonesia
Budayawan Radhar Panca Dahana Tutup Usia

"Innaalillahi wainnaa ilaihi roojiuun Telah berpulang malam ini pukul 20.00 WIB, adik saya tercinta Radhar Panca Dahana," tulis Radhar Tribaskoro, Kamis.

Komisi A DPRD Rekomendasikan Dana Hibah Bamus Betawi Disetop
Indonesia
Komisi A DPRD Rekomendasikan Dana Hibah Bamus Betawi Disetop

DPRD merekomendasikan Gubernur Anies untuk tidak memberikan lagi dana hibah tahun depan, melainkan berupa sebuah kegiatan supaya lebih transparan dan jelas.

Oknum Anggota Polisi yang 'Bermain Mata' dengan Pemudik Bakal Dipenjara
Indonesia
Oknum Anggota Polisi yang 'Bermain Mata' dengan Pemudik Bakal Dipenjara

"Hukumannya kalau (biasanya) dikurung 21 hari, itu akan ditambah 21 hari lagi. Saat operasi, anggota tidak ada yang melakukan pelanggaran, semua harus sesuai SOP," kata Istiono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/4).

KPK Dalami Aliran Suap ke Pejabat Kemensos Lewat Komisaris PT RPI
Indonesia
KPK Dalami Aliran Suap ke Pejabat Kemensos Lewat Komisaris PT RPI

tim penyidik mendalami aliran dana suap proyek bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso.

Pertamina Klaim Penanganan Kebocoran Pipa Minyak di Karawang Berlangsung Cepat
Indonesia
Pertamina Klaim Penanganan Kebocoran Pipa Minyak di Karawang Berlangsung Cepat

Kebocoran pipa terjadi pada 15 April 2021 dan langsung dilakukan penutupan pipa.

Gempa 6,0 Magnitudo Guncang Australia
Indonesia
Gempa 6,0 Magnitudo Guncang Australia

Gempa bermagnitudo 6,0 terjadi di dekat Melbourne, Australia pada Rabu (22/9).

Survei: Mayoritas Masyarakat Nilai Kinerja Pemerintahan Jokowi Baik
Indonesia
Survei: Mayoritas Masyarakat Nilai Kinerja Pemerintahan Jokowi Baik

Hasil survei dari lembaga Survei dan Polling Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat menilai kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo saat ini baik.

Azis Syamsuddin Disebut Punya 8 Orang Dalam di KPK
Indonesia
Azis Syamsuddin Disebut Punya 8 Orang Dalam di KPK

Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin disebut mempunyai delapan orang dalam di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).