Pakar Nilai Tim Pemburu Koruptor Bentuk Pemborosan dan Tumpang Tindih Kewenangan Ilustrasi (Pixabay)

Merahputih.com - Pakar hukum administrasi negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Johanes Tuba Helan menilai rencana pembentukan tim pemburu koruptor sebagai sebuah pemborosan dan tumpang tindih kewenangan dengan aparat penegak hukum yang sudah ada.

"Jika ada koruptor yang kabur lalu dibentuk tim khusus yang beranggotakan kejaksaan, kepolisian, dan KPK untuk memburu mereka itu boleh, tetapi membentuk tim baru di luar aparat penegak hukum yang ada, itu sebuah pemborosan dan tumpang tindih kewenangan dengan aparat penegak hukum yang sudah ada," kata Johanes Tuba Helan, Jumat (17/7).

Baca Juga:

KPK: Kinerja Tim Pemburu Koruptor Tak Optimal, Jangan Diulangi

Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan rencana menghidupkan kembali tim pemburu koruptor. Wacana tersebut bermula dari upaya untuk mengejar terpidana kasus Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra yang kini masih buron.

Wacana tersebut digulirkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Johanes Tuba Helan mengatakan aneh jika ada keinginan untuk membentuk lembaga baru yang namanya pemburu koruptor, padahal Presiden Joko Widodo justru berencana membubarkan lembaga/badan yang tidak efektif.

"Lembaga yang nganggur mau dibubarkan, sementara ada upaya membentuk lembaga baru lagi. Harusnya lembaga yang fungsinya tidak jelas dibubarkan, dan tidak perlu lagi bentuk di masa yang akan datang," katanya.

Pakar hukum dari Universitas Nusa Cendana Kupang. (ANTARA/Bernadus Tokan)

Di daerah katanya, juga ada staf khusus dengan fungsi tidak jelas dan tumpang tindih dengan organisasi perangkat daerah (OPD) tapi gaji besar, dan merupakan sebuah pemborosan.

Mengenai kinerja, dia mengatakan jika karena alasan kinerja lembaga hukum, seperti KPK, kejaksaan dan kepolisian belum efektif sebagai alasan yang kurang tepat.

"Menurut saya, sebenarnya kinerja kejaksaan, KPK dan kepolisian sudah maksimal, tapi persoalnya korupsi jalan terus," singkatnya.

Baca Juga:

Mahfud Bakal Hidupkan Lagi Tim Pemburu Koruptor, Ketua MPR Sindir Kegagalan Masa Lalu

Dalam kasus dugaan korupsi di Bank NTT, misalnya merupakan tindakan korupsi yang sangat mengerikan dan dilakukan secara terang-terangan. "Anda ikuti kasus Bank NTT. Itu korupsi yang mengerikan dan terang-terangan. Mereka sudah tahu bahwa kemudian akan terbongkar, tapi tetap saja melakukan korupsi," beber dia.

"Dasar orang serakah. Pemerintah harusnya tempuh langkah preventif (pencegahan) tapi tidak dilakukan dengan baik. Lebih banyak pidato, ceramah, wejangan, dan tidak ada langkah konkrit yang efek," sambungnya.

Artinya, koruptor besar itu penjahat kelas kakap, jauh lebih licik dari penegak hukum jadi sulit diburu. (*)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
76 Warga Sipil Jadi Korban Penyerangan Oknum TNI
Indonesia
76 Warga Sipil Jadi Korban Penyerangan Oknum TNI

TNI membuka pos pengaduan selama tiga hari ke depan bagi masyarakat yang menjadi korban untuk melaporkan.

Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun Pasar Turi Surabaya
Indonesia
Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun Pasar Turi Surabaya

Stasiun Pasar Turi Surabaya, Jawa Timur, merupakan salah satu lokasi tersedianya rapid test antigen yang mulai diberlakukan PT KAI pada Selasa (22/12).

Satpol PP Diminta Rapatkan Barisan, Moeldoko: Anda Aktor Utama Penegakan Prokes
Indonesia
Satpol PP Diminta Rapatkan Barisan, Moeldoko: Anda Aktor Utama Penegakan Prokes

Pemimpin harus bisa mengendalikan dan mengenali prajurit-nya satu per satu

Merah Putih Kasih Foundation Beri Bantuan Rp 3 Miliar untuk RSA dr Lie yang Karam
Indonesia
Merah Putih Kasih Foundation Beri Bantuan Rp 3 Miliar untuk RSA dr Lie yang Karam

Donasi diserahkan langsung kepada dr Lie Dharmawan di kantor DoctorSHARE di Mega Glodok Kemayoran, Jakarta Pusat

Saudi Buka Pintu Umrah, Penanganan COVID-19 Indonesia Diuji dan Dipertaruhkan
Indonesia
Saudi Buka Pintu Umrah, Penanganan COVID-19 Indonesia Diuji dan Dipertaruhkan

34 ribu calon jamaah umrah asal Indonesia harus diprioritaskan karena sebelumnya gagal berangkat pada medio Februari-Mei

Polisi Mentahkan Klaim Kuasa Hukum Munarman Soal 'Pembersih Toilet'
Indonesia
Polisi Mentahkan Klaim Kuasa Hukum Munarman Soal 'Pembersih Toilet'

Rentan digunakan sebagai bahan pembuatan bom molotov

Mayoritas Warga Jabar Sudah Tahu Vaksin COVID-19, tapi Sebagian Masih Ragu-ragu
Indonesia
Mayoritas Warga Jabar Sudah Tahu Vaksin COVID-19, tapi Sebagian Masih Ragu-ragu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkap hasil survei soal vaksin COVID-19.

Layanan Test Antigen Tersedia di Stasiun Semarang Poncol
Indonesia
Layanan Test Antigen Tersedia di Stasiun Semarang Poncol

"Layanan tes cepat antigen tersebut mulai dibuka Sabtu (26/12)," kata Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Krisbiyantoro

Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga
Indonesia
Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga

"Tapi gak boleh anarkis, karena apapun juga yang dirusak itu uang rakyat, uang dari rakyat juga. Kan sayang," tuturnya.

Divonis 4 Tahun, Rizieq Shihab Ajukan Banding
Indonesia
Divonis 4 Tahun, Rizieq Shihab Ajukan Banding

Terdakwa Rizieq Shihab mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara dalam perkara informasi bohong swab test Rumah Sakit (RS) Ummi, Bogor, Jawa Barat.