Pakar Nilai Vonis Djoko Tjandra Peringatan Bagi Penegak Hukum Djoko Tjandra menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/4). (Desca Lidya Natalia)

Merahputih.com - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Profesor Hibnu Nugroho menilai vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kepada Djoko Soegiarto Tjandra merupakan peringatan bagi penegak hukum yang melakukan penuntutan terlalu rendah.

Jika dilihat dari kualitasnya, vonis yang dijatuhkan terhadap Djoko masih kurang. Karena, apa yang dilakukan Djoko Tjandra ini menurutnya 'memutarbalikkan' terkait dengan suap kepada penegak hukum.

"Artinya, di sini kan (Djoko Tjandra) orang yang betul-betul mempunyai suatu keahlian khusus bagaimana menjadikan penegak hukum itu luluh integritasnya," ujar Hibnu dikutip Antara, Selasa (6/4).

Baca Juga

Yakin Divonis Ringan dari Tuntutan, Djoko Tjandra: Banyak yang Ngawur

Hal itu terkait dengan vonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta kepada terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) karena terbukti menyuap aparat penegak hukum dan melakukan pemukatan jahat.

Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung yang meminta agar Djoko Tjandra divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan.

"Inilah (suap kepada aparat penegak hukum) yang saya kira sebagai sesuatu yang memperberat. Harusnya putusannya lebih berat, artinya hakim mungkin bisa melompat dari tuntutan 4 tahun menjadi 8 tahun atau 9 tahun," kata Hibnu.

Djoko Tjandra. Foto: Antara

Menurut dia, masyarakat saat sekarang menghendaki adanya tuntutan dan vonis yang berat dalam kasus tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, vonis yang dijatuhkan majelis hakim paling tidak lebih tinggi dua kali lipat dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Menurut dia, saat ini negara sedang gencar-gencarnya dalam pemberatasan tindak pidana korupsi. Apalagi terkait dengan penegak hukum.

Kendati demikian, dia mengakui jika dilihat dari tataran norma, vonis 4,5 tahun penjara itu tergolong cukup karena sudah melebihi tuntutan yang diajukan jaksa.

Baca Juga

Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Djoko Tjandra

"Akan tetapi, dalam tataran keinginan untuk menjadikan efek jera, ya, kurang. Itu jika dilihat dari berbagai sudut perspektif, tidak dari sudut pragmatis. Akan tetapi, dari sudut perspektif kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi masih kurang," jelas dia.

Kendati vonis yang dijatuhkan kepada Djoko Tjandra lebih tinggi daripada tuntutan jaksa, Hibnu mengatakan putusan tersebut masih jauh dari harapan masyarakat karena perkaranya bukan perkara biasa, melainkan berkaitan dengan penegak hukum yang notabene harus memberikan contoh kepada masyarakat. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota Bakal Dapat Rp8,3 Miliar, DPRD Jakarta Klaim Sesuai Koridor Hukum
Indonesia
Anggota Bakal Dapat Rp8,3 Miliar, DPRD Jakarta Klaim Sesuai Koridor Hukum

Prasetyo menginstruksikan Pemprov DKI untuk sampaikan Legislator Kebon Sirih bila ada yang salah dan melanggar ketentuan.

Jenazah Enam Pengawal Rizieq Belum Boleh Dilihat
Indonesia
Jenazah Enam Pengawal Rizieq Belum Boleh Dilihat

Azis menegaskan pihak keluarga korban sudah siap membawa pulang jenazah

Survei Parameter Politik Indonesia: 20 Persen Lebih Masyarakat Percaya COVID-19 Konspirasi dan Rekayasa
Indonesia
Survei Parameter Politik Indonesia: 20 Persen Lebih Masyarakat Percaya COVID-19 Konspirasi dan Rekayasa

Survei Parameter Politik Indonesia: 20 Persen Lebih Masyarakat Percaya COVID-19 Konspirasi dan Rekayasa

Satu Keluarga Tewas dalam Insiden Kebakaran di Tangerang
Indonesia
Satu Keluarga Tewas dalam Insiden Kebakaran di Tangerang

"Iya betul ada kebakaran. Ada 5 orang meninggal dunia lima-limanya, satu keluarga itu," Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang, Kosrudin

Tolak Eksepsi Irjen Napoleon Bonaparte, Hakim Minta Sidang Lanjut Terus
Indonesia
Tolak Eksepsi Irjen Napoleon Bonaparte, Hakim Minta Sidang Lanjut Terus

Atas dasar itu pula, hakim memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

Mayoritas Warga Jakarta Diklaim Taat Protokol Kesehatan
Indonesia
Mayoritas Warga Jakarta Diklaim Taat Protokol Kesehatan

Heru memastikan personel TNI dan Polri akan diperketat terutama di tempat perbelanjaan yang bakal segera dibuka.

KPK Periksa Dirut PD Sarana Jaya Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Periksa Dirut PD Sarana Jaya Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan dalam kasus dugaan korupsi pembelian tanah di DKI Jakarta.

Indonesia Amankan Pasokan 340 Juta Dosis Vaksin COVID-19
Indonesia
Indonesia Amankan Pasokan 340 Juta Dosis Vaksin COVID-19

Indonesia mendapat jaminan akan memperoleh pasokan 290 juta sampai 340 juta dosis vaksin COVID-19 hingga akhir 2021.

5.877 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
5.877 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Sudah setahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, namun penularan masih terus terjadi di masyarakat.

Ridwan Kamil Ajak NU dan Muhammadiyah Sukseskan Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Ridwan Kamil Ajak NU dan Muhammadiyah Sukseskan Vaksinasi COVID-19

Ridwan Kamil meminta Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar berkolaborasi dengan ulama atau tokoh agama untuk menyukseskan vaksinasi.